Perusahaan percetakan uang Australia dituduh langgar hukum

Sebuah investigasi bersama program Four Corners (ABC) dan Fairfax Media mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan yang dimiliki bank sentral Australia, Reserve Bank Australia (RBA), pernah melakukan usaha-usaha ilegal untuk menggolkan perjanjian bisnis dengan mantan pemimpin Irak, Saddam Hussein. 

Dokumen-dokumen rahasia yang terungkap menunjukkan bahwa sejumlah pejabat perusahaan percetakan uang Note Printing Australia (NPA), yang dimiliki oleh RBA, melakukan perjalanan ke Irak pada tahun 1998 untuk membahas penjualan uang berbahan plastik pada pemerintah Irak. 

Pada saat itu, Irak tengah menjalani sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para pejabat tersebut kemudian bertemu dengan saudara ipar Saddam, Arshad Yassin. 

Salah satu dokumen yang terungkap menyatakan bahwa: "Arshad Yassin sangat berpengaruh dan bersedia membuka semua pintu bagi kita. Arshad Yassin penting karena seluruh keputusan dalam proyek akan diambil oleh Saddam Hussein." 

Operasi yang mereka lakukan dinamakan Delta Project, dan tujuannya adalah memenangkan kontrak yang memungkinkan NPA mengubah uang Irak dari bentuk kertas ke uang berbentuk plastik atau polymer. 

"Indikasi dari kantor Arshad yassin adalah bahwa kantor Saddam Hussein sudah mengalokasikan 65 juta dollar Amerika untuk keseluruhan proyek," lapor para pejabat RBA dalam dokumen tersebut. "Ia mengkorfinamasi Saddam Hussein telah melihat sampel-sampel uang berbahan polymer tersebut dan berminat mengadopsi produk kita."

Enam bulan kemudian, sejumlah diplomat Australia memergoki bahwa NPA berurusan dengan rezim Saddam. Mereka memperingatkan bahwa perusahaan tersebut mungkin telah melanggar kewajiban Australia di bawah hukum Internasional. 

Menurut David Chaikin dari University of Sydney, telah terjadi pelanggaran hukum internasional, dan peringatan harusnya dibunyikan "hingga level-level tertinggi di bank". 

"Yang terjadi waktu itu bukan hanya melanggar hukum, tapi juga berpotensi menghancurkan reputasi Note Printing Australia dan pemiliknya, yaitu Reserve Bank," katanya pada program Four Courners. 

Sebelumnya, Kepolisian Australia (AFP) telah menuduh NPA beserta anak perusahaannya, Securency, dan beberapa pegawainya menyuap pejabat-pejabat di Indonesia, Malaysia dan Vietnam, demi menggolkan kontrak. 

RBA menolak berkomentar. Bank ini telah menjual saham 50 persennya dalam Securency tahun ini.