RUU Media Timor Leste Persoalkan Status Jurnalis

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang media yang diusulkan di Timor Leste dikritik karena terlalu membatasi terkait siapa yang dianggap jurnalis dan siapa yang bukan.

Sebuah pasal yang menetapkan suatu dewan pers akan memutuskan siapa yang dapat dianggap jurnalis telah memancing kritikan.

Tapi pemerintah mengatakan, draft UU pers itu akan menjamin, melindungi dan mengatur kegiatan jurnalistik di Timor Leste.

Ketua Serikat Jurnalis Timor Leste Jose Belo mengatakan, muncul kekhawatiran pengawasan pemerintah akan membatasi kebebasan pers.

Belo menyebut RUU itu sebagai sangat berbahaya, yang memberi wewenang kepada suatu dewan pers untuk mengawasi jurnalis dan media di Timor Leste.

"Kami berharap Pemerintah dan Parlemen akan mendengarkan keprihatinan ini dan mengubahnya," katanya.

Undang-undang media itu dirancang Agustus lalu dan kini diajukan ke sebuah komisi Parlemen yang menerima masukan dari para profesional dan anggota komunitas.

Periset East Timor Institute for Development Monitoring and Analysis (La'o Hamutuk), Charles Scheiner, berpendapat, RUU itu dapat melanggar konstitusi dengan membatasi akses mendapatkan informasi bagi orang-orang dan lembaga yang dianggap bukan jurnalis.

Jika undang-undang itu diluluskan, sebuah dewan pers akan dibentuk untuk mengenakan denda atas pelanggaran.

Kecaman terhadap kebebasan pers, termasuk oleh seorang pejabat publik, dapat diancam hukuman penjara.

Dewan itu akan didanai oleh pemerintah tapi bersifat independen. Wewenangnya mencakup menetapkan standar pendidikan yang perlu untuk menjadi seorang jurnalis.

Dewan itu menetapkan seorang jurnalis sebagai seorang yang dipekerjakan oleh sebuah organisasi media, tanpa mengikut-sertakan kontribusi dari jurnalis freelance dan publikasi mahasiswa, dan tidak mengikut-sertakan media sosial.

Kata Scheiner, kendati RUU itu tidak melarang jurnalis asing melaporkan dari negara itu, namun ia khawatir, peraturan baru itu mungkin tidak mencakup reporter internasional.

"Mereka bukan jurnalis profesional full time yang bekerja untuk organisasi komersial dan disetujui oleh suatu dewan dukungan pemerintah," jelasnya.