Sektor Pertambangan New South Wales Dinilai Rawan Korupsi
Peraturan dan kebijakan pertambangan negara bagian New South Wales, Australia, dinilai rawan korupsi, dan harus diperbaiki.
Hal ini disampaikan oleh Komisi Independen Anti Korupsi atau Independent Commission Against Corruption (ICAC), dalam laporannya, yang dirilis pekan ini.
David Ipp, Komisioner ICAC, menemukan bahwa terdapat banyak masalah perihal peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk industri batubara negara bagian tersebut.
Ipp merekomendasikan agar diadakan reformasi terhadap code of conduct kementerian dan juga terhadap sistem pengungkapan ketertarikan keuangan.
Ia memberikan 26 rekomendasi untuk reformasi sistem yang berlaku. Menurutnya, dalam sistem yang berjalan sekarang, “korupsi pada titik tertentu hampir tak bisa dihindarkan.”
Laporan berjudul ‘'Reducing the Opportunities and Incentives for Corruption in the State's Management of Coal Resources' atau ‘Menurunkan Kesempatan dan Insentif Korupsi dalam Manajemen Sumberdaya Batubara oleh Negara,” ini dikeluarkan Menyusul terungkapnya tindakan korup sejumlah pebisnis dan mantan pejabat tingkat tinggi dalam sektor pertambangan,
Di antara mantan pejabat dan pebisnis tersebut adalah Ian Macdonald dan Eddie Obeid dari partai buruh, yang terbukti bertindak korup sehubungan dengan lisensi pertambangan di daerah Mt. Penny dan Doyles Creek di New South Wales.
Menurut laporan tersebut, beberapa kasus korupsi adalah karena perusahaan-perusahaan yang terlibat tahu bahwa mereka bisa mendapatkan lisensi untuk eksplorasi tanpa harus melalui proses kompetitif atau mendapatkan akuntabilitas public.
Menurut ICAC, badan keuangan negara bagian nantinya harus merancang sistem lelang yang akan mengatur pengalokasian sumber daya.
Selain itu, sebuah kelompok pengarah antar-departemen harus mempertimbangkan kawasan mana saja yang sebaiknya dilepas untuk eksplorasi bidang pertambangan, dan bagaimana cara memberi lisensi.
Laporan tersebut juga merekomendasikan penyelidikan untuk melihat apakah anggota parlemen bisa diwajibkan untuk memberitahu kepentingan finansial pasangan dan anak-anak mereka.