Ramos Horta: Saya Bantu Australia Raih Kursi DK PBB

Mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menegaskan, Australia tidak akan mendapatkan kursi Dewan Keamanan (DK) PBB seandainya tuduhan aksi mata-mata yang dilakukan negara itu atas tetangganya sudah terungkap sebelumnya. Ketika Australia ingin meraih kursi di DK PBB tahun lalu, Ramos Horta turut aktif melobi negara-negara lain.

Australia dituduh melakukan aksi penyadapan ruang pertemuan kabinet pemerintahan Timor Leste di tahun 2004 di saat kedua negara sedang melakukan negosiasi perjanjian pengolahan migas di Celah Timor.

Timor Leste kini membawa perjanjian yang telah disepakati itu ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, dengan tuduhan Australia melakukan kecurangan selama proses negosiasi.

Kepada ABC, Ramos Horta mengatakan Australia tidak bisa mengabaikan dampak aksi mata-mata yang mereka lakukan atas Timor Leste dan Indonesia.

"Aksi itu menghancurkan 10 tahun hubungan yang telah terjalin, dan saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan untuk mengembalikan kepercayaan orang Timor kepada Australia,” katanya.

Dr Ramos Horta saat ini menjabat sebagai utusan khusus bidang perdamaian dan keamanan pada DK PBB.

Tahun lalu, ia turut aktif melobi untuk membantu Australia meraih kursi di DK PBB.

"Jika saya tahu apa yang mereka lakukan waktu itu, memata-matai kami, memata-matai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya, saya ragu Australia akan mendapatkan kursi di DK PBB,” jelas Ramos Horta.

Sementara itu, Timor Leste secara resmi meminta Pemerintah Australia mengembalikan seluruh materi yang disita oleh badan intelijen ASIO ketika menggeledah rumah pengacara Timor Leste di Canberra.

Para agen ASIO menyita sejumlah dokumen milik pengacara Bernard Collaery, yang kini mewakili Timor Leste dalam sidang di Mahkamah Internasional.

Pihak Kementrian Luar Negeri Australia sejauh ini mengeluarkan peringatan bepergian ke Timor Leste menyusul demo damai di Dili memprotes aksi mata-mata Australia.