RUU perlindungan janin picu kekhawatiran aborsi

Menteri Kesehatan dan Jaksa Agung New South Wales saling berbeda pendapat menyikapi usulan UU yang berupaya mengubah definisi hukum mengenai anak yang  belum dilahirkan.

Seorang anggota parlemen NSW mengajukan undang-undang yang memungkinkan seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas kematian janin yang berusia setidaknya 20 minggu. Karena saat ini sanksi hukum hanya diberlakukan jika sang ibu mengalami luka-luka atau meninggal.

Menteri Kesehatan Jillian Skinner mengatakan dia tidak akan mendukung aturan tersebut, namun Jaksa Agung Greg Smith menepis keprihatinan yang diungkapkan kalangan medis dan pengacara yang menilai RUU itu ditujukan untuk menciptakan ketakutan saja.

Aturan yang memicu kontroversi ini diajukan oleh kolega mereka sendiri dari Partai Liberal yang juga anggota parlemen, Chris Spence. Politisi Partai Liberal ini  memperkenalkan UU itu untuk memperluas definisi anak dalam undang-undang kejahatan.

UU itu juga dikenal dengan sebutan  hukum Zoe (Zoe's law),  merujuk nama bayi yang lahir dalam keadaan mati ketika ibunya tertabrak sebuah mobil didaerah pemilih Spence. UU ini dijadwalkan akan dibahas di parlemen negara bagian minggu depan.

Presiden Asosiasi pengacar NSW, Phillip Boulten SC, mengaku telah mengirim surat kepada Spence berisi keberatannya terhadap proposal uu tersebut.

"Ada kekhawatiran yang berdasar hukum soal dampak yang lebih luas dari UU itu, tulisnya dalam surat kepada Spence.

"Asosiasi  pengacara menganggap kekhawatiran mereka memiliki makna yang jauh lebih besar mengingat saat ini tidak ada kebutuhan mendesak untuk perubahan yang diusulkan terhadap hukum itu.

Presiden Asosiasi Medis  Australia (AMA) NSW, Brian Owler, juga menentang rencana uu tersebut,  menurutnya RUU ini  berpotensi menghambat akses perempuan terhadap aborsi di stadium kehamilan yang sudah lama.

"Masalahnya adalah bahwa begitu Anda mengakui janin sebagai seseorang yang memiliki hak, itu sebenarnya tidak mungkin bagi ibu, misalnya, untuk memberikan izin bagi seseorang untuk benar-benar melakukan aborsi," kata Professor Owler.

“Kami tidak begitu paham apa konsekuensi yang akan terjadi, hanya saja hal itu akan memicu sejumlah konsekuensi yang signifikan dan yang tidak  kita inginkan adalah terganggunya keseimbangan yang baik yang sejauh ini sudah mampu kita capai.”

Rekan liberal bertentangan

Menteri Kesehatan Skinner telah mengutarakan poin yang diungkapkan oleh kalangan medis dan asosiasi pengacara.

"Saya bersimpati dengan alasan yang menanyakan mengapa RUU yang diajukan oleh anggota parlemen secara pribadi ini perlu dilanjutkan," katanya.

"Saya tidak nyaman dengan pendekatan didalam undang-undang tersebut.”

Namun Smith menolak keprihatinan kalau UU ini akan menghambat akses perempuan melakukan aborsi dimasa kehamilan.

"Saya tidak percaya hal itu, menurut saya tudingan UU ini akan memicu ketakutan sangat tidak beralasan,” kata Smith.

Spence mengatakan UU yang diajukannya telah dipersepsikan secara salah.

"Perdebatan ini menjadi dibuat sensasional," katanya.

"UU ini sama sekali tidak terkait dengan susunan maupun bentuk pelanggaran hak yang terkait dengan prosedur medis  atau sesuatu yang dilakukan oleh sang ibu