Warga Selandia Baru Kecewa Bayar Visa Australia yang Nanti Tak Dibutuhkan Lagi
Warga Selandia Baru di Australia menuduh Departemen Dalam Negeri mencari uang dengan mempercepat proses mendapat visa 'permanent resident' (PR). Padahal visa ini nantinya tidak lagi dibutuhkan jika warga Selandia Baru ingin jadi warga negara Australia.
Mulai 1 Juli 2023, warga Selandia Baru yang memiliki visa Kategori Khusus dan sudah tinggal selama empat tahun di Australia boleh langsung mengajukan permohonan menjadi warga negara tanpa harus terlebih dahulu memiliki visa PR.
Banyak warga Selandia Baru menyambut baik keputusan ini, termasuk Rob Knox, meski mereka juga kecewa karena sudah menghabiskan dana ribuan dolar untuk pembuatan visa PR yang nantinya tidak dibutuhkan lagi.
Rob mengatakan dia memutuskan untuk jadi warga negara Australia setelah menyadari "tidak memiliki beberapa hak dasar" di Australia saat pandemi COVID-19.
Padahal ia sudah tinggal di Australia selama 10 tahun bersama istrinya yang bekewarganegaraan Australia, serta anak-anaknya.
Misalnya, jika ia harus pulang Selandia Baru saat itu, ia tidak akan diizinkan masuk lagi ke Australia.
Bulan Mei lalu, Rob membayar AU$2.000 kepada agen migrasi untuk bisa mendapatkan visa PR dengan jenis visa Skilled Independent Visa, subclass 189. Sementara biaya untuk visa jenis ini sebesar $4.115.
Menurut situs Departemen Dalam Negeri Australia, 90 persen pengajuan visa tersebut memerlukan waktu proses selama 25 bulan dan agen migrasi mengatakan permohonannya baru akan selesai dalam waktu 19 bulan.
Ia malah terkejut ketika ia mendapatkan visanya dalam waktu delapan bulan, tepatnya tanggal 19 Januari.
Namun tiga bulan kemudian, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan jalur baru dan lebih mudah bagi warga Selandia Baru untuk mendapatkan status warga negara Australia, yang juga memudahkan sekitar 350 ribu warga Selandia Baru di Australia untuk bisa punya hak suara dalam pemilu, serta akses layanan pemerintah lainnya.
"
"Jelas sekali pemerintah ingin mendapatkan uang, karena bila kami mendapatkan kabar sebelumnya dari agen imigrasi atau dari departemen bahwa akan ada perubahan, kami mungkin tidak akan melakukannya," katanya.
"
"Tidak ada keterangan apa pun. Tidak ada komunikasi. Ini sangat mengecewakan.
"Menarik untuk mencari tahu berapa banyak yang sudah masuk ke kantong pemerintah lewat pembuatan visa yang cepat ini."
Namun juru bicara Departemen Dalam Negeri mengatakan pemerintah Australia sudah memberi tanda jika kemungkinan ada perubahan pada bulan Juli tahun lalu, serta menghentikan pengajuan visa pada 10 Desember, "ketika mulai mempertimbangkan jalur warga negara bagi warga Selandia Baru di Australia".
Juru bicara juga mengatakan keputusan untuk memberikan prioritas penyelesaian visa bagi warga Selandia Baru diumumkan dalam pidato anggaran bulan Oktober tahun lalu dan merupakan bagian dari "komitmen untuk menuntaskan antrean visa yang sudah ada".
Beberapa warga Selandia Baru yang berbicara dengan ABC mengenai masalah ini mengatakan mereka sudah menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan dokumen demi memenuhi berbagai kriteria, sehingga tidak mau menghentikan prosesnya tanpa mengetahui apa yang akan terjadi setelah jeda yang dilakukan Departemen Dalam Negeri.
Rob mengatakan pengumuman yang dikeluarkan pada bulan Desember "hanya muncul dalam update di situs saja".
"
"Tidak ada usaha untuk memberi tahu mereka yang mengajukan permohonan," katanya.
"
Menghabiskan dana sia-sia
Rob mengatakan ia membayar angsuran biaya terakhirnya sebanyak $3.290 akhir Januari lalu, ketika mendapat kabar bahwa visanya sudah keluar.
Ditambah dengan biaya membayar agen, dia mengatakan proses yang dijalaninya sangatlah mahal.
"Akhirnya saya mendapatkan status tinggal permanen (PR) selama 85 hari, dengan membayar $6.000, untuk hal yang tidak ada gunanya, betul-betul menghabiskan uang dengan percuma," katanya.
Warga Selandia Baru lainnya Tom yang tidak mau menggunakan nama aslinya guna melindungi identitas mengatakan dia mengajukan permohonan visa bulan September dan visanya dikabulkan empat bulan kemudian.
"Sekarang tampaknya mempercepat proses visa adalah cara untuk menambah pendapatan negara menjelang pengumuman anggaran di bulan April 2023," kata Tom.
"Pemerintah seharusnya menghentikan semua pengajuan visa jika serius mempertimbangkan masa depan visa 189."
Dia berharap akan bisa mendapatkan kembali biaya yang sudah dibayarkannya, namun sejauh ini tidak berhasil.
"
"Tidak pernah mereka menawarkan pengembalian uang atau mengatakan jika visa saya tidak akan ada gunanya lagi," kata Tom.
"
"Saya menghabiskan ribuan dolar sia-sia di saat keadaan ekonomi yang sedang sulit."
Juru bicara Departemen Dalam Negeri mengatakan hanya ada "sangat sedikit alasan di mana biaya pengajuan visa akan dikembalikan".
Memperbarui hubungan kedua negara
Australia sudah lama dituduh memberi perlakuan tidak adil terhadap warga Selandia Baru.
Ketegangan di antara kedua negara memuncak di tahun 2020, ketika PM Selandia Baru saat itu, Jacinda Ardern mempertanyakan masalah perlakukan terhadap warga Selandia Baru kepada PM Australia saat itu Scott Morrison.
Pengumuman PM Albanese jika warga Selandia Baru bisa langsung mengajukan permohonan menjadi warga negara dilihat sebagai kemenangan besar bagi Selandia Baru.
Sebelumnya Selandia Baru sudah berulang kali menyampaikan protes atas keputusan pemerintahan PM John Howard di tahun 2002 yang memberi visa "Kategori Khusus" kepada warga Selandia Baru di Australia.
Visa khusus ini mengizinkan warga Selandia Baru untuk tinggal di Australia, namun membatasi kemungkinan mereka mendapatkan layanan sosial dan subsidi dari pemerintah.
Kelompok lobi Oz Kiwi sudah lama memperjuangkan adanya perubahan aturan, yang menurut ketuanya Joanne Cox pengumuman PM Albanese "melebihi dari apa yang mereka harapkan".
"
"Mereka pada dasarnya mengubah kembali menjadi aturan yang ada sebelum Februari 2001, luar biasa bagus," katanya.
"
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News