Perketat APBN, Australia Mungkin Rumahkan 15 Ribu PNS
Pemerintah Australia tampaknya akan merumahkan sedikitnya 15 ribu PNS sebagai bagian dari upaya penghematan APBN. Sektor lainnya yang akan terdampak pengetatan meliputi tunjangan keluarga, serta tunjangan lainnya.
Dari rekomendasi Komisi Audit atas APBN Australia terungkap, tunjangan pengangguran, kesehatan, pendidikan, pensiunan, serta disabilitas juga akan terkena pemotongan.
Laporan Komisi Audit yang dirilis pekan ini juga merekomendasikan penghapusan dan penggabungan lembaga-lembaga pemerintahan, dari 73 lembaga utama pemerintah federal tujuh di antaranya akan dihapus, 35 akan digabungkan, serta 22 lainnya akan dikonsolidasi ke departemen yang ada, serta 9 lembaga akan diprivatisasi. 26 lembaga pemerintah lainnya masih memerlukan penilaian lebih lanjut.
Sejak dibentuk Oktober tahun lalu, Komisi Audit fokus pada 15 sektor belanja terbesar pemerintah federal.
Dalam laporan setebal 1.200 halaman ini, Komisi Audit mengeluarkan 86 rekomendasi yang mendorong restrukturisasi menyeluruh cara pemerintah menjalankan tugasnya. Komisi menyebutkan langkah ini akan mampu menghemat ratusan triliun rupiah pertahun dan diharapkan APBN akan kembali surplus 1 persen pada tahun anggaran 2023-24.
Menurut Ketua Komisi Audit Tony Shepherd, langkah terbaik bagi pemerintah Australia adalah "bertindak sekarang".
"Kita harus mengelola dana pajak rakyat seakan-akan itu uang kita sendiri," katanya, "Kita harus membelanjakannya secara hati-hati".
Tangapan Pemerintah PM Tony Abbott atas rekomendasi ini baru akan terlihat dalam pengajukan APBN pada 13 mei mendatang.