ABC

Senator Australia Ini Akan Tetap Menolak Pernikahan Gay

Senator Australia Bridget McKenzie dari Partai Nasional menegaskan dia akan tetap menolak pernikahan gay terlepas dari apapun hasil plebisit (pemungutan suara nasional) atas isu ini. Dia mengaku akan menggunakan haknya untuk memilih berdasarkan kesadarannya sendiri.

Senator McKenzie yang berasal dari Victoria selama ini dikenal menentang pernikahan sesama jenis. Namun dalam konferensi pers di Parlemen Australia, Kamis (28/1/2016), paling ada tujuh pertanyaan wartawan sebeklum dia mau menyatakan posisinya.

Dalam tanya-jawab itu, dia akhirnya mengungkapkan sikapnya. "Sebagai senator, saya bisa menentukan sikap sendiri dalam setiap isu yang dibahas di Senat. Itulah yang saya lakukan," katanya.

"Saya menjatuhkan pilihan dalam setiap isu berdasarkan kesadaran sendiri. Dan kesadaran saya dalam isu ini adalah bahwa saya akan menentang pernikahan sesama jenis," tegasnya.

Di Australia para anggota parlemen diperbolehkan melakukan voting berdasarkan kesadaran sendiri untuk kebanyakan isu, dan ada kalanya setiap anggota harus memilih berdasarkan garis kebijakan partai.

Dalam isu pernikahan gay, muncul desakan agar Partai Koalisi Liberal dan Nasional yang memerintah memperbolehkan anggotanya di parlemen untuk melakukan voting berdasarkan kesadaran sendiri, bukan menurut garis partai. 

Dalam konferensi pers yang sama, rekan Senator McKenzie dari Partai Nasional Michael McCormack, sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah Australia tidak terpecah dalam isu ini.

McCormack mengatakan, dia akan mendukung penuh apapun hasil plebisit mendatang. "Saya kira sikap pemerintah juga akan mendukung," katanya.

"Jika plebisit menyatakan menerima pernikahan gay, saya akan mendukung keinginan rakyat," ujarnya.

Rencana plebisit itu dilontarkan Pemerintahan Koalisi Liberal-Nasional, sebagai alternatif atas pilihan voting UU Pernikahan Gay melalui parlemen.

Dibandingkan dengan pembahasan dan voting di parlemen, pelaksanaan plebisit lebih rumit dan hasilnya pun tidak serta-merta mengikat pemerintah.