Skala Spionase Asing di Australia Kini Lebih Besar Dari Perang Dingin
Badan intelijen domestik Australia (ASIO) telah memeringatkan skala dan ancaman spionase asing saat ini lebih besar daripada pada saat Perang Dingin.
ASIO telah mengatakan kepada komite parlemen bahwa undang-undang campur tangan asing yang diusulkan Pemerintah Australia akan memudahkan upaya untuk mendeteksi dan mengadili pelanggar hukum.
Wakil direktur jenderal ASIO, Peter Vickery, memeringatkan, lembaganya memiliki bukti bahwa warga Australia secara sadar memfasilitasi badan intelijen asing.
“Mereka menggunakan kewarganegaraan dan pekerjaan mereka untuk mendapatkan akses ke informasi istimewa,” kata Vickery.
Peringatan itu muncul di saat perusahaan media, pengacara, gereja, badan amal dan kelompok kemanusiaan menyampaikan kekhawatiran mereka akan kelayakan yang ditimbulkan dan konsekuensi yang tidak diinginkan.
Kelompok-kelompok ini berpendapat bahwa undang-undang tersebut terlalu luas dan akan membuat pekerjaan mereka bisa dikriminalisasi secara sah.
Pemerintah Australia telah menepis beberapa kekhawatiran ini, menekankan bahwa badan intelijen dan penegak hukum memerlukan lebih banyak kekuatan hukum.
Vickery mengatakan bahwa ancaman tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dan lebih sulit untuk dideteksi.
“Selama Perang Dingin, musuh kita mudah dikenali, itu adalah Blok Timur, Rusia dan Jerman Timur misalnya,” sebut Vickery.
“Dalam situasi saat ini, kita menghadapi kumpulan berbagai negara yang berusaha melakukan spionase dan campur tangan asing.”
“Meski jelas itu merupakan saat yang sangat sibuk dalam periode sejarah, penilaian kami adalah bahwa hal itu tidak berada pada skala yang kita alami saat ini.”
Vickery mengatakan, ada konsepsi palsu bahwa spionase asing sudah tidak umum lagi.
“Kami memiliki contoh di mana seseorang membudidayakan dan merekrut seorang pejabat Australia,” sebutnya.
“Kami tahu bahwa beberapa musuh intelijen asing kami tak hanya merekrut pejabat Australia dalam lingkup layanan publik, tapi juga berusaha merekrut dan mengorbitkan pejabat publik – dengan kata lain, politisi.”
Pemerintah bantah kekhawatiran media
Jaksa Agung Australia, Christian Porter, mengatakan, perusahaan media membuat klaim sensasional tentang undang-undang yang tengah diajukan tersebut.
Mereka mengatakan bahwa wartawan bisa diadili hanya karena menerima informasi rahasia, daripada mendistribusikannya.
Porter mengatakan ada perlindungan untuk memastikan hal itu tidak terjadi.
“Saya pikir itu dibuat sensasional dan saya rasa itu tidak akurat,” kata Porter.
Para Uskup di Australia juga khawatir undang-undang tersebut bisa memaksa umat Katolik untuk mendaftar sebagai agen Vatikan.
Asisten sekretaris Departemen Kejaksaan Australia, Anna Harmer, mengatakan bahwa undang-undang tersebut telah disalahpahami dan bisa diklarifikasi.
“Mungkin ada pertanyaan tentang apakah penyusunan dari pengecualian agama bisa dipertimbangkan untuk melihat beberapa masalah yang disampaikan dalam pengajuan,” sebutnya.
Partai Buruh ajukan perubahan
Jaksa Agung Bayangan dari pihak Oposisi, Mark Dreyfus, memberi isyarat bahwa Partai Buruh akan menuntut perubahan signifikan pada undang-undang tersebut, yang belum diperdebatkan di Parlemen.
“Kami belum yakin dan kekhawatiran yang diungkapkan kemarin menunjukkan bahwa Pemerintah belum memenuhi benar keinginan yang dibutuhkan oleh rancangan undang-undang ini,” kata Dreyfus.
“Kami perlu melihatnya serius.”
Namun kepala Komite Intelijen dan Keamanan Parlemen mengatakan bahwa ia tidak yakin bahwa perlu ada perlindungan lebih lanjut untuk jurnalis, badan amal dan kelompok agama.
“Pada akhirnya, undang-undang tersebut berusaha melindungi Australia dan kepentingannya dan saya pikir jika Anda ingin membangun Australia dan tidak melemahkannya sebagai warga negara Australia, maka Anda seharusnya tidak khawatir,” ujarnya.