ABC

UNHCR Tuduh Australia Langgar Kesepakatan Pengungsi

Badan PBB yang mengurusi pengungsi (UNHCR) menuduh Pemerintah Federal Australia melakukan pelanggaran kepercayaan terhadap kesepakatan pengungsi dengan Amerika Serikat, dengan mengatakan bahwa Australia telah melanggar janji untuk memukimkan kembali pengungsi dengan ikatan keluarga dekat di Australia.

Filippo Grandi dari UNHCR mengatakan bahwa organisasinya "sangat" setuju untuk membantu upaya pemukiman kembali para pengungsi di Nauru dan Pulau Manus ke AS karena situasi kemanusiaan yang mengerikan yang mereka hadapi.

"Kami sepakat untuk melakukannya dengan pemahaman yang jelas bahwa pengungsi rentan dengan ikatan keluarga dekat di Australia pada akhirnya akan diizinkan untuk tinggal di Australia," kata Grandi.

"[Tapi] UNHCR baru-baru ini diberitahu oleh Australia bahwa mereka menolak untuk menerimanya bahkan para pengungsi ini.”

"Ini berarti, misalnya, beberapa orang dengan kondisi medis serius, atau yang telah mengalami pengalaman traumatis, termasuk kekerasan seksual, tidak dapat menerima dukungan dari anggota keluarga dekat mereka yang tinggal di Australia."

Pemerintah Federal Australia selalu mempertahankan sikapnya bahwa tidak akan ada pengungsi di Pulau Manus atau Nauru yang akan diizinkan bermukim di Australia.

Namun Catherine Stubberfield dari misi UNHCR di Canberra juga mengatakan bahwa mereka memiliki "pemahaman yang jelas" bahwa beberapa dari pengungsi itu akan dibolehkan menetap di Australia.

Sekelompok pengungsi berdiri di belakang pagar besi di Pusat Penahanan Pengungsi di Pulau Manus.
Ada sekitar ratusan pengungsi laki-laki di Pulau Manus yang berisiko ditinggalkan.

Supplied: Immigration Department

Catherine Stubberfield tidak mau mengatakan dengan tepat siapa dari Pemerintah Australia yang menunjukkan ‘sikap’  tersebut, atau kapan hal itu terjadi - dengan mengutip bahwa hal itu merupakan kesepakatan diplomatik.

Tapi dia bersikeras bahwa Pemerintah Federal Australia telah menegaskan sikapnya ini dalam beberapa pertemuan selama beberapa bulan, dan sikap itu dipaparkan secara rinci dalam korespondensi tertulis.

Asisten Komisaris Tinggi untuk Perlindungan PBB, Volker Turk, juga mengatakan bahwa pejabat senior pemerintah Australia telah memberinya "pemahaman yang jelas" bahwa mereka dapat merekomendasikan beberapa pengungsi untuk dimukimkan kembali ke Australia.

Dia mengatakan pada jam Program 7.30 ABC, ada sekitar 36 kasus yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Australia karena alasan kemanusiaan.

"Sayangnya, kami diberitahu pekan lalu bahwa ini tidak akan mungkin dilakukan dan bahwa orang-orang ini tidak diizinkan tinggal di Australia," katanya.

"Kami sangat berharap, berdasarkan pemahaman, bahwa Australia akan menjadi bagian dari solusi, bahwa kami akan menemukan kesepakatan yang memungkinkan mereka menetap di Australia."

Catherine Stubberfield mengatakan bahwa para pengungsi dengan keluarga dekat di Australia sekarang mungkin menghadapi pilihan yang sulit jika ditawarkan kehidupan baru di AS.

"Keluarga dipisahkan.  Kami telah berbicara dengan orang-orang yang putus asa, yang sekarang dipaksa untuk membuat keputusan yang tidak mungkin, yang memberitahu kami bahwa mereka mencintai keluarga mereka tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa karena mereka khawatir mereka akan ditinggalkan tanpa kepastian batas waktu," kata Catherin Stubberfield.

Dia mengatakan UNHCR akan terus meninjau dan mendukung kasus-kasus para pengungsi yang akan melakukan perjalanan ke AS berdasarkan kesepakatan ini - namun hanya dengan rasa keengganan.

Menteri Imigrasi Australia, Peter Dutton, mengulangi pada hari Minggu (23/7)  bahwa tidak ada orang yang saat ini berada di Pulau Manus atau Nauru yang diizinkan untuk masuk ke Australia.

Seorang juru bicara untuk Peter Dutton mengatakan "posisi Pemerintah Koalisi telah jelas dan konsisten: mereka yang dipindahkan ke pusat pemrosesan regional tidak akan pernah tinggal di Australia".

Diterjemahkan pukul 17/00 WIB, 24/7/2017 oleh Iffah Nur Arifah dan simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.