Senat Australia Diminta Periksa Resmi Peter Dutton
Hasil penyelidikan oleh Komite Senat merekomendasikan Majelis Tinggi Australia secara resmi memeriksa Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton terkait penanganannya dalam skandal pengasuh asing asal Eropa.
Komite senat yang didominasi oleh senator dari Partai Buruh dan Partai Hijau berpendapat telah terdapat bukti yang jelas kalau hubungan pribadi antara Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton dengan dua keluarga calon majikan dari pengasuh asing di Brisbane dan Adelaide telah mempengaruhi keputusannya untuk campur tangan dalam kasus mereka.
Peter Dutton akhirnya memberikan visa dan melepaskan kedua pengasuh asing itu dari tahanan imigrasi Australia.
Seorang mantan perwira polisi Queensland, yang bertugas bersama dengan Peter Dutton 20 tahun yang lalu, telah menghubungi kantor Menteri Dalam Negeri yang meminta bantuan dalam kasus seorang wanita Italia yang ditahan di bandara Brisbane pada bulan Juni 2015.
Kasus kedua menarik perhatian Peter Dutton pada November 2015, ketika bos AFL Gillon McLachlan menghubungi kantornya atas nama sepupu keduanya, ketika seorang wanita asal Perancis yang merupakan calon pengasuh asing untuknya ditahan di bandara Adelaide.
“Skandal ini telah merongrong integritas program imigrasi Australia,” kata ketua komite Senat yang juga senator dari Partai Buruh, Louise Pratt kepada Senat.
“Alasan mengapa ada begitu banyak kepentingan publik dan perdebatan publik tentang hal ini, adalah karena warga Australia memiliki hak untuk diperingatkan secara benar dan kecewa ketika seseorang dengan koneksi pribadi diperlakukan berbeda dalam jenis keputusan yang mereka terima dari pemerintah.
“Menteri Peter Dutton tampaknya telah gagal dalam memberikan pertimbangan menyusul rusaknya kepercayaan publik terhadap integritas sistem imigrasi, bahwa tindakannya dapat menyebabkan, dan tidak dipungkiri telah mencerminkan penilaian yang sangat buruk di sang Menteri.”
Senator Pratt juga mengkritik pedas kementerian Dalam Negeri, yang diketahui membuang surat elektronik sebanyak 169 halaman, yang diminta oleh komite sebagai bagian dari penyelidikan oleh Komite Senat ini, yang terjadi hanya beberapa jam sebelum laporan itu diajukan.
Korespondensi yang terlambat itu menyebabkan komunikasi via surat elektronik yang dilakukan oleh Kementerian Dutton tidak dapat dipertimbangkan dalam laporan akhir komite senat.
“Kegagalan Departemen Dalam Negeri untuk memberikan bukti ini kepada komite pada waktu yang tepat adalah hal yang tidak dapat diterima dan telah menjadi ciri khas, saya pikir, pendekatan Menteri Peter Dutton meremehkan seluruh penyelidikan ini,” katanya.
“Menurut saya, pejabat di jajaran Kementerian Dalam Negeri yang hadir mewakili Peter Dutton dalam penyelidikan ini ketika kami mendengar bukti-bukti tersebut dari mereka minggu lalu, seharusnya dan mereka dapat saja langsung menyerahkan informasi tersebut ketika kami menggelar sidang dengar pendapat.”
Para senator dari kubu pemerintah mengajukan laporan perbedaan sikap atau Dissenting report, dan beralasan “tidak ada contoh perilaku yang tidak pantas yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sebagaimana dituduhkan oleh para anggota senat dari Partai Buruh dan Partai Hijau.”
“Penggunaan istilah eksplosif [mengumbar kewenangan] dalam kaitannya dengan bukti yang telah diajukan ke hadapan komite ini benar-benar tidak dapat diterima,” kata Senator Liberal Jim Molan kepada Senat.
“Tidak ada yang mengumbar kewenangan.
“Dissenting report ini mendapati bahwa penyelidikan ini adalah perburuan sihir yang gila.”
Laporan mayoritas oleh Komite Senat ini menyerukan dilakukannya perubahan mekanisme dalam kasus apa para Menteri dapat disodorkan dokumen [untuk dimintai bantuan atau pendapat] dan melaporkan kasus-kasus yang telah mereka intervensi.
Para senator dari Partai Buruh dan Partai Hijau juga meminta Peter Dutton memberikan penjelasan pribadi kepada Senat dalam waktu tiga hari masa sidang mengenai hal-hal yang diangkat dalam laporan mereka.
Dan tidak mengherankan, laporan dissenting dari para senator Pemerintah justru menyerukan senat untuk mengabaikan tuntutan tersebut.