Ratusan Dokumen Rahasia Pemerintah Australia Terungkap Ke Publik
Dokumen-dokumen ini tersimpan dalam dua lemari arsip terkunci yang dijual dalam lelang perabot bekas Pemerintah Australia.
Departemen Perdana Menteri dan Kabinet (PM & C) Australia memerintahkan penyelidikan mendesak tentang pengungkapan ratusan dokumen rahasia dan dokumen yang dikategorikan sangat rahasia.
Sekretaris PM&C Martin Parkinson meminta penyelidikan ini dilakukan kurang dari satu jam setelah ABC mengungkapkan salah satu pelanggaran terbesar keamanan pemerintah dalam sejarah Australia.
Beberapa dokumen pemerintah itu diklasifikasikan sebagai “rahasia” atau “AUSTEO”, yang berarti hanya boleh dilihat oleh pejabat Australia saja.
Dokumen tersebut seharusnya masih tetap bersifat rahasia dalam kurun waktu 20 tahun namun dokumen itu terungkap ke publik karena ditinggalkan di dua lemari arsip terkunci yang dijual dalam sebuah lelang perabot bekas pemerintah di Canberra.
Dokumen tersebut mengungkapkan informasi tentang Kevin Rudd yang diperingatkan mengenai “risiko kritis” dari skema isolasi rumah, keputusan Scott Morrison sebagai menteri imigrasi, dan pendekatan “razor gang” Tony Abbott terhadap kebijakan layanan kesejahteraan bagi kaum muda menjelang anggaran 2014.
Martin Parkinson mengatakan bahwa penyelidikan mendesak telah dimulai, jadi tidak elok baginya untuk berkomentar lebih lanjut.
Dia tidak mengatakan berapa lama penyelidikan akan dilakukan atau siapa yang akan melakukannya.
Mantan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengatakan Dr Martin Parkinson harus memberika penjelasan karena dokumen tersebut “tampaknya berada dalam pengawasan departemennya”.
“Departemen ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dokumen tersebut,” kata Abbott kepada radio 2GB.
“Jelas ada beberapa kesalahan mendasar yang dibuat, mungkin oleh petugas departemen yang relatif junior atau menengah.”
“Tentu seseorang perlu bertanggung jawab, perlu ada beberapa konsekuensi untuk apa yang bisa disebut sebagai kesalahan yang monumental.”
Abbott mengatakan bahwa lemari arsip yang berisi dokumen yang sangat rahasia tidak dikeluarkan dari Gedung Parlemen.
“Tapi lemari arsip itu telah dikeluarkan – katakanlah seperti itu – oleh Departemen Perdana Menteri dan Kabinet,” katanya.
“Ini adalah sesuatu yang murni dan hanya menjadi tanggung jawab kantor pejabat dan mereka perlu memberikan penjelasan tentang diri mereka sendiri.”
Dia kemudian menyatakan masalah ini secara sederhana.
“Jika Anda akan membuang lemari arsip yang memiliki banyak informasi sensitif dan rahasia di dalamnya, Anda harus memastikan isinya kosong sebelum keluar dari gedung.”
Pelanggaran yang luar biasa ini diperkirakan akan disampaikan bulan depan ketika departemen ini akan hadir di sidang estimasi komite senat.
‘Pengamanan yang ceroboh’ dipersalahkan atas pelanggaran ini
Rory Medcalf, Kepala Fakultas Keamanan Nasional di Universitas Nasional Australia (ANU), menggambarkan pelanggaran tersebut sebagai “penghinaan terhadap personil keamanan nasional”.
“Personil keamanan nasional bekerja keras dan tekun untuk menyiapkan materi briefing yang bersifat rahasia untuk melayani kepentingan nasional,” cuitannya di Twitter.
Penny Wong termasuk di antara politisi yang terkait dengan dokumen yang terdapat dalam lemari arsip itu.
Dia mengatakan kepada ABC bahwa dia tidak tahu bahwa hampir 200 dokumen bersegel rahasia dan dilindungi serta dokumen-dokumen sensitif lainnya ditinggalkan di kantornya saat Partai Buruh kalah dalam Pemilu 2013, hingga dokumen yang disebut ‘ The Cabinet Files’ itu diterbitkan oleh ABC.
“Ini adalah pertama kalinya saya menyadari hal ini, yang berkaitan dengan perubahan pemerintahan lebih dari empat tahun yang lalu,” katanya dalam sebuah pernyataan.
“Sebagai mantan menteri kabinet yang berpartisipasi dalam pertemuan keamanan nasional, anggota senior kabinet bayangan dan anggota Komite Gabungan Intelijen dan Keamanan saat ini, saya selalu bertanggung jawab secara serius.”
Anggota Parlemen dari Partai Liberal, Craig Kelly, mengkritik keputusan ABC untuk menerbitkan rincian pelanggaran tersebut, dengan mengatakan bahwa ABC tidak memikirkan kepentingan nasional.
“Ada uang pembayar pajak senilai 1 miliar dolar (atau setara Rp 10 triliun) yang masuk ke pendanaan ABC,” kata Kelly kepada radio 2GB.
“Jika mereka mengetahui dokumen yang bersifat rahasia, rahasia pemerintah, saya pikir ada kewajiban bagi ABC untuk menghubungi AFP dan mengatakan ‘lihatlah kami telah menemukan dokumen-dokumen ini’ dan mengembalikan mereka ke AFP.”