Suku Aborigin Pertama yang Pungut Biaya Bagi Turis

Sebuah kelompok Aborigin di Australia Barat menjadi kelompok pertama yang memungut bayaran bagi penumpang kapal pesiar, yang hendak mengunjungi tempat-tempat tersohor di pesisir pantai, seperti air terjun dan gua batu. Pungutan biaya ini memicu kekhawatiran di antara kelompok-kelompok pariwisata.

Biaya masuk kawasan turis tersebut diberlakukan oleh Wangambal Gaambera Aborigin Corporation (WGAC), dimana operator kapal pesiar dan kapal sewa dikenai biaya senilai $200 untuk satu kapal, sekitar Rp 2 juta, selama musim liburan saat ini. Dengan biaya ini, para pengunjung dan penumpang kapal bisa masuk ke sejumlah tempat wisata selama beberapa kali.

Biaya akan naik menjadi $152, sekitar Rp 1,5 juta per pengunjung pada 2019. Biaya ini diluar biaya yang harus dikeluarkan oleh operator kapal layar atau kapal sewa.

Dalm rencana yang diajukan juga tercatat ada 50 situs yang dapat dikunjungi, dan sejumlah kawasan lainnya yang terbatas karena dianggap keramat.

Suku Wamambal Gaambera, pemilik tanah mengatakan dana yang dikumpulkan dari biaya tersebut akan digunakan untuk mengirimkan lebih banyak warga lokal ke tempat-tempat terpencil dengan lebih sering, agar dapat menyapa para wisatawan, mengambil sampah, serta untuk memastikan situs budaya dilindungi.

“Jika Anda pergi ke negara lain, Anda harus membayar, ini sama juga dengan kami,” kata ketua WGAC, Catherine Goonack.

“Terutama untuk mendukung penjaga hutan [Uunguu] dan membantu pemilik tanah pergi ke luar kawasan mereka agar dapat melindungi sejumlah daerah… serta untuk menyambut turis juga. Jadi mereka bisa melihat penjaga hutan berbicara soal wilayah dimana mereka berada.”

Seperti apa keindahan dari kawasan milik suku Aborigin ini? Tonton lewat video berikut ini.

Industri kapal selam dan kapal pesiar telah berkembang di Kimberley, Australia Barat dalam beberapa tahun terakhir. Turis internasional dari penjuru dunia telah membayar ribuan dolar untuk melihat lokasi pesisir yang luar biasa, yang tidak dapat diakses melalui jalan darat.

Ada kekhawatiran di antara kelompok suku, yakni dampak dari semakin banyknya pejalan kaki. Mereka menemukan adanya bukti kerusakan dari seni di gua batu, dimana sejumlah lukisan terkelupas dan ada beberapa orang yang membuang kaleng bir di pantai.

Ada pula keputusasaan bahwa industri pariwisata pesisir, dengan keuntungan senilai sekitar $15 juta, Rp 150 miliar per tahun, tidak memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi pemilik tanah yang sah.

Menteri Urusan Aborigin Federal Australia, Nigel Scullion mengatakan pungutan biaya bagi pengunjung merupakan langkah positif.

“Jika itu adalah tanah Aborigin, Anda perlu izin untuk tinggal di tanah Aborigin, sesederhana itu,” kata Scullion.

“Jika perusahaan pelayaran ingin mengakses budaya luar biasa yang ingin dilihat turis mereka, maka mereka harus sepakat pada apa yang dinegosiasikan.”

“Saya tidak melihat ada yang harus dikhawatirkan,” ujarnya.

Kekhawatiran adanya biaya-biaya lain

Tapi tidak semua pihak senang dengan dengan pengaturan soal biaya ini.

Presiden Asosiasi Pariwisata Perairan di Kimberley (KMTA), Chad Avenell mengatakan di saat perusahaan pelayaran lokal mendukung langkah tersebut, namun menurutnya biaya yang dipungut terlalu tinggi. Hal ini berpotensi menempatkan perusahaan-perusahaan sewa kapal yang kecil gulung tikar.

“Anggota yang saya wakili umumnya merasa ini adalah ide yang luar biasa,” katanya.

“Kami hanya berharap harganya wajar, sehingga semua kapal pesiar dan operator tur di kawasan Kimberley mendapatkan nilai dan mampu membayar pelayaran mereka.”

Ada juga kekhawatiran tentang prospek sistem multiple fee yang diperkenalkan di tahun-tahun mendatang, dimana mengharuskan perusahaan dan wisatawan membayar sebanyak enam kelompok suku asli di sepanjang pantai Kimberley.

“Kegiatan pariwisata, termasuk pendapatan dari biaya pengunjung, harus menjadi bagian penting dari partisipasi ekonomi warga Aborigin yang berkelanjutan,” kata Menteri Urusan Aborigin di Australia Barat, Ben Wyatt dalam sebuah pernyataan.

“Namun, kemungkinan penerapan sistem yang terpisah, kurangnya kejelasan bagi operator, serta potensi penetapan harga yang berlebihan, dapat menghambat pertumbuhan industri pariwisata ini.

“Ini bisa merugikan warga Aborigin, industri pariwisata dan pengunjung negara kita.”

KMTA mengatakan mereka lebih memilih para turis dikenai biaya yang murah, serupa dengan biaya masuk ke taman nasional, untuk kemudian didistribusikan ke semua kelompok suku di pesisir pantai.

WAGC juga berencana untuk memperkenalkan sistem perizinan berbasis lahan di tahun-tahun depan, yang melibatkan biaya bagi orang-orang yang ingin mengunjungi situs-situs seperti Mitchell Falls melalui jalan darat.

Wunambal Gaambera mengatakan pihaknya ingin berkoordinasi dengan kelompok pemilik tradisional di wilayah lain soal biaya yang terkoordinasi, namun tidak akan menunggu untuk segera memberlakukan apa yang menurutnya sebagai hak mereka.

“Orang tua menyuruh kami merawat kawasan ini, dan inilah yang ingin kami lakukan, karena ini adalah tempat yang spesial,” kata Goonack.

“Pemandangan yang indah dan semua orang dipersilakan datang di kawasan milik kita.”

Diterbitkan pada 21/08/2017 pukul 16:00 AEST. Simak beritanya dalam bahasa Inggris disini.