Singapura Diguncang Rentetan Skandal, Mulai Dari Korupsi Sampai Kelakuan Politisi
Serangkaian skandal mengguncang Pemerintah Singapura dan telah menodai citra bersih negara kota itu. Mulai dari tuduhan korupsi hingga hubungan tak pantas di antara politisi.
Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengakui Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa terpukul dengan masalah ini, tapi mengatakan kasus yang melibatkan menteri jarang terjadi dan pemerintah tidak memiliki toleransi terhadap korupsi.
"Kami akan tunjukkan kepada warga Singapura bahwa kami menjunjung tinggi standar dan melakukan hal yang benar, sehingga kepercayaan tetap terjaga," katanya.
Para pengamat menilai partai yang berkuasa di Singapura telah terluka oleh skandal meski tidak sampai fatal.
Apakah skandal ini menunjukkan sistem berfungsi sebagaimana mestinya, atau bahwa tanpa pemeriksaan dan keseimbangan yang independen, akan lebih banyak lagi korupsi di Singapura?
Tuduhan korupsi dan hubungan tak pantas
Dalam waktu beberapa hari bulan lalu, warga Singapura dikejutkan setelah Menteri Perhubungan, S Iswaran, itangkap dengan tuduhan korupsi.
Tak berselang lama, dua politisi, yakni Ketua DPR Tan Chuan-Jin dan anggota parlemen Cheng Li Hui mengundurkan diri karena hubungan yang tak pantas.
Menteri Iswaran ditangkap bersama dengan miliarder Singapura yang juga promotor Formula One dan raja hotel Ong Beng Seng sebelum keduanya dibebaskan dengan jaminan.
PM Lee menegaskan anggota parlemen itu juga telah mundur dan diberi potongan gaji sebesar S$8.500 ($9.640) sebulan sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Dua menteri kabinet lainnya baru saja dibebaskan oleh pengawas korupsi pada bulan Juni, mengakhiri apa yang disebut "Ridout Road Saga".
Pasangan itu dituduh menyalahgunakan posisi mereka untuk mengamankan properti premium milik negara di bawah harga pasar.
Sementara itu di sisi lain, oposisi Partai Buruh (WP) juga kehilangan dua politisi senior, yang bulan lalu mengaku melakukan hubungan yang tak pantas meskipun sebelumnya membantah.
Partai WP menyatakan anggota parlemen Leon Perera dan presiden sayap pemuda Nicole Seah menyerahkan surat pengunduran diri setelah sebuah video beredar di media sosial, menunjukkan keduanya sedang berpegangan tangan.
"
Serangkaian pelanggaran ini mengejutkan karena skandal pemerintah jarang terjadi di Singapura.
"
Sikap anti korupsi telah menjadi prinsip inti sejak era Lee Kuan Yew menjabat pada tahun 1959 dengan simbol pakaian putih dan bertekad agar pemimpin harus "lebih putih dari putih".
Para menteri dibayar lebih dari 1 juta dolar Singapura setahun untuk mencegah korupsi dan menarik orang-orang terbaik dan terpandai terjun ke politik.
Investigasi korupsi terakhir dilakukan pada tahun 1986 — dengan tersangka anggota parlemen bunuh diri sebelum dituntut. Kemudian baru terjadi lagi dengan pengunduran diri anggota parlemen pada tahun 2012 dan 2016.
Penanganan pemerintah dipertanyakan
Setelah skandal tersebut, para pemimpin Partai PAP yang berkuasa langsung menjanjikan adanya transparansi dalam penanganan kasus ini.
Namun, banyak warga Singapura yang mempertanyakannya di media sosial.
Dalam konferensi pers, PM Lee mengaku tahu hubungan antara dua anggota parlemen pada tahun 2020, membuat banyak orang bertanya-tanya mengapa keduanya baru mundur sekarang.
Pertanyaan juga muncul terkait mengapa butuh beberapa hari untuk mengungkapkan bahwa Menteri Iswaran telah ditangkap.
Pengamat politik National University of Singapore (NUS) Chong Ja Ian mengatakan kepada Reuters bahwa pemilih akan menilai tindakan partai yang berkuasa di tempat pemungutan suara, yang dijadwalkan pada 2025.
"Yang tidak diketahui adalah berapa banyak pemilih yang menganggap tindakan PAP itu meyangkut masalah otoritas, pengekangan, posisi, hak istimewa, pengawasan, dan transparansi," jelasnya.
"Peristiwa ini tampaknya memicu spekulasi publik tentang pendekatan Partai PAP dalam hak-hak istimewa, pengekangan, dan otoritas," kata Dr Chong.
Dia menambahkan reputasi PM Lee dapat dikaitkan dengan peristiwa ini saat dia sekarang ini mendekati akhir masa jabatannya.
Dr Gillian Koh, peneliti senior di Institut Studi Kebijakan NUS, mengatakan skandal tersebut menjadi salah satu dari berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh pemilih pada Pemilu mendatang.
"Kebijakan, kinerja pemerintahan serta kepribadian dan perilaku politisi akan mengalami ketegangan," ujarnya.
"Dalam semua survei pasca Pemilu, isu terpenting adalah pemerintahan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, apa pun yang menunjukkan hal itu akan menjadi pertimbangan para pemilih," jelasnya.
Pukulan besar bagi Pemerintah Singapura
Profesor Dr Michael Barr, penulis Singapore: A Modern History, menilai skandal dan cara penanganannya secara kolektif merupakan "pukulan besar bagi pemerintah".
Dia menyebut Singapura beroperasi tanpa sistem akuntabilitas yang benar-benar independen.
Pengawas antikorupsi melapor langsung kepada perdana menteri tapi juga dapat melapor ke presiden jika perdana menteri menolak persetujuan.
"Pemerintah beroperasi dari landasan moral yang tinggi, di mana mereka mengklaim sangat bersih dan jujur sehingga mereka dapat diandalkan untuk memantau diri sendiri," jelas Prof. Barr dari Universitas Flinders.
"Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan runtuh secara serius dan seluruh sistem 'periksa diri sendiri' pun akan runtuh," katanya.
Prof Barr mengatakan dalam jangka pendek skandal tersebut akan membuat pemerintah kehilangan beberapa kursi parlemen tapi dia ragu mereka akan kehilangan pemerintahan.
"Mereka masih menguasai semua pusat kekuasaan di negara itu dan mahir menggunakannya," katanya.
"Saya berharap tingkat represi akan meningkat karena pemerintah menjadi lebih putus asa untuk membungkam suara-suara yang tidak setuju dan menyerukan lebih banyak pertanggungjawaban," jelas Prof Barr.
"Saya juga menduga sekarang tidak mungkin PM Lee Hsien Loong menyerahkan kekuasaan kepada penggantinya, Lawrence Wong, sampai Pemilu berikutnya," tambahnya.
Sebelumnya kasus Ridout Road Saga telah mendorong pemerintah memberlakukan langkah transparansi berkaitan dengan deklarasi adanya kepentingan.
Menurut Dr Gillian Koh Pemerintah Singapura mengindikasikan tidak akan ada reformasi sistematis besa-besaran dalam menanggapi skandal tersebut.
Partai oposisi telah menyerukan perlunya penasihat etika dan sanksi yang melekat pada Kode Etik Menteri.
Ilmuwan politik Walid Jumblatt Abdullah dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura, mengatakan kepada Reuters bahwa isu gaji menteri kini dipertanyakan.
"Jika kita tidak dapat mencegah korupsi, lalu apakah gaji setinggi itu tetap memenuhi tujuannya?" kata Dr Walid.
"Orang akan bertanya: apakah Partai PAP yang akan diwariskan ke Lawrence Wong, adalah Partai PAP yang sama dengan tahun 1990-an atau bahkan awal 2000-an?" ujarnya.
Apanya dalam jangka panjang?
Dr Gillian Koh mengatakan kasus yang muncul sekarang dan sedang ditangani menunjukkan bahwa sistem di Singapura berfungsi.
"Perdana menteri mengatakan bahwa biaya politik langsung baginya dan partainya adalah harga yang harus dibayar untuk memperkuat nilai jangka panjang dan sistemik dari kejujuran, akuntabilitas, dan integritas sistem," katanya.
Menurut dia, hal terpenting adalah bagaimana cara pemerintah menangani skandal itu.
Namun, Prof Michael Barr mengatakan korupsi tidak dapat dihindari dalam pemerintahan tanpa pemeriksaan dan keseimbangan yang independen.
"Begitu kita mengandalkan pada sekelompok orang — apakah mereka politisi, atau pengusaha — untuk terus menjadi orang baik, hanya karena mereka ingin menjadi baik, kita tahu hal itu tidak akan bertahan lama," jelasnya.
Dia memperkirakan, skandal korupsi akan terus berdatangan.
"Saya pikir semua orang hanya menunggu kasus yang berikutnya, perkembangan baru," katanya.
"Mereka akan lebih rajin menyembunyikannya sekarang, tapi mereka seperti bermain Whack-a-Mole," ujarnya.
Laporan tambahan dari Reuters.
Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News yang selengkapnya dapat dibaca di sini.