Turis China Jadi Fenomena Global Juga Alat “Politik”

Semakin meningkatnya jumlah turis China yang melakukan perjalanan internasional memberi pengaruh bagaimana transaksi pembayaran yang dilakukan dan penjualan paket wisata.

Namun beberapa pengamat juga mengkhawatirkan bahwa perjalanan turis China ini digunakan sebagai ‘alat politik’.

Menurut Institut Outbound Tourism China, pada tahun 2017, ada 145 juta turis China yang melakukan perjalanan ke luar negeri, menghabiskan pengeluaran sebesar US$ 1,1 trilyun (atau setara Rp 21 kuadriliun) secara global.

Jumlah tahunan wisatawan China diperkirakan akan terus tumbuh dengan perjalanan ke luar negeri diperkirakan hampir tiga kali lipat hingga 400 juta pada tahun 2030.

Menurut Organisasi Pariwisata Dunia PBB turis China mencapai 21 persen dari pengeluaran perjalanan global 2018 sejauh ini.

Angka-angka ini bisa sangat menguntungkan ekonomi lokal, tetapi para analis berpendapat itu juga bisa digunakan oleh pemerintah China sebagai “pengaruh global”.

Pakar hubungan luar negeri China dari University of Melbourne, Sow Keat Tok, mengatakan kekuatan ini telah digunakan oleh Beijing untuk secara cepat menghasilkan “situasi penyanderaan” dengan negara-negara yang memiliki perbedaan politik atau diplomatik.

China mulai menggunakan kekuatan pariwisata ini untuk kepentingan mereka.

Negara-negara seperti Palau, Taiwan, dan Korea Selatan sudah merasakan kemarahan China dari hal ini.

Alat untuk menghukum lawan

China melarang sejumlah paket wisata yang dikelola negara untuk mengunjungi Palau tahun lalu karena adanya hubungan diplomatik Palau dengan Taiwan.

Karenanya banyak hotel di Palau kosong dan maskapai penerbangannya hampir bangkrut.

Bulan Maret 2017, Beijing menerapkan larangan tak resmi terhadap kunjungan turis China ke Korea Selatan hanya beberapa bulan sebelum Olimpiade musim dingin karena ketegangan diplomatik atas pengerahan sistem anti-rudal yang didukung AS.

Akibatnya, jumlah kedatangan orang China ke negara itu merosot dengan kerugian yang diperkirakan mencapai $ 9,6 miliar (atau setara Rp 96 triliun) tahun lalu.

Bentuk boikot ini tak terbatas pada urusan diplomatik dengan negara lain, tetapi juga meluas ke perusahaan internasional seperti raksasa ritel Zara, jaringan hotel Marriott, dan maskapai penerbangan Qantas serta Delta – yang semuanya harus meminta maaf secara terbuka untuk mencantumkan Hong Kong dan Taiwan sebagai negara terpisah di situs mereka.

Banyak negara mencoba untuk memanfaatkan pasar yang menguntungkan dengan menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan turis China.

Dari para pengamen di Australia hingga mesin penjual otomatis di Jepang dan Kanada, platform pembayaran seluler populer termasuk Alipay dan WeChat telah bergerak melampaui batas nasional China.

Jika digabungkan, aplikasi ini memiliki lebih dari 1 miliar pengguna bulanan.

Menurut perusahaan riset pasar global ‘Nielsen’, bank dan perusahaan internasional semakin menyediakan platform pembayaran ponsel China untuk mengakomodasi 65 persen turis China yang menggunakan mereka di luar negeri tahun lalu.

“Dengan demikian kami melihat lebih banyak penanda, layanan, dan produk Cina yang melayani turis China di Bandara Melbourne dan Sydney, misalnya,” kata Dr Tok.

Dicurigai kejahatan kartel

Meskipun pariwisata China bisa menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar, beberapa praktik yang dipertanyakan telah sangat berdampak pada ekonomi lokal.

Thailand dan Indonesia menindak wisata “nol dolar” – paket perjalanan inklusif yang dijual dengan harga murah – yang diduga memanfaatkan longgarnya peraturan lokal.

Belanja wajib di toko-toko dan pabrik-pabrik dimasukkan ke dalam rencana perjalanan, dan wisatawan dihimbau – dan kadang-kadang ditekan – untuk melakukan pembelian dengan harga yang tinggi.

Banyak dari toko-toko memiliki tempat parkir besar yang penuh dengan bus, tetapi warga lokal tidak boleh masuk.

Menurut Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), paket perjalanan dari China ke Bali bisa dibeli seharga $ 60 (atau setara Rp 600 ribu), yang mencakup semua yang Anda butuhkan untuk menginap selama lima malam.

“Toko-toko itu [secara ilegal] dimiliki oleh warga negara China; menjual barang-barang yang diproduksi China yang biasanya dibayar dengan Alipay atau WeChat,” kata kepala ASITA Bali, I Ketut Ardana.

Ia mengatakan, operator bisa menjual paket perjalanan murah karena mereka bekerja dengan operator China di Bali yang membawa mereka ke toko-toko milik China dan tempat-tempat wisata yang tidak dikenakan biaya masuk.

Praktek ini mengambil pendapatan dari ekonomi lokal karena pendapatan langsung masuk ke kantong orang-orang yang terlibat, katanya.

Dewa Ayu mengatakan Pemerintah Bali menindak masalah ini dengan menutup toko-toko ilegal yang dioperasikan China – langkah yang telah memangkas jumlah wisatawan China lebih dari separuh selama beberapa bulan terakhir.

Liburan bersubsidi

Di Melbourne, General Manager Grup GrandCity Travel, Kevin Xu, mengatakan agensinya menjual antara 2.000 hingga 3.000 tur “berbiaya rendah” setiap tahunnya.

“Meskipun beberapa pemerintah lokal bisa sedikit mensubsidi perjalanan wisata, sebagian besar keuntungan berasal dari komisi wisata belanja,” katanya.

Dosen antropologi Universitas Nasional Australia (ANU), Yujie Zhu, mengatakan, paket wisata bersubsidi sebagian besar merupakan fenomena China.

“Pemandu wisata memainkan peran yang sangat penting karena merekalah yang melakukan semua pekerjaan untuk mempromosikan toko-toko dan membawa [para turis] ke sana,” katanya.

“Saya pikir [metode] itu dimulai di dalam negeri, dan kemudian tumbuh dan bergulir [secara global].”

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.