Sulitnya Warga Malaysia di Australia Ikut Pemilu Lewat Pos

Di tengah harapan besar pada perbaikan politik dan antuasiasme menyalurkan suara, warga Malaysia di luar negeri seperti Australia mengalami banyak kendala dalam sistem Pilihan Raya Umum (PRU) ke-14 yang menerapkan sistem pengumpulan kertas suara lewat pos.

Pemungutan suara akan dilakukan hari Rabu (9/5/2018) dimana partai yang memerintah sekarang Barisan Nasional di bawah pimpinan Perdana Menteri Nadjb Razak menghadapi pesaing dari beberapa partai yang berkoalisi Pakatan Harapan, dengan tokoh utamanya mantan perdana menteri Mahathir Mohamad.

Di salah satu meja di ruang baca State Library Victoria di Melbourne pada siang itu terpampang sebuah poster kecil bertuliskan “Drop In Session Overseas Voter Witness Malaysian General Election 14”.

Seorang lelaki dan perempuan muda duduk berhadapan. Yee Ling See mahasiswi di Monash University, dan Chong Yoong Wai mahasiswa Melbourne University.

Yee Ling hadir di sana sebagai relawan bagi warga Malaysia yang membutuhkan saksi untuk membubuhkan nomor identitas mereka sebagai syarat sah untuk mengirimkan kertas suara dalam pemilihan lewat pos untuk pemilu 9 Mei.

Pada pemilu sebelumnya tahun 2013 warga Malaysia bisa memilih untuk menyalurkan hak suaranya lewat konsulat atau memilih lewat pos dan mengirimkan tanpa kertas suara tanpa keterangan saksi.

Untuk tahun ini, pemilih di luar negeri hanya bisa mengirimkan kertas suara lewat pos.

Setelah mengisi surat suara mereka harus memasukkannya ke dalam amplop di depan saksi yang harus warga negara Malaysia dan berusia di atas 21 tahun, ambang batas hak ikut pemilu di Malaysia.

Untuk pemilih di luar negeri, pelaksana pemilu menyerahkan pengiriman kertas suara kepada Pos Malaysia, yang baru dijalankan satu pekan sebelum hari pemilu.

“Sebagian orang menerima lebih cepat daripada yang lain. Tapi banyak yang belum menerima kertas suaranya,” kata Chong Yoong yang aktif di Malaysian Progressives in Australia (MPOZ), sebuah kelompok yang mempromosikan aktivisme dan politik di kalangan anak muda Malaysia di Australia.

“Kalau salah mengisi kertas suara, kacau. Tidak ada waktu mengirim kembali dan mendapatkan yang baru. Jadi kami di sini membantu memberi penjelasan supaya supaya tidak adak kesalahan sehingga kertas suara mereka menjadi tidak sah.”

Aturan berubah setiap pemilu

Kevin Bathman, seniman Malaysia yang bermukim di Sydney, mengatakan kendala teknis yang dialami pemilih di luar negeri berawal dari tidak adanya aturan Pemilu yang permanen.

“Tahun ini, aturan baru mulai diumumkan bulan Januari, dengan detail aturan baru terus keluar sampai beberapa pekan sebelum pemilu.”

Menurut Kevin, mayoritas orang Malaysia yang berjumlah 2,7 juta orang di luar negeri yang tinggal di Kalimantan, Brunei, Thailand Selatan dan Singapura terkecualikan secara geografis dalam pemilihan lewat pos.

“Mereka harus kembali ke Malaysia untuk menunaikan hak pilihnya. Ini baru diumumkan pada Januari. Apa dasarnya melakukan ini? Mereka yang tidak mampu untuk kembali pada hari pemilu sudah kehilangan haknya.”

Warga Malaysia yang berada di Indonesia, Brunei, Thailand dan Singapura yang ingin memilih lewat pos harus mendaftar sejak Januari.

“Tapi tanpa mengetahui kapan tanggal pemilihan, akan dimana mereka berada pada waktu itu. Apakah di negara tempat tinggal mereka, atau di Malaysia, atau di tempat lain,” kata Kevin.

Tanggal pemilihan baru ditetapkan pada 10 April, sehingga menurut Kevin sulit untuk membuat rencana perjalanan.

“Pemilihan pada hari Rabu juga menjadi masalah bagi mereka yang mau pulang.

Nancy Chiew seorang warga Malaysia yang tinggal di Melbourne baru menerima kertas suara dari perusahaan pengiriman pada hari Minggu 6 Mei.

“Tapi suami saya yang juga telah mendaftar untuk pemilu belum menerima kertas suara,” kata dia.

Untuk mengirimkan kertas suara yang telah diisi mereka harus membayar sendiri, $40 untuk jasa pos biasa atau $80 untuk pengiriman kilat lewat perusahaan kurir.

Tapi tidak ada jaminan surat suara tiba di Malaysia sebelum pukul 5 sore hari Rabu 9 Mei, batas pengumpulan surat suara.

Karena itu banyak warga Malaysia di Australia seperti Nancy harus mencari orang yang akan terbang ke Malaysia untuk dititipkan surat suaranya.

Cukup banyak warga Malaysia di Australia yang khusus terbang pulang untuk ikut pemungutan suara di daerah asalnya.

Banyak dari mereka menawarkan diri kepada orang yang mereka kenal atau lewat Facebook untuk membawakan kertas suara orang lain ke Malaysia.

“Ini waktu yang penting dalam sejarah kami. Semoga kami bisa mengalami perubahan menjadi negara yang lebih baik,” kata Nancy.

Menyingkirkan korupsi dan politik rasial

Chong Yoong Wai dan Anas Nor’azim yang juga aktif di MPOZ punya minat besar dalam politik tapi mereka belum berhak memilih karena belum berusia 21 tahun.

Malaysia adalah negara minoritas di dunia yang masih membatasi usia memilih di atas 21 tahun.

Menurut Anas pembatasan itu membuat apatisme politik melanda generasi muda yang merasa tidak punya hak memilih.

“Orang juga melihat dalam beberapa kali momen politik yang dilewati Malaysia, tidak ada perubahan yang lebih baik. Jadi wajar kalau banyak anak muda menjadi apolitis,” kata dia.

“Penurunan batas usia memilih menjadi 18 tahun harus menjadi agenda politik bila ingin meningkatkan partisipasi politik warga. Kalau tidak, banyak anak muda terus apatis melihat politik,” kata Anas yang belajar desain grafis di Swinburne University.

Anas melihat banyak orang berharap kelompok oposisi unggul dalam pemilu kali ini karena dengan begitu ada harapan untuk perubahan politik.

“Secara manifesto, antara kelompok oposisi dan pemerintah tidak ada perbedaan mendasar. Tapi kelompok oposisi menunjukkan ada harapan untuk mengikis politik rasial,” kata Anas.

Kevin Bathman berharap pemilu kali ini menjadi jalan bagi Malaysia untuk mencapai potensi penuhnya sebagai bangsa.

“Saya berharap dengan pemilu ini Malaysia bisa menyingkirkan praktik korupsi dan politik rasial yang telah menempel pada Malaysia sejak lama.”