Tokoh Fiji kecewa atas respon Australia soal konstitusi baru

Bekas Perdana Menteri Fiji, Mahendra Chaudhry, mengkritik respon Australia atas konstitusi baru Fiji.

Pemimpin Partai Buruh Fiji, Mahendra Chaudhry kepada program Pasific Beat Radio Australia menyatakan keraguan terhadap Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr sudah membaca konstitusi baru itu.

“Semua partai politik di sini menolak konstitusi baru dan mereka terkejut dengan isinya,” ungkap Chaudhry.

“Sangat tidak biasa kalau Pemerintahan Partai Buruh menyambut baik konstitusi itu yang tidak memenuhi Ham dan hak hak para pekerja,” lanjutnya.

Menurut Chaudhry, jika konstitusi baru itu tidak mencerminkan dan memenuhi syarat sebagai negara demokratis, maka harus ada seseorang yang berani mengatakannya.

Jaksa Agung sementara Fiji, Aiyaz Sayed-Khaiyum, merilis konstitusi baru Fiji pada 22 Agustus.

Konstitusi baru itu akan menggantikan konstitusi yang disusun pada 1997 yang tidak diberlakukan lagi oleh rejim militer Fiji empat tahun lalu.

Hal itu sekaligus merupakan seruan buat 50 anggota Parlemen dan pemilu yang semestinya akan diadakan setiap empat tahun.

Pada bulan Januari, pemerintah Fiji membatalkan rancangan konstitusi yang disusun oleh sebuah komisi independen yang dipimpin oleh Profesor Yash Ghai.

Naskah rancangan tersebut ditulis ulang dan Pemerintah Fiji mengatakan versi final yang sekarang termasuk perlindungan untuk kepemilikan komunal dan kearifan lokal i'Taukei, Rotuman dan tanah Banaban.

Perubahahan rancangan konstitusi juga sekaligus menghapuskan konstituen individu dalam mendukung satu konstituen nasional yang mencakup seluruh Fiji.

Konstitusi itu diharapkan resmi disahkan setelah mendapat respon dari publik terkait keakuratan terjemahan ke dialek lokal.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri yang juga Senator buat Partai Buruh Australia, Bob Carr memuji rancangan konstitusi baru Fiji  merupakan langkah maju yang penting bagi komitmen Fiji untuk menyelenggrakan  pemilu tahun 2014.

Dia mengatakan Australia siap untuk mendukung Fiji dalam membuat langkah kredibel menuju kembali ke demokrasi.