Ribuan Pegawai Pelayanan Publik Terancam Nganggur

Ribuan pegawai temporer di sektor pelayanan publik di Australia terancam kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat.  Menyusul turunnya perintah dari Kementrian dan Lembaga Negara Persemakmuran yang meminta Komisi Pelayanan Publik tidak melanjutkan kontrak kerja pegawainya yang masa tugasnya segera berakhir. Tindakan ini merupakan  upaya untuk mencapai target pemerintah koalisi mengurangi pekerjaan di sektor pelayanan publik sebanyak 12 ribu orang.
 

Komisi Pelayanan Publik telah menerbitkan aturan kepada seluruh kepala unit yang menjelaskan mekanisme baru untuk mempekerjakan staf, secara efektif dan segera, termasuk menganalisa secara hati-hati apakah pos itu perlu diisi staf atau tidak.  Dalam pengarahan itu tertulis  "posisi yang tidak berkelanjutan" harus dihapuskan pada akhir masa kerja. Dan hal ini berdampak pada nasib sekitar 1,400 pos kerja di seluruh pelayanan publik.

Nadine Flood dari Serikat Pekerja Pelayanan Publik  menuduh pemerintah bersikap tidak jujur dengan para pemilih untuk memenangkan pemilu lalu, dengan mengatakan memberangus staf temporer tidak sama dengan mengurangi jumlah pekerja secara alami.

"Ini merupakan keputusan yang sulit. Koalisi berupaya menyembunyikan isu PHK ini selama masa pemilu dengan mengatakan tidak akan ada yang akan kehilangan pekerjaan, tidak akan ada yang akan dipecat, padahal para pegawai terancam diPHK dan posisinya tidak akan digantikan,” protes Flood.

"Apa yang kita lihat hari ini berdampak pada ribuan staf kontrak yang akan kehilangan pekerjaan sebelum natal.”katanya.

Langkah Komisi Pelayanan Publik ini berasal dari kebijakan pembekuan perekrutan yang diberlakukan Menteri Kerja Eric Abetz pekan lalu.

Badan riset sains utama Australia, CSIRO, menjadi salah satu lembaga yang paling parah terdampak kebijakan pembekuan ini karena jumlah pekerja kontrak  diinstansi itu cukup banyak.

Wakil Direktur CSIRO, Craig Roy, mengatakan ratusan staf kontraknya akan habis pada akhir tahun ini.

"Kita punya staf yang kontraknya masih berjalan, dan sebanyak 300 orang diantaranya akan ditinjau kontraknya pada akhir tahun ini. sebagian mungkin bisa bertahan dan sebagianlagi tidak,”katanya.

Roy mengatakan CSIRO saat ini mempekerjakan lebih dari 6,000 staf permanen tapi tidak akan mengatakan berapa banyak dari stafnya yang akan kehilangan pekerjaannya.

Wakil Menteri Keuangan, Arthur Sinodinos menaksir akan ada 500 sampai 600 pos pekerjaan yang akan dihilangkan , tapi dia menolak hal itu akan mengganggu pekerjaan lembaga pelayanan  publik.

"CSIRO akan menjelaskan kepada publik, bagaimana penurangan pekerja dilemnbaga ini akan dilakukan dan akan memastikan  tidak mengurangi tanggung jawab dan program andalnnya.

Roy mendukung pernyataan Senator Sinodinos dengan mengataka nseluruh pekerjaa  pendting diM Csirro tidak akan terdampak dengan pembekuan pekerjaan ini.

"Kita memiliki komitmen kepada stakeholder untuk melakukan kemitraan sains dengan kereka, apakah nitu nindustri, komuniktas, atausalah sati pemerintah.   dan kita akan menjaga komitmen itu.

Anggota parlemen dari Partai Hijau, Adam Bandt mengatakan dirinya sangat kahwatir megenai jumlah posisi yang akan dihapuskan di CSIRO dan kondisi ini semakin menegaskan masalah karena kabinet Abbot tidak menunjuk menteri sains.