Politisi Australia Desak Polisi Selidiki Penyadapan di Timor Leste
Pelapor tindak pidana intelijen atau whistleblower yang kini menjadi anggota Parlemen independen Australia, Andrew Wilkie, telah mendesak Kepolisian Federal Australia (AFP) untuk melakukan investigasi terhadap peran dinas intelijen negara persemakmuran ini dalam penyadapan ruang kabinet Timor Leste.
Insiden tahun 2004 itu menyebabkan memburuknya hubungan antara Canberra dan Timor Timur, di saat kedua negara sedang bernegosiasi untuk mengakses deposit minyak lepas pantai pada saat itu.
Bulan lalu, Wilkie menggunakan hak istimewanya di Parlemen untuk mengungkap bahwa Direktur Penuntut Umum Australia telah mengajukan tuntutan pidana terhadap pengacara Canberra Bernard Collaery dan bekas mata-mata yang dikenal sebagai ‘Witness K’ untuk membocorkan informasi tentang operasi tersebut.
Tapi pada hari Kamis (12/7/2018), anggota Parlemen asal Tasmania itu mengatakan, pejabat senior pemerintah adalah “penjahat yang sebenarnya -orang-orang yang memerintahkan penyadapan ilegal”.
“Tidak mungkin Kepala Kepolisian bisa mengabaikan rujukan dari tiga senator Australia dan satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Wilkie.
“Hari ini adalah hari perhitungan.”
Wilkie telah meminta dukungan dari senator Partai Hijau Tasmania, Nick McKim, dan anggota Parlemen Australia Selatan, Tim Storer dan Rex Patrick, dalam merujuk masalah tersebut kepada AFP.
“Kami berharap polisi melakukan penyelidikan untuk melihat siapa yang terlibat, siapa pejabat seniornya, siapa menteri pemerintahnya, mengingat semua ini dilakukan secara rahasia,” kata Wilkie.
“Tidak ada yang kebal hukum.”
Collaery, yang merupakan mantan jaksa agung Wilayah Ibukota Australia (ACT), telah menggambarkan tuduhan terhadap dirinya “memilukan”.
Sebuah dakwaan terhadapnya berarti ia akan dilarang untuk melakukan praktik hukum.
Ia dengan berani mengkritik Jaksa Agung Christian Porter karena membiarkan dakwaan itu diajukan, menggambarkan keseluruhan proses sebagai ancaman terhadap kebebasan berbicara.