Senat Australia Simpulkan Mendagri Menyesatkan Parlemen Dalam Kasus Visa

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan dirinya tetap mendukung penuh Mendagri Peter Dutton, yang telah dinyatakan melakukan tindakan menyesatkan parlemen dalam kasus pemberian visa bagi pengasuh asal Eropa.

Penyelidikan Komite Senat yang didominasi oposisi Partai Buruh dan Partai Hijau menyatakan Menteri Dutton menyesatkan Parlemen karena menyangkali adanya koneksi pribadi dengan keluarga yang ingin mempekerjakan pengasuh tersebut.

PM Morrison yang didesak oleh oposisi untuk memecat Menteri Dutton, menyatakan hal itu tidak perlu.

“Partai Buruh ini peduli dalam menghentikan masalah pengasuh. Kami peduli dalam menghentikan kedatang perahu (ilegal), penjahat, geng motor,” ujarnya.

“Jika Partai Buruh berpikir bahwa hal terburuk yang bisa terjadi di Australia adalah kedatangan pengasuh dan mengisahkan dongeng pengantar tidur, maka hal itu cukup menjelaskan pandangan mereka tentang keamanan nasional,” tambahnya.

Penyelidikan Senat memeriksa dua kasus intervensi yang dilakukan Menteri Dutton dalam membantu perempuan yang datang ke Australia dengan visa turis.

Namun ternyata keduanya bermaksud bekerja sebagai pengasuh, sehingga sempat ditahan oleh imigrasi. Keduanya dibebaskan setelah intervensi tersebut.

Pada Juni 2015, seorang rekan kerja Menteri Dutton sebagai polisi di Queensland 20 tahun lalu, menghubungi kantor Menteri Dutton meminta bantuan untuk perempuan Italia yang sedang ditahan di Bandara Brisbane.

Kasus kedua terjadi pada November 2015, ketika bos organisasi football Gillon McLachlan menghubungi kantor Menteri Dutton terkait seorang perempuan Perancis yang akan bekerja untuk sepupu McLachlan.

Perempuan tersebut di Bandara Adelaide karena datang dengan visa turis namun saat ditanya petugas mengaku bermaksud bekerja sebagai pengasuh.

“Dalam pandangan komite, Menteri Dutton memiliki hubungan pribadi yang jelas dengan majikan yang akan mempekerjakan pengasuh dalam kasus Brisbane,” kata laporan komite senat.

“Mengingat jawabanya saat di DPR (yang menyangkal hal itu), komite berpandangan bahwa Menteri telah menyesatkan Parlemen dalam masalah ini,” tambahnya.

Mosi tak percaya

Anggota DPR dari Partai Hijau Adam Bandt hari Kamis (20/9/2018) menyatakan akan mengajukan mosi tidak percaya kepada Menteri Dutton di DPR.

“Saya akan ajukan mosi tidak percaya kepada Menteri hari ini. Jika lolos Menteri ini harus mundur,” katanya.

“Parlemen harus mendapat kejelasan apabila Menteri ditanyai dalam sesio tanya-jawab, maka jawaban yang diberikan itu benar,” ujarnya.

Tak jelas apakah mosi ini percaya akan lolos di DPR, mengingat Partai Hijau akan membutuhkan mayoritas mutlak 76 suara untuk memastikan apakah mosi itu bisa dilaksanakan atau tidak.

Artinya dibutuhkan semua anggota DPR lintas-fraksi untuk mendukung mosi Adam Bandt dan setidaknya satu faksi Pemerintahan Koalisi untuk membelot.

Sementara itu Partai Buruh mengkritisi lambatnya Komite Senat menerima 169 halaman email dari Depdagri terkait intervensi yang dilakukan Menteri Dutton.

Senator Louise Pratt, yang memimpin penyelidikan, mengatakan dokumen-dokumen itu sangat terlambat dikirimkan ke komite.

Ini mencakup email yang menunjukkan Menteri Dutton menandatangani surat intervensi resmi tiga hari setelah dia melakukan intervensi dan mengubah tanggal dokumen itu.

“Sangat sulit bagi kami sekarang menyelidikinya karena bukti itu datang setelah kami melaporkan hasil komite,” katanya.

Dia mengatakan Menteri Dutton memiliki hubungan pribadi dalam dua kasus ini, dan menyesatkan Parlemen ketika mengatakan hal sebaliknya.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.