PM Samoa bantah intervensi pembentukan dewan media
Perdana Menteri Samoa, Tuilaepa Sailele membantah klaim yang menyebut Pemerintahannya campur tangan terhadap usulan dewan media.
Komisi reformasi hukum Samoa tahun lalu merekomendasikan periode dua tahun untuk media mendirikan organisasi tersendirsi untuk mengatur perilaku anggotanya.
Pemerintah Samoa menegaskan tengah berusaha mendorong badan pengawas segera mengatasi kekhawatiran terkait rendahnya standan dan etika diantara profesi pekerja media.
inlineAudioData.push([
{‘url’: ‘mms://media4.abc.net.au/winlibrary/audio/news-audio/201308/20130508-AN-SAMOA.wma’, ‘contentType’: ‘audio/x-ms-wma’, ‘codec’: ‘Windows Media Audio V9’, ‘bitrate’: ’40’, ‘fileSize’: ‘1928509’}
,{‘url’: ‘http://mpegmedia.abc.net.au/news/audio/news-audio/201308/20130508-AN-SAMOA.mp3’, ‘contentType’: ‘audio/mp3’, ‘codec’: ‘Mp3’, ‘bitrate’: ’64’, ‘fileSize’: ‘1721365’}
]);
Audio: Samoan PM Tuilaepa Sailele speaks to Bruce Hill (ABC News)
Namun pemimpin oposisi Samoa, Palusalue Fa'apo II mengatakan situasi Samoa makin seperti di Fiji, dimana kebebasan berpendapat dibatasi.
Kepada program Pasific Beat Radio Australia, Pedana Menteri Tuilaepa Sailele berpendapat pemerintahannya hanya mengambil tindakan menyusul penundaan pembentukan organisasi tersebut bertahun tahun.
“Oposisi tidak paham isu sebenarnya,” bantah Sailele.
“Saya pikir oposisi telah disesatkan oleh berbagai komentar subjetif dari editor surat kabar Observer yang paling vokal menyikapi isu ini,” lanjutnya.
Menurutnya, pemerintah Samoa telah mendiskusikan dengan para konsultan 10 tahun lalu soal siapa yang mengatur pembentukan dewan serta semua menyetujui bahwa dewan itu harus terbentuk.
"Sepuluh tahun lewat dan tidak ada yang terjadi – inisebagian besar disebabkan oleh media yang sangat tidak teratur di Samoa,” tegasnya.