Wakil Rakyat di Australia Wajib Buktikan Diri Bukan Warga Negara Ganda

Seluruh anggota DPR dan Senator Australia memiliki waktu hingga 1 Desember 2017 untuk menyatakan dan membuktiksan diri bukan warga ganda. Hal itu menyusul kesepakatan Pemerintah Koalisi dan Oposisi Partai Buruh tentang penyelesaian isu kewarganegaraan ganda.

Demikian informasi yang diperoleh ABC. Kedua pihak telah melakukan negosiasi mengenai ketentuan baru pengungkapan status kewarganegaraan setiap anggota parlemen.

Krisis kewarganegaraan ganda yang menerpa pihak Koalisi ditunjuk sebagai penyebab kemerosotan mereka dalam jajak pendapat terakhir. Newspoll yang diterbitkan di surat kabat The Australian menunjukkan Partai Buruh telah mengalahkan Koalisi 55-45 dalam perbandingan antara parpol bersangkutan.

Hasil tersebut merupakan kekalahan dalam survei yang ke-23 berturut-turut bagi Koalisi di bawah kepemimpinan PM Malcolm Turnbull.

PM Turnbull menggunakan fakta kekalahan mantan PM Tony Abbott 30 kali berturut-turut dalam survei sebagai pembenaran untuk menggantikannya sebagai perdana menteri pada bulan September 2015.

Jajak pendapat terakhir juga menunjukkan PM Turnbull kehilangan dukungan sebagai perdana menteri yang diunggulkan.

Posisinya merosot menjadi 36 persen, tidak jauh dari pemimpin oposisi Bill Shorten pada posisi 34, dengan 30 persen responden tidak pasti.

Manajer Bisnis faksi Pemerintah di DPR Christopher Pyne menjelaskan pollling Newspoll tersebut mencerminkan pandangan masyarakat tentang skandal kewarganegaraan.

“Tidak ada keraguan bahwa dua minggu terakhir ini berantakan dari sudut pandang Pemerintah karena masalah seputar kewarganegaraan ganda. Hal itu akan mempengaruhi pemikiran masyarakat mengenai pemerintah,” kata Pyne kepada ABC.

Posisi Ketua Senat

Persoalan menjadi semakin rumit bagi kabinet Pemerintahan PM Turnbull setelah Menteri Khusus Senator Scott Ryan mengundurkan diri dari jabatan kementerian tersebut untuk menjadi Ketua Senat.

Senator Ryan menggantikan Stephen Parry yang menemukan masalah kewarganegaraan gandanya dua minggu lalu.

Keputusan Senator Ryan meninggalkan kementerian bukan hal biasa bagi seseorang yang relatif baru dalam posisi kementerian.

Namun begitu dia menyatakan minatnya menjadi Ketua Senat, rekan-rekannya menganggapnya sebagai pilihan terbaik.

Sejumlah tanggung jawab Senator Ryan sebagai Menteri Khusus termasuk mengawasi laporan pengeluaran, donasi politik, dan survei pernikahan sesama jenis.

Pemilu sela di dapil Bennelong

Kasus kewarganegaraan ganda sejauh ini telah mengganggu kementerian, dua politisi Partai Nasional (bagian dari Pemerintah Koalisi) yaitu mantan Wakil PM Barnaby Joyce dan Senator Fiona Nash dinyatakan tidak memenuhi syarat duduk di parlemen oleh Mahkamah Agung (High Court).

PM Turnbull mengambilalih posisi Menteri Pertanian yang ditinggalkan Joyce yang kini berkampanye dalam Pemilu sela khusus di dapil New England.

Joyce diperkirakan akan memenangkan Pemilu sela tersebut dan kemudian memegang jabatan sebelumnya.

Pemilu sela lainnya akan diumumkan hari ini untuk dapil Bennelong, setelah anggota DPR John Alexander dari Partai Liberal (bagian dari Pemerintah Koalisi) mengundurkan diri karena dia tidak dapat memastikan status kewarganegaraannya.

PM Turnbull kemungkinan akan menunggu untuk mengumumkan perombakan kabinetnya sampai hasil pemilu sela di New England diketahui.

Sementara itu, Pemerintah mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk mengirim anggota parlemen Partai Buruh ke MA terkait status kewarganegaraan mereka.

Koalisi telah menunjuk empat anggota parlemen dari Oposisi yang mereka duga tidak memenuhi syarat mencalonkan diri dalam pemilu karena berkewarganegaraan ganda, termasuk seseorang yang telah mengakui terlambat membatalkan kewarganegaraan gandanya.

Anggota parlemen tersebut termasuk Justine Keay, yang mengakui pembatalan kewarganegaraan Inggrisnya baru dikonfirmasi setelah Pemilu 2016. Selain itu, Susan Lamb, yang mungkin merupakan warga negaraInggris melalui ayahnya. Begitu pula politisi dari Australia Barat, Madeleine King dan Josh Wilson, yang menolak menjelaskan kapan Pemerintah Inggris membatalkan kewarganegaraan mereka.

Pemerintah Koalisi harus menunggu sampai DPR kembali dari reses barulah bisa merujuk keempat anggota Oposisi ini ke MA.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.