Terkait Lalat Buah, Taiwan Larang Impor dari Tasmania

Taiwan telah melarang impor semua jenis buah asal Tasmania, Australia, karena kekhawatiran mengenai hama lalat buah. Demikian disampaikan Menteri Industri Primer Tasmania, Jeremy Rockliff.

Negara bagian yang terpisah dari daratan benua Australia itu mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menyusul ditemukannya hama di dua lokasi.

Hama lalat dewasa ditemukan di pulau Flinders Island dan hama berupa larva ditemukan di Spreyton, dekat Devonport.

Menteri Rockliff mengatakan pihaknya memahami langkah yang diambil Taiwan.

“Saya mendapat laporan bahwa Taiwan telah menghentikan impor untuk panen asal Tasmania,” kata Rockliff.

“Kami tetap menjalin kontak dengan negara-negara protokol kami, khususnya Taiwan dan China,” tambahnya.

"China menghargai briefing yang terus kami sampaikan, namun mereka belum menghentikan perdagangan apapun, ini tentunya disambut baik," ujar Menteri Rockliff

Dia mengatakan pasar utama lainnya seperti Singapura dan Hong Kong, yang bukan negara protokol, tetap terbuka.

Dia menjelaskan ceri merupakan jenis buah utama yang terkena dampak.

Enam puluh persen produksi ceri Tasmania dikirim ke China dan Hong Kong.

Kekhawatiran pasar

Tahun lalu, ekspor ceri ke Taiwan bernilai $ 3,4 juta, sementara China membeli buah tersebut dari Tasmania seharga $ 7 juta.

Akses Tasmania ke pasar premium di Jepang, Korea, Amerika Serikat, Taiwan dan China bergantung pada status negara bagian ini yang bebas hama lalat.

Kekhawatiran para petani buah dikeluarkan dari pasar tersebut akan lebih jauh dari langkah yang ditempuh Taiwan saat ini.

Para pekerja Biosecurity Tasmania telah mendatangi setiap perkebunan di dalam zona pengendalian 15 kilometer. Zona ini ditetapkan di kawasan perkebunan aprikot di Spreyton tempat ditemukannya larva lalat buah.

Ini merupakan yang pertama kalinya bagi Tasmania membangun zona pengendalian, yang secara kritis juga mencakup Pelabuhan Devonport.

Para pekerja tersebut memasang perangkap dan melakukan penyemprotan di sekitar 440 perkebunan.

Mereka akan menggunakan surat perintah pengadilan untuk memasuki suatu perkebunan jika pemiliknya tidak memberi izin.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.