Sidang Sengketa Spionase Australia – Timor Leste di Mahkamah Internasional Ditunda

Australia dan Timor Leste sepakat menangguhkan sesi persidangan di Mahkamah Internasional mengenai sengketa dugaan kegiatan mata-mata yang dilakukan Australia untuk mengupayakan penyelesaian secara damai.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan kepada ABC kalau kedua pihak sepakat menunda proses gugatan di Mahkamah Internasional selama kurun waktu 6 bulan.

Baik Australia maupun Timor Leste sepakat untuk menunda penyelesaian kasus sengketa Perjanjian Laut Timor melalui Pengadilan Arbitrase yang bersifat tetap, yang berada di gedung yang sama dengan ICJ.

"Ini merupakan langkah positif, yang menyediakan kesempatan untuk mencari upaya penyelesaian atas perbedaan pendapat di kedua negara secara damai, Australia dan Timor Leste akan menggelar pertemuan reguler untuk mendiskusikan isu ini," kata juru bicara tersebut dalam penyataannya.

Timor Leste menyeret Canberra ke Mahkamah Peradilan Internasional (ICJ) di Den Haag sebagai upaya meminta kembali dokumen sensitif yang disita pemerintah Australia dalam sebuah operasi penggeledahan di rumah pengacara Timor Leste di Canberra.

Dokumen yang disita itu terkait perjanjian kontroversial mengenai eksplorasi minyak dan gas antara kedua negara yang hendak dibatalkan oleh Timor Leste.

"Mahkamah Keadilan Internasional mengabulkan permintaan kedua belah pihak untuk menunda persidangan kasus ini," tulis pernyataan yang dirilis ICJ jum'at kemarin.

Sebelumnya mahkamah yang mengadili sengketa antara negara di dunia ini menjadwalkan para kuasa hukum dari kedua pihak akan memulai memaparkan argumennya tanggal 17 September mendatang.

Hakim ICJ dalam putusan interimnya Maret lalu memerintahkan Canberra untuk berhenti mengganggu hubungan Timor Leste dengan pengacaranya dan untuk memastikan keamanan  isi dokumen yang disita maka dokumen itu harus disegel.

Timor Leste memulai gugatannya terhadap Australia Desember lalu menyusul serangan di kantor Canberra Bernard Collaery, di mana dokumen elektronik dan kertas disita.

Timor Leste menyebut penyitaan itu melanggar kedaulatan negaranya dan hak negaranya yang diatur dalam aturan hukum internasional maupun hukum lokal yang relevan.

Persengketaan kedua negara ini dilatarbelakangi perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2006 antara Dili dan tetangganya di bagian Selatan, empat tahun setelah kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia.

Australia dituding menggunakan sebuah program bantuan untuk menutupi kegiatannya memata-matai kabinet Timor Leste sehingga bisa mendengarkan pembahasan perjanjian tersebut.

Timor Leste menuduh Australia melakukan kegiatan mata-mata itu untuk mendapatkan keuntungan komersial dari negosiasi yang dilakukan tahun 2004 lalu mengenai perjanjian eksplorasi sumur gas di Laut Timor, yang dikenal dengan  Pengaturan Maritime Tertentu di Laut Timor atau CMATS, yang mencakup ladang gas besar antara kedua negara bernilai miliaran dolar.

Timor Leste sekarang menghendaki agar perjanjian  tersebut dibatalkan.

ABC/AFP