Rencana pencari suaka Oposisi diprediksi dihadang gugatan hukum
Jurubicara Oposisi bidang imigrasi Scott Morrison mengakui, rencana baru pihaknya mengenai pencari suaka mungkin akan menghadapi gugatan hukum di Pengadilan Tinggi.
Rencana tersebut – yang memberlakukan kembali visa perlindungan sementara dan menghapuskan akses untuk banding ke Refugee Review Tribunal – dimaksudkan untuk mempercepat pemrosesan 30,000 pencari suaka di Australia.
Para pakar hukum dan pemerintah mengatakan, rencana itu tidak konstitusional dan melanggar kewajiban Australia yang ditetapkan PBB.
Dikatakan, kemungkinan akan muncul gugatan hukum terhadap rencana baru Oposisi itu.
Jurubicara Oposisi Scott Morrison mengatakan, jika terpilih, kebijakan Oposisi adalah mulai mengadakan penilaian para pencari suaka.
Mereka yang dinyatakan sebagai pengungsi akan diberi visa perlindungan sementara (TPV) sedangkan mereka yang ditolak permohonan suakanya tidak berhak mengajukan banding.
Unsur kontroversialnya adalah kembalinya peraturan pemerintah John Howard berdasarkan mana pemohon suaka tidak berhak mengajukan banding ke Refugee Review Tribunal.
Morrison mengakui rencana itu secara hukum sulit, dan Profesor George Williams dari University of NSW memperkirakan, rencana itu akan digugat di Pengadilan Tinggi.
Pengacara David Manne pernah berhasil di Pengadilan Tinggi ketika ia menangani issue-issue pengungsi, ia juga mengritik usul tersebut.
Manne mengatakan kepada ABC 24 bahwa menurutnya, kebijakan itu melanggar kewajiban Australia terhadap PBB.
Video: Coalition unveils plan to strip asylum seekers of right of appeal (ABC News)
Daniel Webb dari Human Rights Law Centre mengatakan, akses ke pengadilan merupakan hak fundamental yang harus dilindungi.
