Wacana Tiru Inggris Wajibkan Verifikasi Usia Pengguna Situs Porno

Perangkat lunak yang memaksa pengguna situs porno untuk memverifikasi usia mereka telah diperkenalkan di Inggris dan pakar keselamatan dunia maya mengatakan undang-undang serupa dapat digunakan untuk melindungi anak-anak Australia.

Parlemen Inggris pada Senin (17/7/2017) meloloskan peraturan yang memerintahkan situs pornografi di Inggris untuk menginstal perangkat lunak untuk memverifikasi usia – dan berpotensi mengambil rincian data kartu kredit – untuk memastikan pengguna situs itu tidak berusia di bawah 18 tahun.

Dari bulan April 2018, situs porno Inggris yang tidak mematuhi ketentuan ini akan didenda atau diblokir.

Kelompok advokasi Australia menyambut baik langkah tersebut, dengan mengatakan pornografi berkontribusi pada pandangan yang tidak sehat dan seksis terhadap perempuan dan seks.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara penggunaan pornografi dan peningkatan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

“Saat ini, kita memiliki undang-undang seputar rokok, kita juga punya undang-undang seputar alkohol, [pornografi] ini sangat tidak sesuai untuk dikonsumsi oleh anak-anak [sebagaimana rokok dan alkohol],” kata Liz Walker, ketua Porn Harms Kids.

Komisioner eSafety Australia, Julie Inman Grant, mengatakan kantornya sedang memperhatikan keberhasilan dari kebijakan di Inggris ini secara ketat.

“Sementara solusi teknologi dapat membantu membatasi jenis konten yang dapat diakses anak-anak, mereka tidak dapat digunakan secara terpisah untuk menyelesaikan keseluruhan masalah,” katanya.

Tapi juru kampanye privasi online khawatir dengan pengumpulan informasi pribadi pengguna.

Pejabat eksekutif Frontiers Australia, Jon Lawrence mengatakan kewajiban melakukan verifikasi usia ini akan menjadi kebijakan yang tidak efektif dan masyarakat Australia tidak akan mendukung kebijakan ini.

“[Pemeriksaan usia] adalah upaya penghindaran yang tidak menguntungkan, tidak efektif dan kebijakan ini memiliki konsekuensi serius yang tidak dimaksudkan,” katanya.

Jon Lawrence mengatakan jika kebiasaan orang-orang berselancar di situs porno dikumpulkan, data mereka dapat diretas dan digunakan untuk tujuan jahat seperti pemerasan.

Dia mengatakan melindungi anak-anak dari bahaya [pornografi] adalah penting namun pengendalian akses [ke situs porno] oleh pemerintah bukanlah jawabannya.

Ada reaksi publik ketika pemerintah Kevin Rudd mencoba mengenalkan kebijakan penyaringan internet pada tahun 2007, dan akhirnya usulan ini dibatalkan.

Namun Liz Walker, ketua Porn Harms Kids menilai orang tua tidak dapat diharapkan untuk menanggung seluruh tanggung jawab atas perlindungan anak.

“Pornografi dianggap sebagai krisis kesehatan masyarakat era digital, dan sekali sesuatu menjadi krisis kesehatan masyarakat, maka itu menjadi tanggung jawab setiap orang untuk mengambil langkah aktif untuk mencegah bahaya lebih lanjut,” katanya.

Pada bulan Maret, Pemerintah mendukung rekomendasi komite senat untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai keterpaparan anak terhadap pornografi online.

Diterjemahkan pada 19/7/2017 oleh Iffah Nur Arifah dan simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.