Pesan membingungkan tentang kepemilikan lahan Australia oleh investor asing
Para pemimpin Australia yang sedang berkampanye untuk pemilu mengirim pesan membingungkan tentang peraturan kepemilikan asing atas lahan Australia.
Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memicu perdebatan tentang kepemilikan asing ketika mengisyaratkan akan memperketat peraturan bagi investor luar negeri yang membeli lahan di Australia.
Para investor China mengatakan, komentar paling akhir itu mengirim pesan yang membingungkan. Para pakar memprediksi, perudingan perdagangan di masa depan mungkin bisa terkena dampaknya.
Pertanyaan dari seorang nenek bernama Janine pada debat kampanye pemilu minggu ini (28/8) nampaknya menyebabkan pergeseran kebijakan dalam Partai Buruh yang memerintah sekarang ini.
"Kita sebaiknya tidak menjual tanah. Seharusnya tanah kita untuk orang Australia," katanya.
Perdana Menteri Kevin Rudd kemudian mengatakan, ia ingin mengambil pendekatan yang lebih hati-hati terhadap para investor asing yang hendak membeli lahan.
Segera setelah debat berakhir, Partai Buruh menyatakan, tidak ada rencana untuk memperketat peraturan mengenai investasi asing, dan Rudd hanya mengirim pesan kepada investor asing.
Dr Jurgen Kurtz dari Melbourne Law School memandang komentar itu sebagai upaya memperoleh suara.
"Itu bukan benar-benar pesan kepada investor asing, itu hanya untuk perolehan suara jangka pendek," katanya.
Jajak pendapat oleh ABC mengungkapkan, 67 persen orang Australia menginginkan peraturan yang lebih ketat mengenai kepemilikan asing.
Saat ini sekitar 11 persen lahan pertanian Australia dimiliki sebagian atau sepenuhnya oleh investor asing.
Perusahaan-perusahaan milik negara China menunjukkan minat yang semakin besar untuk melakukan investasi di lahan pertanian Australia.
Dave Garnier dari New Wave Capital mengatakan, banyak yang khawatir tentang beralihnya kepemilikan lahan Australia ke tangan asing.
Pemimpin Oposisi Tony Abbot menjanjikan perubahan peraturan jika Oposisi menang dalam pemilu minggu depan.
Tapi Jurgen Kurtz mengatakan, memperketat peraturan dapat menimbulkan konsekuensi lebih luas.
"Mungkin menimbulkan dampak politik terkait kemampuan Australia untuk merundingkan persetujuan perdagangan dengan mitra-mitra dagang," katanya.