Sekolah Islam Canberra Gagal Penuhi Standar Pemerintah

Menteri Pendidikan Australia, Simon Birmingham, mengatakan, sekolah Islam Canberra sejauh ini gagal memenuhi persyaratan yang ditentukan Pemerintah Federal dan sekali lagi membuat pendanaan terhadap sekolah tersebut terancam.

Sekolah tersebut diberi penangguhan hukuman hingga bulan Agustus setelah Pemerintah Federal membalik keputusannya untuk menarik pendanaan, yang didasarkan pada kekhawatiran atas pengelolaan keuangan dan manajemen.
Dana [dukungan pendidikan] dari Persemakmuran senilai lebih dari $1 juta (atau setara Rp 10 miliar) dipulihkan kembali, dengan syarat sekolah tersebut mematuhi ketentuan pelaporan dan tata kelola.
Untuk mempertahankan dana tersebut, sekolah diwajibkan untuk menyediakan laporan terbaru secara rutin kepada pemerintah atas upaya mereka untuk memperbaiki tata kelola.
Namun sejauh ini, Menteri Pendidikan Simon Birmingham mengatakan, Sekolah Islam Canberra gagal mempertahankan kesepakatan akhir tersebut.

Pemerintah telah menghubungi otoritas yang bertanggung jawab atas sekolah tersebut, dan meminta mereka menunjukan mengapa pendanaan federal tidak seharusnya dibatalkan kembali untuk kedua kalinya.
Tanpa bantuan dana senilai $1 juta (atau setara Rp 10 miliar) per tahun, sekolah tersebut kemungkinan akan tutup.
“Surat pemberitahuan mengidentifikasi wilayah-wilayah dimana otoritas [sekolah] tidak berhasil memenuhi ketentuan sesuai dengan sejumlah kondisi yang dibebankan dalam persetujuan mereka, dan konsekuensi potensial [yang akan terjadi] jika otoritas sekolah tidak melakukan perbaikan yang diperlukan,” kata Birmingham.

Menteri Birmingham mengatakan, dirinya berharap masalah ini dapat diselesaikan sebelum tahun ajaran baru.
Sekolah Islam Canberra memiliki waktu sampai 3 Februari 2017 untuk menunjukan mengapa sekolah mereka masih memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pendanaan dari Persemakmuran.

Sekolah tidak khawatir sama sekali soal dana

Pemerintah telah menghubungi pihak sekolah Senin (19/12) pagi, namun kepala sekolah mengatakan, ia baru mengetahui kekhawatiran pemerintah saat dihubungi oleh ABC.
Ketua dewan sekolah, Azra Khan, mengatakan, dirinya “sama sekali” tidak khawatir jika Pemerintah menghentikan pendanaan untuk sekolahnya, dan menganggap keprihatinan Pemerintah sebagai penundaan kecil.
“Kita perlu duduk bersama Departemen Pendidikan dan benar-benar mendapat tanggapan atas kondisi yang mereka maksud,” katanya.
“Ada masalah soal waktu, dari satu atau dua kondisi itu, di mana kami sudah menandatangani perjanjian dengan perusahaan akuntan, kemudian kami menerima surat pada bulan Agustus yang mengatakan kami perlu memilih perusahaan [akuntan] independen.”
“Saya yakin Departemen [pendidikan] tidak akan keberatan dengan pengaturan baru yang sudah kami lakukan sekarang.”
Diterjemahkan pada pukul 18:00 wib, 19/12/2016, oleh Iffah Nur Arifah dari artikel Bahasa Inggris disini.