Pulau Christmas Bersiap Antisipasi Tambahan Tahanan Pencari Suaka

Kuasa hukum berpendapat penahanan pencari suaka di lepas pantai melanggar ketentuan hukum Australia.

 

Di Pengadilan Tinggi Australia, para pengacara yang mengajukan kasus ini mengatakan Pemerintah Federal Australia berperan dalam pengelolaan pusat penahanan pencari suaka di lepas pantai Pulau Nauru, meskipun diatas kertas fasilitas itu dikelola oleh Pemerintah Nauru.

 

Menteri Imigrasi Federal Australia, Peter Dutton mengatakan dirinya yakin Pemerintah Federal memiliki posisi hukum yang kuat.

 

Kepada Sky News dia mengatakan Pengadilan Tinggi Federal direncanakan akan membeberkan temuannya pada tahun lalu, tapi Departemen Imigrasi dan

Perbatasan telah melakukan persiapan seandainya pemerintah kalah dalam kasus hukum ini.

 

“Ini merupakan kebijaksanaan dari departemen saya saja sebagai bentuk langkah kontigensi, "katanya.

 

"Jika kami harus mengakomodasi lebih banyak orang di Pulau Christmas, maka kami sudah melakukan persiapan di sana sejak sekarang."

 

Direktur Pusat Hukum Hak Asasi Manusia  dan salah satu pengacara yang terlibat dalam kasus ini, Daniel Webb, mengatakan kemenangan bagi klien mereka bisa memiliki implikasi signifikan bagi Pemerintah Federal.

 

Tapi Webb mengatakan dirinya tidak bisa memastikan apakah kemenangan gugatan ini akan secara otomatis mengakhiri penahanan pencari suaka di lepas pantai.

 

"Pertanyaan dalam kasus ini adalah terkait dasar hukum bagi Pemerintah Australia dalam menahan pencari suaka dinegara orang lain, dan itu menjadi landasan kebijakan penahanan di lepas pantai yang ada saat ini,” katanya.

 

"Jawaban dari pertanyaan tersebut, akan memberi dampak signifikan ke depannya,”

 

Webb mengatakan dia tidak terkejut dengan kebijakan Pemerintah Australia di Pulau Christmas, mengingat hal serupa juga pernah dilakukan menjelang pembukaan fasilitas penahanan pencari suaka di Nauru.

 

Sementara itu Pengadilan Tinggi Australia menyatakan pihaknya akan menyelesaikan persidanan gugatan ini pekan ini dan sidang baru akan dilanjutkan kembali pada Februari mendatang.

 

Penjelasan lebih lengkap telah dimintai dari Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan.