TI desak Australia bantu berantas korupsi Papua Nugini

Transparency International (TI) menyerukan kepada Pemerintah Australia untuk mendukung otoritas anti korupsi di Papua Nugini.

Sebuah investigasi oleh program ABC's Four Corners mengklaim kalau Canberra tidak maksimal membantu pemerintah Papua Nugini untuk melacak para koruptor dan memulihkan hasil kejahatan mereka.

Laporan itu juga menuding jika bantuan pemerintah Australia di Papua Nugini tersedot ke Australia bersama dengan sejumlah pebisnis dan pemain politik yang diduga terlibat praktek korupsi.

Direktur Eksekutif TI untuk Australia, Michael Ahrens, menyatakan masih banyak cara Pemerintah Australia untuk membantu.

Dia menyerukan Pemerintah Australia segera merilis rencana anti korupsi nasional yang telah disiapkan oleh pemerintahan sebelumnya, kendati belum difinalisasi.

“Sekarang adalah waktu yang tepat untuk pemerintahan baru mengambil alih, memastikan kondisi terbaru dan segera merilisnya,” desak Ahrens.

“Saya kira pemerintahan baru harus segera duduk bersama dengan Jaksa Agung dan merencanakan program ini menjadi prioritas utama,” sambungnya.

Dia juga mendesak pemerintahan Abbott untuk “menekan mulai menekan tombol dan tidak takut dengan sensitivitas di Papua Nugini.”

“Perdana menteri Papua Nugini sudah memberikan pernyataan jelas soal hal ini dan Sam Koim, kepala lembaga anti korupsinya juga melakukan hal yang sana,” tegas Ahrens.