Wacana Hukum Perdata untuk Kasus Pornografi Balas Dendam

Pemerintah Federal Australia sedang mempertimbangkan serangkaian hukum perdata baru sebagai upaya membantu korban dari kasus yang dikenal dengan istilah ‘pornografi balas dendam’ agar bisa mendapatkan keadilan lebih cepat.

Negara bagian dan teritori di Australia sudah lebih dahulu membahas upaya menyelaraskan hukum mereka yang mengkriminalkan tindakan berbagi foto-foto intim tanpa izin seseorang.
Tapi Pemerintah Federal mengatakan proses hukum pidana sering kali berlangsung terlalu lama bagi para korban.

Pemerintah Australia tahun depan akan menerbitkan dokumen pembahasan mengenai proposal hukum perdata ini, yang dapat bertindak sebagai alternatif bagi korban yang mendapati gugatan pidana terlalu sulit atau berat [bagi mereka].”
“Penting bagi kita bisa terlibat dalam proses konsultasi dengan sektor ini, untuk mendapatkan pandangan mereka,” kata Menteri Komunikasi, Mitch Fifield.
“Dan yang saya maksudkan dengan sektor ini adalah lembaga penegak hukum, kelompok-kelompok perempuan dan organisasi lainnya.”
“Kami ingin hukum perdata yang akan berhasil dilaksanakan.”
Senator Mitch Fifield mengatakan penggunaan perangkat komunikasi untuk tujuan mengancam, melecehkan atau menyebabkan pelanggaran sudah dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan aturan hukum Negara Persemakmuran (Commonwealth).
Tapi pihak oposisi Federal mengatakan Pemerintah Australia harus memperkenalkan tindak pidana khusus untuk menangani masalah kasus pornografi balas dendam ini.
“Mungkin memang ada baiknya memperkenalkan sebuah rezim sanksi hukum perdata untuk pelanggaran hukum jenis ini, tapi terus terang kami pikir itu langkah yang terlalu terburu-buru dilakukan pemerintah,” kata anggota parlemen dari Partai Buruh, Tim Watts.
“Dua belas bulan lalu setelah Partai Buruh memperkenalkan UU yang diusulkan oleh pribadi anggota parlemen untuk mengkriminalkan kasus pornografi balas dendam ini secara nasional, realitasnya sampai saat ini hal ini tidak juga terjadi di Australia,”
Watts mengatakan penyelidikan senat sebelumnya mendengarkan bukti-bukti kalau ada kebutuhan untuk ketentuan pelanggaran yang spesifik di Negara-negara persemakmuran,”
“Lembaga penegakan hukum pemerintah sendiri mengatakan kalau ketentuan pelanggaran yang ada sekarang ini tidak cukup untuk mewadahi kejahatan jenis ini dan tidak secara khusus menyasar pada kasus pelanggaran ini,” tambahnya.
“Kita tidak harus meremehkan efek sinyal dari hukum ini, karena ini adalah kategori pelanggaran hukum yang terus berkembang, kita perlu semua orang di masyarakat memahami dengan sangat jelas bahwa perilaku ini tidak hanya salah, tapi itu adalah bentuk tindak kriminal.”

Tidak serta merta mudah diatasi

Pemerintah Federal juga telah memutuskan untuk memperluas kewenangan komisaris keamanan internet bagi anak-anak (e-safety) untuk memastikan pelecehan di internet terhadap wanita dewasa juga ditangani.
Komisaris ini telah menunjuk ahli keamanan internet, Julie Inman Grant sebagai Komisaris ‘e-safety’ berikutnya, yang akan mulai bertugas pada Januari 2017.
Kantor ‘e-Safety’, sebelumnya bernama the Office of the Children’s e-Safety Commissioner [Kantor Komisaris Keselamatan internet bagi anak-anak], telah juga memperluas tanggung jawabnya untuk mengatasi kasus pornografi balas dendam.
Hari ini, Rabu (23/11), pemerintah Australia mengumumkan ‘e-safety Office’ akan membangun perangkat internet bagi korban untuk melaporkan dan menghapus [materi] pornografi balas dendam dari internet.
Tapi Inman Grant mengatakan dia tidak tahu kapan perangkat itu akan tersedia.
“Saya tidak ingin merilis perangkat tersebut kecuali perangkat itu sudah diuji dan terbukti bekerja,”
“Kita ingin perangkat itu bisa dirilis secepat mungkin dan dapat dipraktekan tapi kita juga ingin memiliki perangkat yang baik dan teknologi yang baik juga yang tidak membuat kita gagal.”
Dia tidak bisa membayangkan perangkat ini akan menjadi sesederhana meng-klik sebuah tautan untuk menghilangkan sebuah gambar, mengingat ada ribuan situs yang mengunggah gambar-gambar pornografi balas dendam dan diberbagai negara.

Pendidikan ‘perlu dimulai sejak dini

Inman Grant mengatakan pendidikan merupakan kunci untuk mengatasi masalah ini, serta memberikan dukungan bagi korban.

“Jadi itulah sebabnya sangat penting bahwa kita memberikan dukungan dan ganti rugi bagi korban.
“Upaya pendidikan ini harus dimulai sedini mungkin di pengasuhan, dan diperkuat di dalam kelas, di ruang keluarga, kamar tidur dan akhirnya ruang dewan agar bisa memiliki semacam dampak sosial dan sistemik yang perlu kita lakukan.”
Dia mengatakan kampanye pendidikan “gaya hidup menyetir sambil mabuk’ untuk memperingatkan remaja dari bahaya pornografi balas dendam juga bisa bermanfaat.
“Kami tidak ingin orang-orang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol di bawah usia 18 tahun tetapi ketika kita melakukan kampanye iklan dan pendidikan tentang mengemudi sambil minum-minuman keras, kita tahu bahwa orang-orang muda akan minum dan mengemudikan kendaraan, dan tujuannya adalah untuk menjaga agar mereka tetap aman, menjaga mereka agar tidak tidak berada didalam kendaraan atau mengemudi, “katanya.
“Saya pikir kita juga perlu menyasar pendidikan seputar pesan berbau pornografi (sexting) dan pornografi balas dendam ini dengan cara yang sama.”
Diterjemahkan pada pukul 21:00 WIB, 23/11/2016, oleh Iffah Nur Arifah dari artikel Bahasa Inggris disini.