ABC

Wacana Revisi UU Intelejen dan Spionase Australia

Pemerintah Federal Australia telah mengumumkan sebuah perubahan besar dalam undang-undang intelejen dan spionase mereka untuk membatasi campur tangan asing dalam sistem politik negara tersebut.

Undang-undang ini belum diperdebatkan secara formal, namun perusahaan media, badan amal, pengacara, universitas dan pengawas intelijen telah menyampaikan kekhawatiran mereka.

Perubahan ini akan menjadi sebuah isu politik yang panas pada tahun ini,  jadi berikut adalah sejumlah informasi yang mungkin perlu anda ketahui seputar masalah ini:

Mengapa wacana revisi UU ini diumumkan?

Sejumlah badan intelijen Australia telah menyampaikan peringatan atas campur tangan asing selama bertahun-tahun dan sejumlah skandal telah mendorong dilakukannya tindakan.

Mereka telah memperingatkan partai politik besar tentang bahaya menerima sumbangan dari pengusaha yang terkait dengan Partai Komunis China.

Donor politik China
Investigasi ABC mengenai sumbangan politik mengungkapkan bisnis China sejauh ini merupakan pendonor asing terbesar bagi kedua partai, Partai Liberal dan Partai Buruh.

ABC News

Sementara Perdana Menteri Malcolm Turnbul merujuk pada "laporan mengganggu tentang pengaruh China" ketika dia mengumumkan undang-undang intejen dan spinonase tersebut, dia menegaskan bahwa mereka tidak ditujukan ke satu negara tertentu saja.

PM Turnbull juga memperingatkan upaya untuk mempengaruhi politik Australia telah menjadi canggih dan terselubung.

Sederhananya, Pemerintah tidak percaya bahwa mereka memiliki kekuatan hukum untuk melawan ancaman ini dan menginginkan "undang-undang baru untuk perione waktu yang baru".

"Mereka akan melindungi jalan hidup kita," kata PM Turnbull.

"Mereka akan melindungi dan memperkuat demokrasi kita".

Jadi apa yang sudah diajukan?

Sumbangan politik luar negeri akan dilarang. Hanya orang Australia dan perusahaan yang terdaftar di Australia saja yang bisa memberikan sumbangan ke partai politik.

Akan ada "skema transparansi pengaruh asing". Skema ini benar-benar hanya sebuah daftar pelobi yang bekerja untuk kekuatan asing dengan maksud mengubah kebijakan Pemerintah.

Berada dalam daftar itu bukanlah sebuah kejahatan, tapi mereka yang gagal mengungkapkan hubungan dengan pihak asing akan dianggap melakukan pelanggaran.

Definisi hukum spionase akan diperluas karena UU tidak mencakup perilaku pemerintah yang dianggap merugikan bagi keamanan nasional.

Merupakan sebuah tindak pidana untuk menerima informasi rahasia tanpa otorisasi. Sampai sekarang, [tindakan seperti itu] hanya menjadi kejahatan untuk berbagi informasi itu.

Definisi sabotase, pengkhianatan, pengkhianatan dan pelanggaran kerahasiaan akan diperluas.

Jika Anda merusak infrastruktur Persemakmuran dengan berkolusi bersama kekuatan asing, Anda akan menghadapi ancaman hukuman penjara.

Jika Anda mencuri rahasia dagang dan meneruskannya ke agen asing, Anda akan dianggap melakukan pelanggaran. Hal ini bisa membuat pengungkapan kebijakan luar negeri Australia juga sebagai suatu tindak kejahatan.

Jika Anda dengan sengaja memberikan informasi yang salah atau menyesatkan saat mengajukan izin keamanan dari Pemerintah, Anda akan menghadapi hukuman yang lebih keras daripada yang dikenakan saat ini.

Siapa yang khawatir dengan wacana perubahan ini?

Sejumlah organisasi amal dan riset mengatakan mereka bisa tidak dapat melanjutkan pekerjaan mereka jika mereka menerima dana asing. Pemerintah membantah hal ini.

Perusahaan media terbesar di Australia mengatakan bahwa definisi spionase baru ini dapat mengakibatkan wartawan dijebloskan ke penjara karena memiliki informasi sensitif yang menjadi kepentingan nasional.

Lembaga induk perguruan tinggi di Australia - Universitas Australia - khawatir undang-undang tersebut bisa menghentikan kolaborasi penelitian dengan institusi luar negeri. Pemerintah China telah bermitra dalam banyak pembangunan penelitian di Australia.

Dewan Hukum Australia memperingatkan bahwa pihaknya menentang definisi spionase yang baru, dan menginginkan lebih banyak kejelasan tentang mekanisme sanksi hukum didalamnya serta menilai beberapa aspek peraturan didalam UU ini terlalu luas.

Inspektur Jenderal Intelijen dan Keamanan - yang memastikan ASIO mematuhi undang-undang tersebut - mengatakan bahwa penyidiknya dapat [dikategorikan] melanggar undang-undang karena melakukan pekerjaan mereka.

Kedutaan Besar China di Canberra juga telah mengecam undang-undang tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka tidak berniat mencampuri urusan dalam negeri Australia.

Pemerintah Australia belum memiliki sebuah kesempatan untuk menanggapi semua kekhawatiran ini - yang diuraikan dalam sidang  parlemen baru-baru ini - namun diharapkan pemerintah Australia akan memberikan respon mengenai hal tersebut dalam sidang formal.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.