Rencana Australia Untuk Larang Donasi Asing Bisa Berdampak Luas
Sejumlah badan amal dan organisasi penelitian Australia meminta kejelasan lebih jauh mengenai peringatan keras Pemerintah Federal Australia terhadap campur tangan asing, dengan mengatakan bahwa hal itu bisa menimbulkan dampak buruk pada pekerjaan mereka.
Pemerintah Australia mengatakan bahwa mereka berencana untuk menciptakan sebuah aturan baru yang membuat tindakan mengganggu politik Australia atas nama negara lain secara diam-diam sebagai hal yang ilegal, serta membuat daftar baru untuk pelobi asing, dan melarang donasi politik dari luar negeri.
Dan meski sejumlah badan amal mengatakan bahwa mereka terjebak di tengah-tengah, Pemerintah Australia mengatakan bahwa aturan tersebut tidak akan mencegah mereka menerima dan menggunakan dana asing untuk kegiatan non-politik di Australia.
Perubahan tersebut juga tidak akan mencegah kegiatan amal terlibat dalam kegiatan politik, selama pengeluaran tersebut dibayar oleh warga Australia.
Namun Misha Coleman, direktur eksekutif Global Health Alliance Melbourne (GLHAM), mengatakan bahwa definisi “politis” sangat luas.
“Jadi, ada sebuah program penelitian yang sangat sukses yang memelopori penemuan obat HIV, yang berbasis di sini di Melbourne,” sebutnya.
Coleman mengatakan program seperti itu adalah contoh jenis pekerjaan yang akan terancam oleh aturan baru yang diusulkan.
Ia menyebutkan, hal itu karena definisi “pihak” yang tercakup dalam undang-undang yang diusulkan itu tidaklah jelas.
“Ketika ada semacam rujukan ke pihak ketiga, ke badan amal, ke entitas lain, nomor satu, tak jelas apakah itu mencakup penelitian medis dan LSM internasional,” ujarnya.
“Dan kedua, definisi ‘politis’ adalah definisi yang sangat subjektif.”
Sebuah survei yang dilakukan oleh GLHAM meminta organisasi-organisasi Australia untuk melaporkan berapa banyak yang mereka terima dari hibah luar negeri.
Secara total, 24 organisasi menanggapi, dan mengatakan bahwa pada tahun keuangan lalu mereka menerima dana di bawah $ 450 juta (atau setara Rp 4,5 triliun) per tahun untuk hibah dan pendapatan filantropi dari organisasi yang berbasis di luar Australia.
“Dan kemudian di seluruh Australia, di luar negara bagian Victoria, industri riset medis mempekerjakan sekitar 16.000 staf,” kata Coleman.
“Itu memiliki pendapatan gabungan sekitar $ 1,3 miliar (atau setara Rp 13 triliun) dan ada sejumlah besar uang yang masuk dari entitas seperti Wellcome Trust, seperti Bill and Melinda Gates Foundation, yang membuat industri itu tetap bertahan dan membuat metode penyembuhan tersebut terus dikembangkan.”
Tim Costello, advokat utama World Vision Australia, mengatakan bahwa tujuan dari sebuah badan amal, “hanyalah untuk berbicara dan hanya bertindak tentang apa yang coba dilakukan.”
“Merawat tunawisma -Anda memulai sebagai badan amal yang memberikan selimut. Kemudian Anda berkata, ‘Sebenarnya, kami membutuhkan lebih banyak perumahan sosial, kami tak akan bisa menyingkirkannya’.”
“Ketika Anda memikirkan aspek asingnya, Gates adalah satu-satunya donor asing utama untuk filantropi. Chuck Feeney di Queensland memberi banyak dan itu untuk kesehatan.”
“Begitu profesional kesehatan yang mungkin menerima dolar dari Chuck Freeney mengutarakan, ‘Kami memerlukan penelitian yang lebih baik di bidang medis, Pemerintah harus mendanai ini’, itu politis,” sebutnya.
Namun ia mengatakan, dirinya setuju bahwa pengaruh apapun dari entitas asing harus transparan.
Definisi pengeluaran politik sangat luas
Menurut lembaga Philanthropy Australia, bukan hanya sektor penelitian kesehatan dan medis yang bisa terkena dampaknya.
Krystian Seibert, manajer advokasi dan wawasan, mengatakan bahwa ada masalah seputar pembangunan internasional dan bantuan luar negeri, hak masyarakat adat dan penanganan kerugian masyarakat adat, serta lingkungan.
Ia mengatakan bahwa badan amal sudah diatur dengan baik di Australia, dengan batasan yang sudah ada tentang kemampuan badan amal untuk menjadi partisan.
Ia mengatakan, sementara itu tentu bukan larangan menyeluruh terhadap donasi asing, larangan yang diajukan bisa memengaruhi filantropi di luar negeri yang berusaha untuk mendanai badan amal selama atau menjelang Pemilu.
“Masalahnya adalah UU Pemilu (Australia), dalam hal bagaimana ia mendefinisikan apa yang disebut pengeluaran politik, sangat luas,” sebutnya.
Komisi Pemilihan Australia mendefinisikan pengeluaran politik sebagai dana yang dikeluarkan oleh seseorang atau organisasi untuk ekspresi publik terhadap pandangan mengenai partai politik atau kandidat dalam sebuah Pemilu.
Tapi itu juga mencakup, “ekspresi publik terhadap pandangan mengenai sebuah isu dalam sebuah Pemilu dengan cara apapun”.