Tipu Klien Rp 350 Juta Per Visa, Bisnis Imigrasi Australia Diselidiki

Seorang pengusaha yang pernah berfoto bersama dengan beberapa politisi Australia sedang diselidiki karena dituduh memungut puluhan ribu dolar dari calon imigran sebagai imbalan atas visa kerja terampil yang tidak pernah mereka terima.

Penyidik Angkatan Perbatasan, baru-baru ini, menggerebek kantor perusahaan layanan migrasi YABS Services di Melbourne, yang dijalankan oleh pengusaha keturunan India, Avniesh Bhardwaj. Saat ini ia dipercaya berada di luar negeri.

Bhardwaj telah difoto dengan sejumlah politisi berprofil tinggi dari kedua partai besar Australia, termasuk dengan mantan Perdana Menteri Tony Abbott dan Menteri Utama Victoria, Daniel Andrews.

Dari penuturan sejumlah warga keturunan India dan Pakistan, diketahui bahwa Bhardwaj, atau konsultan yang bekerja untuk YABS, berjanji untuk mencarikan pekerjaan di Australia dan mengurus visa kerja terampil untuk mereka.

Pada sebagian besar kasus, YABS tampaknya mengajukan aplikasi atas nama klien, namun awalnya mereka dikenakan biaya sekitar $ 30.000 (atau setara Rp 300 juta) dan mengatakan bahwa permohonan tersebut akan disetujui dalam waktu tiga sampai empat bulan.

Klien juga mengatakan bahwa mereka diberitahu bahwa jika permohonan ditolak, mereka akan menerima sebagian pengembalian dana.

Namun dalam beberapa kasus, sudah berjalan empat tahun sejak pembayaran awal dilakukan, dan pekerjaan serta janji visa tidak menghasilkan apa-apa.

Dalam beberapa kasus, Bhardwaj diduga mengenakan biaya lebih banyak karena prosesnya terus berlanjut, dengan satu pemohon akhirnya membayar lebih dari $ 50.000 (atau setara Rp 500 juta).

Tak mengembalikan dana

Vipin Sharma adalah sepupu Bhardwaj dan bekerja untuk Bhardwaj di New Delhi saat ia mendirikan konsultan imigrasinya.

Pada bulan Januari 2016, Bhardwaj mengatakan kepada Sharma bahwa jika ia ingin menetap di Australia, YABS bisa mengatur sebuah pekerjaan dan visa untuknya.

Sharma mengumpulkan uang, yang beberapa di antaranya ia dapatkan dari pinjaman, itu dan menyerahkannya.

Ia mengatakan, berbulan-bulan berlalu tanpa kabar apapun tentang pekerjaan atau visa dan ia menjadi khawatir lalu mencari jawaban. Pada satu titik, Bhardwaj -yang tinggal di Australia -mengunjungi New Delhi bersama keluarganya, namun menolak untuk bertemu dengan Sharma.

Ketika Bhardwaj meminta Sharma untuk membayar tambahan $ 1.600 (ataus setara Rp 16 juta), Sharma menarik uang dari kartu kreditnya dan menyerahkannya, meskipun ia waswas. Tapi saat dia menekan Bhardwaj untuk mendapatkan jawaban, ia menerima perlakuan yang kasar.

“Saya bilang, ‘Jika kamu tak bisa memberi saya visa 457, kembalikan uang saya’,” kata Sharma dari New Delhi.

“Lalu ada hari di mana saya menelopon terakhir kalinya ke Avniesh di Australia. Saat saya menelepon dan meminta pengembalian dana, Avniesh mulai menggunakan bahasa yang kasar dan kemudian berkata, ‘Apapun yang ingin kamu lakukan, lakukanlah. Aku tidak akan memberimu satu sen-pun’. “

Sebuah aplikasi diajukan dengan nama Sharma, namun direktur perusahaan yang diduga mensponsorinya telah mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu tentang sponsor tersebut dan Sharma mengatakan bahwa ia tak pernah diberitahu bahwa permohonannya ditolak.

Blokir nomor telepon

Di Pakistan, Sohail Khan juga memiliki alasan untuk menyesal pernah mendengar tentang YABS.

Pada tahun 2015, ia berada di Melbourne dengan visa sementara yang segera kedaluwarsa, dan sedang mencari pekerjaan yang memungkinkannya tinggal di Australia.

Ia menanggapi sebuah iklan untuk pekerjaan IT di situs Gumtree. Dalam beberapa jam, ia menerima telepon dari konsultan YABS yang mengatakan bahwa mereka bisa membantunya mencari pekerjaan yang sepaket dengan visa sponsor.

Selama beberapa bulan berikutnya, YABS mengirim sejumlah kontrak kerja kepada Khan dan memberikan dokumen lain yang sepertinya menunjukkan bahwa permohonannya sedang diproses. Sementara itu, visanya habis dan ia terpaksa kembali ke Pakistan.

Setelah membayar $ 35.000 (atau setara Rp 350 juta), dan menghabiskan dua tahun menunggu visanya, Khan kehilangan kesabaran dan menuntut uangnya kembali.

“Mereka tak menghubungi kami. Jadi kami hanya menghubungi mereka dan kami berkata, ‘Dengar, ini benar-benar selesai. Kami membayar Anda $ 35.000 (atau setara Rp 350 juta), Anda menyia-nyiakan dua tahun dan kami tak mendapatkan apa-apa. Jadi kembalikan uang kami’,” tuturnya.

“Saya mengambil pinjaman dari begitu banyak orang dan mereka meminta uangnya dan saya tak mempunyai apapun. Saya meminjam sekitar $ 25.000 (atau setara Rp 250 juta) dari orang lain. Dari teman-teman saya, dari anggota keluarga saya. Ini sangat sulit bagi saya. Saya pengangguran sekarang ini.”

Permohonan untuk pekerjaan dan visa dibuat atas nama Khan, tapi direktur perusahaan yang terdaftar sebagai sponsornya tak bisa dihubungi dan tak jelas mengapa permohonannya ditolak.

Kami juga berbicara dengan setengah lusin orang lainnya yang membayar uang kepada YABS dengan imbalan pekerjaan dan visa, dan telah ditinggalkan dengan tangan kosong.

Dalam beberapa kasus, aplikasi dibuat atas nama mereka dan ditolak, namun klien itu tidak diberi tahu.

Dalam satu kasus, perusahaan sponsor tersebut menjadi incaran Kantor Perpajakan Australia, setahun sebelum permohonan diajukan.

Standar beragam

Menurut pengacara imigrasi, Sanmati Verma, jenis perampasan yang dituduhkan oleh klien YABS telah menjadi lebih umum karena penekanan pada imigrasi terampil telah beralih ke sponsor perusahaan, yang mengharuskan calon imigran untuk memiliki pekerjaan di Australia sebelum mereka tiba di sini.

“Dari tahun 2012 dan seterusnya, fokus dari Departemen Imigrasi berubah dari apa yang mereka sebut dengan migrasi yang didorong oleh pasokan, di mana orang-orang akan menyerahkan visa mereka dan menunjukkan keahlian mereka, menunjukkan kualifikasi mereka di Australia untuk mendapatkan visa tersebut, menjadi imigrasi yang didorong permintaan, maksudnya imigrasi yang lebih didorong oleh keinginan pengusaha Australia untuk memiliki karyawan di sini,” jelasnya.

“Jadi, jenis perubahan di mana jalur independen untuk imigrasi, jalur terampil, menjadi jauh lebih sulit diakses … beralih ke fokus pengusaha yang benar-benar mensponsori orang-orang untuk mendapatkan visa ke Australia yang justru menciptakan pasar untuk eksploitasi pengusaha, atau eksploitasi agen imigrasi, terhadap ketidakmampuan orang untuk, pada dasarnya ,mendapatkan visa mereka sendiri.”

Verma mengatakan,  sangat sulit bagi orang untuk mencari jalan keluar setelah berurusan dengan operator yang tidak bermoral, yang telah menyebabkan standar “variabel secara luas” di industri ini.

Ia juga mengatakan bahwa Departemen tersebut mengenakan biaya sebesar $ 4.000 (atau setara Rp 40 juta) untuk jenis visa yang digunakan klien YABS, jadi “di permukaan saja” biaya yang dikenakan oleh YABS mungkin berlebihan.

Ketika kami berkunjung ke kantor YABS di sebuah kompleks industri di barat Melbourne, pemilik lahan mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah ditutup karena sewa yang tak dibayar dan pekerjaan yang ilegal. Cerita yang sama juga terjadi di seberang jalan yakni di sebuah kuil Hindu di mana Bhardwaj mendirikan sebuah gudang.

Situs YABS dan bisnis Bhardwaj lainnya, Aussie Visa Link, telah ditutup, sementara perusahaan ketiga, Aussie Top Career Recruitment, telah dicabut izinnya.

Di dalam kantor YABS, sebuah kumpulan foto menunjukkan gambar Bhardwaj dengan tokoh Partai Liberal termasuk Tony Abbott, Andrew Robb, Kevin Andrews dan Michael Kroger, dan politisi Partai Buruh Daniel Andrews serta Telmo Languiller.

Juru bicara Angkatan Perbatasan Australia mengatakan, lembaganya mengetahui tuduhan terhadap YABS dan sedang menyelidiki “publikasi tentang informasi palsu di situs mereka”.

“Siapapun yang telah menggunakan jasa, atau terlibat dengan, perusahaan ini didesak untuk menghubungi Border Watch,” katanya.

“Masyarakat juga harus mengunjungi situs Departemen Dalam Negeri untuk mendapatkan saran tentang apa yang harus diwaspadai saat mencari saran imigrasi.”

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.