ABC

UU Euthanasia Lolos di Majelis Rendah Victoria

Undang-undang kontroversial mengenai euthanasia sukarela disahkan oleh Majelis Rendah parlemen negara bagian Victoria, Australia, Jumat (20/10/2017), usai pembahasan yang berlangsung lebih dari 24 jam.

RUU bernama Voluntary Assisted Dying Bill ini lolos dengan voting 47 mendukung dan 37 menolak dalam voting berdasarkan pandangan pribadi masing-masing anggota parlemen terlepas dari sikap partai mereka.

Sebagian besar anggota parlemen Partai Buruh yang memerintah di Victoria mendukung UU tersebut ditambah dua orang dari Partai Hijau, dua anggota independen dan sejumlah anggota parlemen Partai Koalisi yang beroposisi. Sebagai catatan, di tingkat federal, Partai Koalisi yang berkuasa dan Partai Buruh yang beroposisi.

UU ini akan diteruskna ke Majelis Tinggi yang beranggotakan 40 wakil rakyat dengan komposisi kursi yang ketat, untuk diperdebatkan selama dua minggu.

Jika lolos di Majelis Tinggi, maka mereka yang sakit keras dan berusia di atas 18 tahun, sakit parah dan hanya satu tahun masa hidupnya secara legal akan dapat mengakses obat-obatan yang mematikan.

Menteri Utama (Premier) Daniel Andrews menyatakan bangga dengan upaya Menteri Kesehatan Jill Hennessy, yang merupakan pendorong utama RUU tersebut.

"Hal ini telah dibicarakan sangat lama. Saya pikir kita telah menunjukkan keseriusan dan penghormatan dalam perdebatan ini yang menurutku sangat penting," katanya.

"Dan sekarang kita sudah menyelesaikannya," ujarnya.

Pendukung euthanasia Andrew Denton merupakan salah seorang warga masyarakat yang turut menyaksikan voting di parlemen.

Wakil Menteri Utama James Merlino termasuk anggota parlemen dari faksi pemerintah yang menentang RUU tersebut.

Ratusan amandemen

Victorian Premier Daniel Andrews looks on as the Voluntary Assisted Dying Bill is debated.
Parliamen Victoria membahas RUU ini dalam beberapa kali persidangan termasuk yang berlangsung lebih dari 24 jam.

AAP: David Crosling

Dalam perdebatan berlarut-larut yang memicu emosi para wakil rakyat karena mereka yang menentang RUU tersebut terus mencoba memasukkan puluhan klausul dan ratusan amandemen.

Seusai pemungutan suara, Kim Wells dari Partai Liberal membela taktik tersebut.

"Saya tahu mereka mengkritisi bahwa kami melakukan amandemen yang kami tahu akan dikalahkan, tapi bukan itu masalahnya," katanya.

"Ini demokrasi. Ini voting menurut hati nurani," ujarnya.

Di antara amandemen yang diajukan termasuk perubahan mengenai pengumuman statistik eutanasia, larangan iklan untuk kematian sukarela dan persyaratan ketat seputar penilaian kejiwaan.

Para politisi di kedua belah pihak sempat pergi ke kantor masing-masing untuk tidur di sela-sela beberapa voting atas berbagai amandemen tersebut.

Menteri Utama Andrews bersikukuh menolak setiap perubahan yang diajukan.

"Tidak ada yang perlu didukung dan memang tidak didukung. Dukungan untuk amandemen semakin kecil saat perdebatan berlanjut," katanya.

"Beberapa amandemen ini tidak akan merugikan, tapi tidak diperlukan karena ada UU lain yang mengatur hal itu di Victoria," jelasnya.

"Kita tidak perlu menuliskan setiap aturan ke dalam RUU ini. Ini tidak berdiri sendiri," tambahnya.

Tak akan berlaku sebelum 2019

Victorian Premier Daniel Andrews embraces Health Minister Jill Hennessy in Victoria's Parliament.
Menteri Utama (Premier) negara bagian Victoria, Daniel Andrews menyemangati Menteri Kesehatan Jill Hennessy seusai lolosnya UU Euthanasia, Jumat (20/10/2017).

AAP: Julian Smith

Andrews menggambarkan UU ini - yang disusun oleh panel ahli termasuk mantan kepala asosiasi medis Brian Owler - sebagai rezim euthanasia paling konservatif di dunia.

UU ini mencakup serangkaian upaya perlindungan. Misalnya, pasien harus membuat tiga permintaan dan menemui dokter yang terlatih secara khusus, dan memaksa seseorang untuk mencari kematian dengan bantuan medis akan menjadi kejahatan.

Dalam kebanyakan kasus - diperkirakan sekitar 150 pertahun - dosis mematikan akan diatur sendiri. Tetapi dalam beberapa kasus dimana pasien tidak dapat mengatur obat-obatan tersebut, dokter dapat dilibatkan.

Jika disahkan, UU ini belum akan berlaku selama 18 bulan usai pengesahan.

Tidak seperti ketika negara bagian Northern Territory memperkenalkan UU Euthanasia, yang ditolak oleh pemerintah federal yang dipimpin PM John Howard waktu itu, UU di Victoria kali ini tidak dapat dibatalkan oleh pemerintah federal.

Sejumlah polling secara konsisten menunjukkan dukungan luas pelaksanaan euthanasia bagi pasien yang sakit parah, termasuk polling ABC Vote Compass tahun lalu, yang menemukan tiga dari empat orang Australia mendukung gagasan tersebut.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.