Sektor Pelayanan Publik Australia Perlu Perbaiki Aturan Penerimaan Gratifikasi
Auditor Umum Australia Barat memerintahkan lembaga pemerintah di Australia memperbaiki pengelolaan hadiah atau gratifikasi yang mereka terima. Pihaknya mendapati dalam 3 tahun terakhir hanya ada sedikit perubahan mengenai masalah ini.
Auditor umum Australia Barat, Colin Murphy mengevaluasi 8 lembaga negara termasuk Departemen Perdagangan, Keuangan dan Pembangunan Negara Bagian dan komisi Lotere.
Dia mendapati kalau seluruh lembaga negara itu perlu memperbaiki kebijakan mereka terkait penerimaan hadiah atau gratifikasi demi menghindari koflik kepentingan.
"Ke delapan lembaga negara ini perlu memperbaiki praktek penerimaan hadiah atau gratifikasinya, karena hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukan tidak adanya perubahan signifikan sejak audit tahun 2012 lalu,: katanya.
“Terlebih lagi, kami melihat perlu adanya pedoman yang lebih detail bagi para staf mereka melalui kebijakan terkait hadiah atau hibah.”
“Perlu praktek yang lebih baik dalam mengakui sebuah hadiah dan juga perlu ada pengawasan tren yang lebih baik yang sepadan dengan kebijakan yang ada,” katanya.
Dalam Audit ini, auditor umum Australia Barat mencatat ada lebih dari 1027 hadiah yang ditawarkan dalam periode pelaporan ini, 628 diantara hadiah yang diterima termasuk tiket pesawat, tiket pertandingan olahraga serta makanan dan minuman.
Meski demikian tidak diketahui berapa nilai dari hadiah-hadiah tersebut.
“Mayoritas dari hadiah-hadian itu tidak terdaftar harganya, oleh karena itu kita tidak bisa memperkirakan berapa total nilai dari barang barang hadiah tersebut,” tambahnya.
Audit ini tidak mendapatkan temuan yang mengkhawatirkan tentang penerimaan hadiah atau gratifikasi dari individu atau staf dari lembaga pemerintah.
Meski pihaknya mengidentifikasi sejumlah masalah seperti catatan yang kurang lengkap dan gagal untuk memantau pendataan hadiah.
"Pengawasan berkala memungkinkan manajemen dapat mengidentifikasi tren dan menilai risiko konflik kepentingan yang muncul antara penerima hadiah," kata Murphy.
"Selain itu kurangnya evaluasi juga meningkatkan risiko terjadinya praktek-praktek pelanggaran aturan kedisiplinan terjadi tanpa terdeteksi.”
Auditor umum merekomendasikan semua instansi menerapkan kebijakan hadiah yang komprehensif, terdata secara rinci dan dilakukan pengawasan berkala.