Wacana Aturan Ketat Penggunaan Drone Di Pertanian
Parlemen New South Wales (NSW) berencana menerapkan sanksi hukum yang lebih berat atas tindakan perekaman tanpa izin dengan menggunakan drone di kawasan pertanian dan peternakan untuk mengekspos kekejaman terhadap hewan.
Perdebatan seputar isu terus meningkat di tengah booming penggunaan pesawat nirawak (drone) dan penggunaan media sosial untuk mengekspos kekejaman terhadap hewan.
Hukuman yang lebih berat menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan oleh penyelidikan parlemen di New South Wales, yang mengadakan sidang pertama dan satu-satunya pada hari Selasa (28/8/2018).
Partai Pemburu, Nelayan dan Petani menginginkan dibuatnya undang-undang yang akan memaksa kelompok pegiat hak asasi hewan untuk berbagi rekaman dugaan kekejaman dengan polisi, bukan media.
Namun wacana ini langsung menuai penolakan dari kelompok-kelompok hak asasi satwa. Beberapa pihak dari sektor pertanian sendiri juga meminta agar aturan semacam ini dilakukan secara hati-hati.
Direktur Eksekutif Peternak Ayam Petelur Australia, John Dunn mengatakan dia khawatir aturan hukum seperti itu akan semakin memecah belah petani dan kelompok-kelompok hak asasi hewan.
“Aturan semacam ini berpotensi untuk mengobarkan masalah, atau semakin melemahkan aktivitas semacam itu,” kata Mr Dunn.
ABC News
Peternak babi di New South Wales, Ean Pollard mengatakan dia tidak menyembunyikan apa pun di kandang babinya, yang telah menjadi target aktivis hak-hak hewan dalam beberapa tahun terakhir.
Dia mengatakan adalah sifat dari aktivisme yang mengkhawatirkannya.
“Kami tidak keberatan sama sekali semacam menunjukan apa saja yang kami lakukan, tetapi tidak pada pukul tiga pagi,” kata Pollard.
“Kami menjadi naik pitam dengan para aktivis yang menelpon kami dengan marah-marah dan itu semua dilakukan secara anonim sehingga Anda tidak pernah tahu siapa itu atau dari mana mereka berasal.
“Mereka mendasarkan pandangan mereka pada hal-hal yang diambil di luar konteks.”
Batasi pengungkapan kekejaman hewan
Drone dan teknologi pengawasan lainnya memang telah memudahkan kelompok-kelompok advokasi hak hewan untuk berbagi apa yang terjadi di luar gerbang pertanian.
Namun, kelompok hak asasi hewan dan organisasi media berpendapat bahwa rekaman yang mengungkap dugaan kekejaman di pertanian bisa jadi tidak mungkin untuk dikumpulkan di bawah undang-undang yang lebih ketat.
Sarah Waladan dari kelompok pelobi penyiaran komersial FreeTV mengatakan banyak pengungkapan yang telah memicu perubahan dalam undang-undang kesejahteraan hewan tidak akan mungkin terjadi tanpa rekaman yang diperoleh secara ilegal.
“Pandangan kami adalah jika RUU ini jadi dibuat dan disahkan maka pada saat ada penyelidikan seputar industri anjing pebalap atau industri ekspor hidup, hal-hal seperti itu tidak akan terungkap,” kata Waladan.
Supplied: Kieran Shephard
Pendapat serupa diungkapkan Lynda Stoner dari organisasi Animal Liberation. Meski mendukung gagasan tentang pelanggaran privasi nasional, namun menurutnya ketentuan itu tidak serta merta melarang aktivis terus mengekspos kekejaman terhadap hewan.
“Tetapi saya pikir hal ini perlu diuji di pengadilan, saya pikir ada banyak bidang yang tidak dapat ditangani dengan baik di parlemen yang perlu diuji oleh pengadilan,” kata Stoner.
Lynda Stoner memperingatkan tindakan kekejaman terhadap hewan tidak akan terekspos jika pemerintah bergerak untuk lebih mendorong undang-undang pengawasan.
“Ini berarti akan semakin banyak sesuatu yang selama ini ditutup-tutupi sekarang publik dapat sadari dan waspada dengan apa yang terjadi di tempat-tempat ini,” katanya.
“Sudah terlalu banyak dinding di sekitar apa yang terjadi di fasilitas ini, terlalu sedikit orang yang mengawasi mereka, dan hanya tindakan oleh para aktivis hak-hak binatang yang bisa mengungkap hal-hal sedemikian untuk mendapat sorotan.”