Siapa Saja yang Tak Boleh Jadi Wakil Rakyat di Australia?

Hingga periode Parlemen Australia yang ke-45 saat ini, sebagian besar pemahaman mengenai konstitusi tampaknya bersumber dari The Castle, film produksi 1997 yang mengisahkan perseteruan warga dengan pemerintah terkait pembebasan lahan bandara.

Beberapa waktu terakhir, cukup banyak anggota parlemen yang mundur atau harus menghadapi pertanyaan terkait persyaratan sebagai wakil rakyat.

Sejauh ini, tercatat sudah 11 wakil rakyat serta caleg yang belum dilantik, terpaksa mundur karena diketahui melanggar ketentuan Pasal 44 UUD atau konstitusi Australia.

Namun mereka ini tidak semuanya mendapat masalah karena ketentuan yang sama. Ada lima kategori dalam Pasal 44 itu, yang mengatur siapa yang boleh menjadi caleg parlemen federal dan – yang lebih penting – siapa yang tidak boleh.

Kewarganegaraan

Sederhananya, Pasal 44 (Ayat 1) konstitusi Australia menyatakan seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda tidak boleh menjadi wakil rakyat.

Mereka yang mundur karena ketentuan ini adalah:

Barnaby Joyce (Partai Nasional) – diketahui berkewarganegaraan ganda Selandia Baru.

Fiona Nash (Nasional) – berkewarganegaraan ganda Inggris.

Malcolm Roberts (Partai One Nation) – berkewarganegaraan ganda Inggris.

Scott Ludlam (Partai Hijau) – berkewarganegaraan ganda Selandia Baru.

Larissa Waters (Partai Hijau) – berkewarganegaraan ganda Kanada.

Stephen Parry (partai Liberal) – berkewarganegaraan ganda Inggris.

John Alexander (Liberal) – yakin dia mungkin berkewarganegaraan ganda Inggris.

Jacqui Lambie (Jacqui Lambie Network) – berkewarganegaran ganda Inggris.

Namun, ada banyak politisi lainnya yang juga berada di bawah bayang-bayang isu kewarganegaraan ganda ini.

Catatan kriminal

Berdasarkan Pasal 44 (Ayat 2) siapa saja yang dipidana penjara dengan masa hukuman satu tahun atau lebih tidak dapat dipilih menjadi wakil rakyat.

Politisi yang terkena ketentuan ini adalah:

Rod Culleton (One Nation/Independen) – telah dihukum karena kasus pencurian menjelang pencalonan untuk pemilu 2016. Hukuman itu kemudian dibatalkan.

Kebangkrutan

Pasal 44 (Ayat 3) konstitusi melarang orang yang dinyatakan bangkrut atau insolven untuk menjadi wakil rakyat.

Politisi yang terkena ketentuan ini adalah:

Rod Culleton (One nation/Independen) – dia diberhentikan dari parlemen karena catatan kriminalnya, namun dia juga terkena ketentuan ini karena pernah dinyatakan bangkrut.

Office of profit under the crown

Ketentuan mengenai office of profit under the crown atau lembaga yang digaji negara menyebutkan mereka yang bekerja dilembaga semacam itu tidak boleh mencalonkan diri menjadi wakil wakyat, menurut ketentuan Pasal 44 (Ayat 4).

Dengan kata lain, mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri harus berhenti terlebih dahulu jika maju menjadi caleg.

Politisi yang terkena ketentuan ini adalah:

Hollie Hughes (Liberal) – caleg ini seharusnya berada di urutan berikutnya menggantikan Fiona Nash di Senat. Namun pengadilan memutuskan dia tidak memenuhi syarat karena bekerja di lembaga pemerintah dalam periode yang masih tercakup sebagai periode pemilu.

Politisi yang mendapatkan pertanyaan mengenai kelayakan mereka menurut ketentuan ini adalah:

Andrew Bartlett (Partai Hijau) – bekerja di universitas negeri pada saat mencalonkan diri sebagai caleg pemilu 2016.

Steve Martin (Jacqui Lambie Network) – menjabat walikota di salah satu kota saat maju sebagai caleg pemilu 2016.

Konflik kepentingan finansial

Pasal 44 (Ayat 5) konstitusi melarang politisi untuk memperoleh keuntungan finansial dari kedudukan mereka sebagai wakil rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal itu misalnya bisa berupa kepemilikan perusahaan oleh politisi yang mendapatkan uang melalui kontrak-kontrak dari pemerintah.

Politisi yang terkena ketentuan ini adalah:

Bob Day (Family First) – mitra bisnisnya memiliki gedung yang menjadi kantor dapilnya, namun uang sewa kantor itu yang dibayar negara, masuk ke perusahaan lain yang justru dimiliki oleh Day.

Politisi yang mendapatkan pertanyaan menurut ketentuan ini adalah:

David Gillespie (Nasional) – memiliki sebuah pusat perbelanjaan di pinggiran kota, dan salah satu penyewanya adalah outlet Australia Post (BUMN).

Barry O’Sullivan (Nasional) – bisnis keluarganya diuntungkan dari kontrak konstruksi pemerintah negara bagian dan Persemakmuran.

Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel berbahasa Inggris di sini.