ABC

Warga Tidak Perlu Dipenjara Kalau Tak Bisa Bayar Denda

Dalam usaha mengurangi jumlah warga aborijin di Australia yang harus menjalani hukuman penjara, sebuah badan pemerintah berpengaruh mengusulkan agar mereka yang tidak bisa membayar denda tidak perlu dimasukkan ke tahanan.

Badan tersebut, Komisi Reformasi Hukum Australia (The Australian Law Reform Commission atau ALRC) mengusulkan bagi mereka yang tidak membayar denda bisa dipaksa bekerja untuk membayar denda tersebut.

Dalam usulannya, komisi tersebut mengatakan pemerintah negara bagian di Australia harus menghapus peraturan yang memenjarakan pelaku yang tidak membayar denda.

"Pemenjaraan atas kasus denda merupakan hukuman yang tidak sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan," kata usulan tersebut.

Sebagai gantinya komisi mengusulkan penerapan apa yang disebut sebagai perintah kerja dan pembangunan.

Perintah seperti itu sudah ada di negara bagian New South Wales, dan mereka yang harus membayar denda bisa melakukannya lewat kerja sosial, pengobatan, atau pendidikan, termasuk pelajaran mengemudi, bagi mereka yang misalnya didenda karena tidak memiliki SIM.

"Warga aborijin adalah yang paling banyak mendapatkan denda, dan mereka paling mungkin tidak membayar denda, dan karenanya berpeluang membuat denda mereka semakin tinggi, dan juga kemungkinan melanggar hukum semakin tinggi," kata ALRC.

"Seseorang yang memiliki denda yang tidak dibayar akan membuat SIMnya dicabut, dan bisa dipenjara karena mengendarai ketika tidak memiliki SIM."

Denda di Australia ada berbagai macam, mulai dari denda membuang sampah sembarangan,parkir, mengemudi tanpa SIM.

Sering kali kemudian pelaku dikenai hukuman penjara, bila melakukan hal yang menurut hukum berbahaya, yang diakibatkan denda sebelumnya tidak dibayar atau meningkat.

Napi kebanyakan warga aborijin

Dari 24 juta penduduk Australia, warga aborijin hanya sekitar 3 persen.

Namun dari jumlah mereka yang menjalani hukuman penjara di Australia, 25 persen di antaranya adalah warga aborijin atau Torres Strait Islander.

Jaksa Agung Australia George Brandis memerintahkan pengkajian luas tahun lalu, dan dipimpin oleh hakim asal suku Gadigal-Wirradjuri Matthew Myers.

Komisi mengatakan masalah apakah seseorang merupakan bagian dari warga aboriji atau Torres Strait Islander harus menjadi perhatian ketika memutuskan apakah seseorang harus ditahan atau tidak.

"Warga aborijin mungkin saja terkena kondisi penahanan, yang bertentangan tugas budaya mereka, dan karenanya memperbesar kemungkinan dilanggar," kata kertas kerja tersebut.

"Usulan ini akan mengurangi jumlah warga aborijin dan Torres Strait Islander yang melakukan tindak kriiminal ringan ditahan."

ALRC juga merekomendasikan program di penjara seperti kursus pendidikan, dan jasa rehabilitasi tersedia juga bagi mereka yang sudah ditahan namun belum mendapat hukman dari pengadilan.

Usulan bagi perubahan hukum di Australia ini akan ditutup bulan September dan laporan akhir akan dikeluarkan bulan Desember.

Diterjemahkan pukul 12:25 AEST 20/7/2017 oleh Sastra Wijaya. Simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini