UU Pendidikan Tinggi Diperkenalkan, Biaya Kuliah di Australia Makin Mahal

Mahasiswa perguruan tinggi di Australia akan diminta membayar biaya  kuliah lebih mahal dibawah UU Pendidikan Tinggi yang hari ini diperkenalkan Pemerintah Federal ke parlemen.

Menteri Pendidikan Federal, Christopher Pyne memperkenalkan Paket UU Pendidikan Tinggi pagi ini (28/8)  dan menyebut kalau materi dalam kebijakan baru  ini adalah adalah ‘Keputusan yang bagus’ bagi para pelajar.

Aspek utama dalam UU ini meliputi pembaharuan aturan terkait biaya kuliah di Universitas dan juga perubahah pengaturan suku bunga pinjaman bagi para pelajar.

Pyne mengatakan UU ini akan memastikan universitas di Australia mampu bersaing secara global dengan menentukan sendiri besaran biaya kuliah mereka dan memilih program yang mereka tawarkan.

"Deregulasi merupakan satu-satunya cara merespon harapan mahasiswa dan penyedia pekerjaan,” kata Pyne di parlemen.

"Ini merupakan satu-satunya cara membebaskan universitas di Australia untuk memastikan mereka mampu memenuhi kebutuhannya, dan satu-satunya cara agar Australia tidak tertinggal. Ini merupakan kesempatan satu-satunya,”

Sebagai bagian dari perubahan dalam UU ini, pemerintah mengatakan mahasiswa akan diminta memberikan kontribusi yang lebih besar untuk biaya pendidikan mereka.

Besaran pinjaman bagi mahasiswa juga akan diubah berdasarkan Indeks Harga Konsumen dengan tingkat obligasi keuangan, maksimal 6 persen.

"Melihat besarnya biaya yang dibutuhkan dalam sistem pendidikan tinggi saat ini, sekarang merupakan waktunya siswa mengambil bagian yang lebih adil dari angsuran beban bunga ini," kata Pyne.
 
"Ini adalah keputusan yang baik. Ini keputusan  terbaik yang akan pernah didapatkan warga Australia."
 
Menteri Pendidikan yakin dia bisa bernegosiasi dengan Senat untuk meloloskan paket kebijakan ini di Parlemen pada bulan November mendatang.
 
"Jika kita tidak bertindak dan mengambil tindakan sekarang, sistem pendidikan tinggi Australia akan jatuh ke dalam spiral menuju level yang biasa-biasa saja," katanya.

Juru bicara  Pendidikan Tinggi Oposisi, Kim Carr mengatakan perubahan ini terlalu terburu-buru dan akan membebani para pelajar dengan beban utang yang mencekik.

"Ini adalah program untuk perguruan tinggi mahal dan hanya akan mewariskan generasi dengan beban utang bagi puluhan ribu keluarga di Australia, "kata Senator Carr.

Dia juga menuduh Pyne mengancam pemotongan dana untuk penelitian jika perubahan UU pendidikan tinggi ini tidak  diloloskan Parlemen.

"Ini adalah menteri yang cukup siap untuk mengatakan apa saja dan dan melakukan apa saja untuk mendapatkan program karet ini lolos di Senat," katanya.
 
Clive Palmer mengatakan Senatornya akan menentang perubahan UU Pendidikan Tinggi ini.

Ketika ditanya apakah ada bagian dari paket perubahan UU ini yang bisa didukungnya, Palmer memastikan. "Tidak ada, sama sekali tidak ada."

Sementara dari pihak universitas di Australia sendiri mendesak Senat untuk mendukung paket pendidikan tinggi yang ditawarkan pemerintah ini dengan beberapa perubahan atau revisi.
 
CEO dari Kelompok Universitas Australia,  Sandra Harding mengatakan dia mendukung deregulasi ini, tetapi ia khawatir perubahan pinjaman bagi mahasiswa akan berdampak pada mahasiswa dari kalangan berpenghasilan rendah.

"Tentu saja kami ingin pemerintah melakukan pertimbangan ini, terutama mendesak agar para senator memikirkan hal itu dan mempertimbangkan kembali untuk membuat proposal yang jauh lebih dapat diterima baik bagi kalangan mahasiswa maupun keluarga mereka juga," katanya .

Robinson juga memprihatinkan rencana memotong anggaran Commonwealth  bagi universitas sebesar 20 persen.

"Pemotongan sebesar dua puluh persen merupakan jumlah yang besar bagi sektor pendidikan tinggi, itu setara dengan sekitar $1,9 miliar, "katanya.

"Dan belum lagi dengan beban pemotongan sebelumnya yang diterapkan tahun lalu sehingga jumlahnya menjadi $ 3,3 miliar."