Warga Aborigin Australia Dieksploitasi Cicilan Barang

Regulator korporasi di Australia kini memperingatkan kalangan pedagang yang mengeksploitasi warga Aborigin melalui cicilan barang untuk menghentikan praktek yang disebut sebagai ‘book up’ itu.

Peringatan ini disampaikan menyusul keputusan Pengadilan Federal yang menyatakan pemilik toko bernama Nobby’s Mintabie General Store di permukiman Aborigin APY Lands di Australia Selatan, terbukti melakukan praktek jahat dan tak berizin.

Praktek ‘book up’ itu berbentuk pemberian kredit informal yang banyak dipergunakan di komunitas terpencil Aborigin, yang memungking warga membeli barang-barang dengan cara membayarnya belakangan.

Seringkali, transaksi ini tidak memiliki aturan waktu pembayaran cicilan atau dokumen pendukung. Pengaturannya bersifat khusus namun sejumlah pedagang akan mengambil kartu ATM dan PIN dari warga sebagai bentuk jaminan.

Michael Sadaat dari Australian Securities & Investments Commission atau ASIC menjelaskan, praktek yang dijalankan pemilik toko Nobby’s itu bersifat eksplotatif.

“Kami memegang bukti dari 85 konsumen di daerah APY Lands yang uangnya sekitar 1 juta dollar diambil dari tabungan mereka selama periode dua tahun,” jelasnya.

“Hal itu terjadi karena pemilik toko memegang kartu ATM dan PIN-nya, serta akan memotong dari tabungan konsumen begitu konsumen ini menerima tunjangan dari Centrelink,” tambah Sadaat.

“Pemilik toko itu tidak mencatat dengan baik berapa utang konsumen dan dia melakukan pemotongan melebihi apa yang dibelanja oleh konsumen di toko itu,” katanya seraya menambahkan, “Dari sudut pandang konsumen sama sekali tak ada transparansi mengenai utang mereka”.

Toko Nobby’s itu sebenarnya lebih dari sekadar toko kelontongan, karena juga menjual mobil bekas.

Pengadilan atas kasus ini juga menyatakan bahwa pemilik toko Lindsay Gordon Kobelt mengenakan harga lebih kepada konsumen yang membeli mobil bekas dengan cara ‘book up’, yang sama dengan pembayaran atas penyediaan kredit. Padahal Kobelt tidak memiliki izin untuk itu.

“Dalam kasus ini kami gugat pemilik toko itu ke pengadilan untuk mencari yurisprudensi bahwa praktek semacam itu jahat,” katanya. “Sehingga bagi kami keputusan ini sangat penting dan untuk pertama kalinya ada keputusan pengadilan seperti itu”.

Kelompok-kelompok masyarakat menyambut baik keputusan pengadilan dan menyatakan telah berjuang mencari keadilan sejak lama.

Warga pribumi berisiko dieksploitasi

Carolyn Cartwright, dirut MoneyMob Talkabout, sebuah organisasi yang membantu warga pribumi mengelola keuangan mereka, mengatakan para warga ini sangat rentan terhadap praktek penipuan.

“Mereka tak punya kesempatan sama untuk mengembangkan pengetahuan finansial. Dan sebagai konsumen mereka tak punya pilihan sama bahkan dengan konsumen di kota pedalaman,” katanya.

“Hal itu membuat mereka sangat rawan terhadap incaran operator. Kami ingin hal ini berubah dalam waktu dekat,” tambahnya.

Cartwright mengatakan ‘book up’ sebenarnya bisa diterapkan dengan baik, namun membutuhkan transparansi lebih besar.

“Saya kira dalam kasus dimana praktek ini terjadi dengan baik, ada aturan yang sangat transparan mengenai caranya sehingga ada batasan pinjaman yang bisa dilakukan seseorang,” jelasnya.

“Saya menginginkan adanya reformasi hukum di daerah ini sehingga warga tidak lagi rentan terhadap tindakan seperti itu. Dan bahwa jika ‘book up’ akan diizinkan terus, maka harus ada ukuran yang sangat spesifik terkait bagaimana dan kapan bisa dilakukan,” ujar dia.

Dia berharap keputusan pengadilan itu akan mendorong tindakan terhadap pedagang tidak bermoral di lingkungan masyarakat Aborigin.

Menurut Sadaat dari ASIC, pihaknya akan memantau hal itu secara ketat.

“Ini keputusan Pengadilan Federal yang bersejarah. Sehingga operator ‘book up’ lainnya sekarang diperingatkan untuk menghentikan praktek yang jelas bertentangan dengan UU konsumen di Australi,” ujarnya.

Praktek busuk

Menteri Urusan Aborigin Negara Bagian Australia Selatan Kyam Maher kini melakukan kunjungan ke permukiman APY Lands.

Menurut Menteri Maher, pihaknya telah mengangkat masalah ini berulang kali selama kunjungannya dan akan menjadikannya prioritas.

“Tentu saja di kalangan warga APY Lands ada kekhawatiran tentang praktek ini di Mintabie. Dengan keputusan ini kami akan mencermati praktek itu dan menjajaki tindakan lebih lanjut yang bisa diambil Pemerintah Negara Bagian,” kata dia.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Menteri Urusan Pribumi Australia Nigel Scullion menyatakan menyambut baik keputusan pengadilan itu.

“Praketk book up di kalangan masyarakat pribumi terpencil itu merupakan praktek busuk yang menarget warga paling rentan di Australia, menimbulkan kerusakan besar bagi individu dan masyarakat,” katanya.

Kasus ini kembali akan disidangkan nantinya untuk mendengarkan kemungkinan hukuman denda bagi pelaku.

Diterbitkan Pukul 12:00 AEST 11 November 2016 oleh Farid M. Ibrahim dari artikel berbahasa Inggris.