Terungkap Warga Canberra Membayar Makan Menteri Senilai Rp 20 Juta Lebih

Pajak dari warga Kawasan Ibukota Australia (ACT) telah membayar makan malam Menteri Perencanaan, Mick Gentleman, seharga $2.400, atau hampir Rp 25 juta. Hal ini diungkap dalam dokumen Freedom of Information yang juga menyebutkan makan malam mewah dilakukan di Praha.

Makan malam mewah menteri digelar di restoran Bellevue di hari ketiga dari 12 hari perjalanannya pada bulan Agustus dan September tahun lalu. Dilaporkan ia saat itu sedang mengunjungi Praha, Brussels, Kopenhagen, Berlin dan Singapura sebagai bagian dari program dari Uni Eropa, EU World Cities.

Acara makan malam dihadiri oleh delapan orang warga Australia, satu pejabat Uni Eropa dan empat perwakilan dari ibukota Ceko. Tagihan untuk per orang mencapai $185, atau lebih dari Rp 1,8 juta.

Hanya tiga dari mereka yang hadir adalah pegawai pemerintah, termasuk Menteri Mick.

Biaya delegasi Pemerintah ACT ke Eropa dan Singapura mencapai lebih dari $65 ribu, atau lebih dari Rp 650 juta. Termasuk dalam delegasi tersebut adalah seorang senior penasihat menteri dan kepala Direktorat Lingkungan, Perencanaan dan Pembangunan Berkelanjutan, Ben Ponton.

Program kota dunia dari Uni Eropa memberikan biaya sebesar $12 ribu, lebih dari 120 juta, untuk biaya perjalanan dan akomodasi pemerintah ACT. Menteri Mick mengatakan membayarkan makan malam adalah sebagai upaya “membalas kebaikan” pada delegasi Uni Eropa.

Ia mengakui dirinya memiliki kuasa untuk menentukan kemana mereka pergi makan malam, tapi ia mengatakan mengambil saran dari direktorat “mengenai apa yang sesuai Uni Eropa”.

Lima delegasi bukan dari kalangan pemerintah, termasuk Dewan Properti Australia, University of Canberra, serta firma arsitektur dan firma hukum ikuit serta dalam perjalanan tersebut. Tetapi mereka menggunakan dananya sendiri.

Namun, mereka tidak membayar makan malam, yang dianggap Menteri Mick “sesuai” karena “mereka telah berinvestasi jutaan dolar di ACT”.

“Menjadi ormal bagi pemerintah untuk mengundang makan malam, dimana orang-orang ini sudah menginvestasikan penghasilan mereka dengan susah payah, termasuk dalam perjalan ini,” kata Menteri Mick.

“[Kami perlu] memastikan bahwa pelajaran yang telah kami dapatkan disampaikan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kawasan ACT.”

Pemerintah tak sengaja bayar tiket kelas bisnis dua kali

Dokumen Freedom of Information juga mengungkapkan pemerintah membayar dua tiket kelas bisnis dengan penerbangan yang sama dari Frankfurt ke Prague atas nama Ben Ponton. Satu dengan biaya $ 715,20, lebih dari Rp 7 juta, dan yang lainnya seharga $ 633,20, lebih dari Rp 6 juta.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan penerbangan tersebut dipesan dua kali oleh penyedia layanan perjalanannya.

“Kesalahan administratif ini akan dikoreksi melalui pengembalian dana yang mengalir ke direktorat pada waktunya,” katanya.

Penerbangan adalah biaya perjalanan tertinggi, dengan total sekitar $ 37 ribu, atau lebih dari Rp 370 juta. Sementara hampir $ 15 ribu, atau lebih dari Rp 150 juta digunakan untuk akomodasi.

Baik Menteri Mick dan penasihatnya terbang menggunakan kelas bisnis dalam perjalanan 12 hari tersebut.

Ben Ponton juga diterbangkan dalam kelas bisnis di semua penerbangan, kecuali untuk rute Brussels ke Kopenhagen, yang menggunakan First Class.

Aturan perjalanan memungkinkan kepala direktorat ACT dan anggota legislatif untuk melakukan perjalanan dengan kelas bisnis untuk penerbangan luar negeri. Tapi bagi setingkat penasihat tidak diatur dalam aturan ACT Executive.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan di bawah pengaturan tersebut, penerbangan kelas bisnis dianggap masuk akal bagi para penasihat, jika menteri mereka juga melakukan perjalanan di kelas tersebut.

“Perjalanan yang terkait dengan pekerjaan, termasuk durasi penerbangan, dianggap sebagai lingkungan kerja, serta memberi kesempatan kepada menteri dan anggota staf untuk dapat terus melakukan bisnis resmi saat berada di udara, memaksimalkan diskusi dan mempersiapan pertemuan,” katanya. .

“Ini adalah praktik baik saat satu anggota staf melakukan perjalanan di kelas yang sama dengan menteri mereka saat bepergian.”

Perjalanan adalah ‘investasi waktu dan usaha’

Dalam merilis dokumen perjalanan di bawah undang-undang Freedom of Information, juru bicara direktur mengatakan delegasi asing memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan mitra global, berbagi pengetahuan dan mempromosikan inovasi.

“Investasi waktu dan usaha yang dilakukan oleh peserta memfasilitasi peluang ini,” katanya.

“Ini adalah konvensi lama di pemerintahan bahwa investasi dan kontribusi ini dapat diganti dan, termasuk, diakui dengan menunjukkan rasa menghormati (seperti menutupi biaya yang terkait dengan fungsi resmi).”

Tur 12 hari ini dirancang untuk membahas sekitar lima tema, termasuk pembangunan berkelanjutan, inovasi desain dan infrastruktur dan taman.

Termasuk dalam perjalanan ini adalah pertemuan dengan pejabat dan konsultan, kunjungan ke pusat inovasi dan tur jalan kaki di perkotaan.

“Ada cukup banyak pelajaran dari perjalanan dan perjalanan seperti ini penting,” kata Menteri Mick.

“Kami belajar ide baru dan kami berbagi contoh-contoh terbaik dunia.

“Dan tentu saja ini adalah pengakuan bahwa Canberra sudah tumbuh dan sekarang digolongkan sebagai kota dunia.”

Sebuah delegasi Praha mengunjungi Canberra pada Mei 2017.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.