Pernikahan Sesama Jenis Tidak Akan Ditentukan Lewat Plebisit di Australia

Usaha Pemerintah Federal Australia meminta pendapat rakyat melalui plebisit untuk mengesahkan pernikahan sesama jenis, tidak berhasil lolos di Senat negara itu. Dalam pemungutan suara di Senat hari Senin (7/11/2016), faksi pemerintah kalah dengan perbandingan suara 33 menentang, 29 menyetujui.

Jaksa Agung George Brandis sebelumnya sudah memperingatkan bahwa kekalahan bagi pemerintah akan berarti peraturan pernikahan sesama jenis di Australia akan tertunda selama beberapa tahun mendatang.

Namun pihak oposisi mengatakan plebisit justru akan menyebabkan adanya debat yang menimbulkan kebencian terhadap komunitas gay dan lesbian. Pihak oposisi dan menginginkan adanya pemungutan suara di parlemen.

Pihak oposisi yaitu Partai Buruh didukung oleh Partai Hijau, dan faksi Tim Nick Xenophon serta Senator Derryn Hinch, menentang usulan plebisit ini. Sementara pihak pemerintah didukung oleh Partai One Nation, Senator Liberal Demokrat David Leyonhjelm dan Senator asal Tasmania Jacqui Lambie.

Senator dari Partai Liberal Dean Smith tidak memberika suaranya.

Kekalahan pemerintah dalam pemungutan suara di Senat ini mengakhiri perdebatan selama 14 bulan terakhir mengenai nasib plebisit, yang pertama kali diajukan oleh mantan Perdana Menteri Tony Abott dan kemudian dibawa ke pemilu 2016 oleh penggantinya Malcolm Turnbull.

Pemerintah mengatakan ini adalah cara tercepat untuk mencapai peraturan pernikahan sesama jenis. Dia menjanjikan plebisit akan dilakukan bulan Februari 2017, dan PM Turnbull yakin hal itu akan didukung oleh publik.

Namun pihak oposisi, yang didukung oleh semakin banyak kelompok gay dan lesbian, mengatakan bahwa ini akan menimbulkan perdebatan yang semakin memecah belah dan menyakiti kelompok gay dan lesbian.

Mereka juga menyerang usulan anggaran $ 170 juta untuk menyelenggarakan plebisit tersebut.

Brandis kecam Partai Buruh

Jaksa Agung Australia George Brandis sebelumnya mengkritik Partai Buruh yang menentang plebisit.

“Hentikan bermain politik berkenaan dengan kehidupan warga gay, karena itulah yang sedang anda lakukan.” kata Brandis di parlemen. “Suara menentang RUU ini adalah suara menentang persamaan pernikahan.”

“Dan mereka yang mengatakan percaya dengan persamaan pernikahan, namun karena alasan sinis, dan alasaan lain, berusaha memberikan suara penentangan, harus malu terhadap diri mereka sendiri.”

Senator Partai Buruh Louise Pratt menggambarkan plebisit ini adalah ‘RUU yang sangat merendahkan,” tegasnya.

“Tidak seorang pun anak harus membiarkan status keluarganya menjadi debat publik seperti ini,” tambah Senator Brandis.

Komunitas LGBTI menentang plebisit

Senator dari Partai Hijau Rachel Siewert mengatakan bahwa komunitas lesbian dan gay telah melakukan lobi kuat agar RUU mengenai plebisit ini dikalahkan.

“Saya sudah tidak bisa menghitung lagi berapa jumlah teman LGBTIQ yang meminta saya untuk tidak mendukung plebisit,” jelasnya.

Ketua Lembaga Persamaan Pernikahan Australia Alex Greenwich mengatakan para pendukung pernikahan sesama jenis sekarang harus memfokuskan diri para pemungutan suara di parlemen untuk mengubah UU Perkawinan.

“Kami tahu mayoritas warga Australia, dan bahkan mayoritas anggota parlemen, mendukung perubahan,” ujarnya seraya menambahkan, “Kami berharap bahwa kita semua harus bekerjasama untuk membuat perubahan di parlemen.”

Sampai tahun 2019?

Anggota parlemen dari Partai Nasional Andrew Broad mengatakan pemerintah tidak akan lagi membicarakan masalah pernikahan sesama jenis ini selama beberapa tahun mendatang, dan mengatakan bahwa plebisit adalah satu-satunya jalan menuju peresmian pernikahan sejenis.

“Bila Partai Buruh ingin menghentikan plebisit, maka tidak akan ada pemungutan suara lagi mengenai pernikahan sejenis di masa sidang ini, dan saya kira ini akan menjadi kebijakan yang akan dilakukan di pemerintahan berikutnya,” kata Broad.

Broad juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengijinkan para anggota parlemen dan senator dari partai mereka untuk memberikan suara berdasarkan hati nurani masing-masing.

“Saya kira itu tidak akan terjadi,” katanya.

“Posisi koalisi (pemerintah) tetap ditentukan oleh partai, dan itulah posisi kami,” tambah Broad.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull belum lagi mengataakn apa yang akan dilakukannya bila RUU plebisit ini ditolak, namun Broad mengatakan bahwa Perdana Menteri mendukung plebisit, walau sebelum menjadi kebijakan, sempat menolak.

“Saya kira PM percaya bahwa warga Australia memiliki hak untuk memutuskan mengenal hal ini,” kata Broad lalu menambahkan, “Dia sangat kuat dalam posisi tersebut.”

Diterjemahkan pukul 12:00 AEST 8/11/2016 oleh Sastra Wijaya dan simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini