Perusahaan Besar Australia Dituduh Berikan Suap di Berbagai Negara
Tuduhan penyuapan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan terbesar Australia kemungkinan akan menjadi fokus penyelidikan Senat. Tuduhan ini dikemukakan Senator Sam Dastyari, Kamis (5/3/2015) malam, dengan menyebutkan nama-nama perusahaan tersebut.
Dalam pidatonya di Senat, Senator Sam Dastyari menyatakan ia memiliki data bahwa pimpinan sejumlah perusahaan terbesar Australia terlibat dalam korupsi di berbagai negara.
Ia menjelaskan, data tersebut ia peroleh dari whistleblowers yang berisi rincian mengenai perbuatan korupsi berupa penyuapan yang dilakan perusahaan seperti Leighton Holdings, Leighton Offshore dan Thiess.
Senator Dastyari menambahkan, Senat juga perlu menyelidiki perusahaan raksasa tambang BHP Billiton "termasuk dugaan bahwa BHP mencoba menyuap pejabat-pejabat China".
Senator Dastyari mempergunakan hak keistimewaan sebagai anggota parlemen Australia yang dilindungi undang-undang dalam menyebutkan nama-nama bekas pimpinan Leighton. Tanpa hak keistimewaan ini, penyebutan nama itu bisa digugat secara hukum.
"David Savage bekas eksekutif senior yang mengizinkan pembayaran uang suap," ucap Senator Dastyari.
"Bekas CEO David Stewart diduga mengetahui penyuapan ini tapi tidak melakukan apa-apa. Wal King bekas CEO dan anggota direksi Leighton Offshore, yang terlibat dalam negosiasi proyek di Irak," jelasnya.
"Ini bukan semata-mata untuk menyelidiki Leightons, tapi Leightons merupakan contoh mengenai praktek korupsi yang dilakukan di luar negeri oleh perusahaan Australia," tambahnya lagi.
Sejauh ini BHP Billiton telah menanggapi pernyataan Senator Dastyari, dengan mengatakan bahwa mereka mendengar isu ini setelah diberitahu pihak berwajib AS tahun 2009.
"Menyusul hal itu, kami melakukan penyelidikan internal dan menyampaikan bukti-bukti relevan kepada pihak terkait," demikian dikatakan BHP.
"Isu ini terutama terkait dengan upaya pengembangan dan eksplorasi, serta terkait sponsor dalam Olimpiade Beijing 2008," tambah BHP dalam pernyataannya.
Kepada ABC, Jumat (6/3/2015) pagi, Senator Dastyari menolak menyebutkan secara spesifik perusahaan apa saja ia akan hadirkan dalam penyelidikan Senat.
Namun Senator Dastyari mengatakan ia mendapat dukungan dari senator Partai Greens dan senator lainnya untuk melakukan penyelidikan.
Ia menyatakan memiliki dokumen berupa memo internal sejumlah perusahaan yang menunjukkan praktek korupsi untuk mendapatkan kontrak kerja.
Senator Dastyari bersikukuh perlunya Senat membentuk komisi penyelidikan atas perusahan-perusahaan tersebut mengingat Australia memiliki rekor buruk dalam menindaki kasus seperti ini.
"Mengapa dalam 13 tahun terakhir hanya ada satu penuntutan secara hukum bagi perusahaan Australia yang melakukan korupsi di berbagai negara," katanya bertanya.