UU pengamanan KTT G20 di Queensland langgar hak dasar warga

Pegiat hukum di Brisbane menuding Undang-Undang Keamanan dan Pengamanan KTT G20 yang akan digelar di kota itu tahun depan mengancam hak dasar warga.

Tahun depan Qeensland akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20. Untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum selama event berlangsung pemerintah Australia telah menyusun aturan baru.

ketentuan hukum baru ini memicu kekhawatiran sejumlah pengacara yang menilai akan ada banyak orang yang berpotensi dipenjarakan tanpa jaminan jika aturan itu diterapkan.

Undang-undang  Keamanan dan Pengamanan G20 yang saat  ini masih dibahas di Parlemen Federal membolehkan polisi menangkap dan menahan tanpa jaminan kepada siapa saja yang dianggap mengancam kelancaran penyelenggaraan KTT G20 selama KTT berlangsung.

Ketentuan ini juga membolehkan polisi mencari orang-orang di lokasi dan mempublikasikan nama dan foto mereka dalam daftar orang yang dilarang masuk ke dalam kota.

Peter Shields dari masyarakat hukum Queensland mengatakan perubahan kebijakan ini sangat drastis dan melanggar hak asasi.

"Itu aturan yang belum dikaji secara matang, dan akan ada banyak anggota masyarakat tidak bersalah yang akan dipenjarakan," katanya.

Kuasa hukum kasus kejahatan Bill Potts menilai selama periode berlangsungnya KTT G20, hak dasar warga di Queensland akan tersandera dan dicabut dengan cara yang sangat kejam.

"Kebijakan itu misalnya menyebut kepemilikan barang terlarang masuk kategori pelanggaran, "katanya.

"Aturan ini bisa termasuk telur, kaleng, mobil-mobilan, pesawat tiruan, dan benda-benda lain yang mungkin digunakan sebagai proyektil meskipun benda-benda itu tergolong sebagai benda sederhana dan biasa digunakan.”

Telur, ular, papan selancar dan barang-barang lain dilarang

Selain senjata sungguhan, ada banyak benda lain yang dilarang dibawa didalam kawasan aman selama masa KTT G20. Antara lain gelas atau botol kaca, reptil, kaleng, borgol, papan selancar dan spanduk yang ukurannya diatas 1m x 2m.

Polisi juga dibolehkan mempublikasikan nama dan foto orang-orang yang mereka putuskan harus dilarang masuk ke kawasan aman di dalam kota.

Pada  kerusuhan yang terjadi dalam penyelenggaraan KTT G20 di Toronto tahun 2010 lalu, lebih dari seribu orang pengunjuk rasa ditahan.

Potts mengatakan rumah-rumah tahanan di kawasan Selatan Queensland tidak akan mampu menampung setengah dari jumlah tersebut.

"Rumah tahanan kita di Brisbane sangat kecil, kita tidak punya sumber daya yang cukup,” katanya.

"Jadi saya tidak tahu, begitu juga masyarakat hukum, dimana pemerintah bermaksud merumahkan orang-orang yang mereka tahan untuk sementara?."

Masyarakat hukum dan layanan Kepolisian Queensland akan mengajukan pertimbangan mereka kepada komite penyelenggara pekan ini.

Dalam pernyatannya, Ketua Panita Ian Berry mengatakan “Komite KTT G20 belum menyusun penjelasan dan pertimbangan dalam aturan tersebut dan belum juga mengakomodasi pandangan dan masukan dari pihak manapun."

Undang-undang itu menurut rencana akan dibahas akhir Oktober mendatang.

Sepuluh ribu lebih rumah dan perkantoran di Brisbane  akan ditutup demi pertimbangan keamanan selama berlangsungnya KTT G20 pertengahan November tahun depan.