Wacana Pembentukan Negara Bagian Ke-7 Khusus Warga Aborijin

Seorang kuasa hukum dan aktivis masyarakat adat Aborijin mengusulkan agar Australia mendirikan negara bagian ketujuh yang dikelola oleh masyarakat Aborijin, dengan parlemen dan sistem pengadilan sendiri.

Warga Tasmania, Michael Mansell, mengatakan, memiliki status sebagai negara bagian merupakan “hadiah utama” dalam peta menuju penentuan nasib sendiri dan yurisdiksi baru yang bisa beroperasi seperti negara bagian yang sudah ada [di Australia].
“Gagasan ini akan memiliki kekuatan [untuk menentukan kebijakan] atas kenaikan pajak, jalan, listrik, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya,” kata Mansell.

Pria asal masyarakat adat Aborijin Palawa ini baru saja menerbitkan buku [berjudul] ‘Treaty And Statehood’ atau ‘Perjanjian dan Kenegaraan’ dan mengatakan, negara bagian ini bisa didirikan di atas tanah yang sudah dikuasai oleh orang-orang Aborigin dan tanpa mengubah konstitusi.
Namun dia mengakui, usulan ini tidak akan terwujud dalam kurun waktu “setidaknya dua atau tiga dekade”, dengan mengatakan bahwa perjanjian atau kursi yang ditunjuk [khusus] di Parlemen Federal – seperti di Parlemen Selandia Baru – cenderung lebih mungkin.
“Untuk model yang terus kami upayakan secara bertahap, Anda harus melihatnya 20 atau 30 tahun mendatang,” katanya.
“Jika kami mencoba untuk merangkul orang-orang Aborijin secara politis, sedekat mungkin dengan posisi kedaulatan yang pernah dimiliki orang-orang Aborijin sebelum terjadinya invasi pada 1788, maka hadiah utama ini bisa dituangkan dalam bentuk pendirian negara bagian ke-tujuh.”

Australia Selatan dan Victoria menghendaki perjanjian sendiri

Desakan ini muncul seiring dengan pengumuman dari Pemerintah Australia Selatan yang menghendaki adanya perjanjian dengan kelompok Aborijin yang ada di dalam wilayah negara bagiannya.
Australia Selatan telah mengalokasikan anggaran sebesar $4 juta (atau setara Rp 40 miliar) dalam evaluasi anggaran pertengahan semester mereka untuk membentuk ‘komisioner perjanjian’.
Menteri Urusan Aborijin Australia Selatan, Kyam Maher, mengatakan, ia ingin diskusi mengenai [perjanjian dengan kelompok Aborijin ini] dimulai sekarang juga dan diharapkan perjanjian pertama akan bisa dirampungkan dalam kurun waktu 12 bulan.
“Kami tidak akan melakukan perjanjian dengan menyiapkan keputusan akhir di benak kami. Kami tidak akan memulai perjanjian dengan pikiran penuh prasangka tentang apa yang mungkin dimasukkan dalam perjanjian ini,” kata Maher.
“Hal itu akan dibahas dalam diskusi dan akan menjadi bahasan negosiasi yang dengan warga Aborijin Australia Selatan.”

Negara bagian Victoria mulai melakukan proses perjanjian [dengan kelompok Aborijin] di wilayahnya pada bulan Mei lalu.
Dewan Referendum Pemerintah Federal, yang bekerja menyusun pengakuan konstitusional warga Aborijin Australia, mulai menggelar pembahasan secara nasional dengan kelompok-kelompok Aborijin dan warga Selat Torres di Hobart, pekan lalu.
Diterjemahkan pada 16:55 WIB, 14/12/2016 oleh Iffah Nur Arifah dari artikel Bahasa Inggris disini.