ABC

Perdagangan Senjata Hambat Upaya EU Beri Sanksi ke Rusia

Pengungkapan adanya perdagangan senjata antara Inggris dan juga Perancis dengan Rusia menghambat upaya Uni Eropa (EU) untuk memberikan sanksi ekonomi dan menekan Vladimir Putin.

Banyak negara mendesak adanya sanksi bagi Rusia dan kepada Vladimir Putin secara pribadi, atas keterlibatannya dalam konflik Ukraina. (Foto: AFP)
Pada 23 Juli, Perdana Menteri Inggris, David Cameron, menelepon Perancis untuk menghentikan pengiriman dua kapal perang mereka ke Moskwa.

Meski demikian, pada 24 Juli, akhirnya terungkap bahwa Inggris tetap mempertahankan izin ekspor yang juga membolehkan pihaknya mengekspor senjata ke Rusia.

Amerika Serikat dan Uni Eropa menghendaki Vladimir Putin untuk merasakan kesusahan ekonomi, yang mampu membuat pemerintahannya mempertimbangkan kembali dukungan atas kelompok pemberontak di timur Ukraina – pemberontak yang merupakan tersangka utama dari insiden tertembak jatuhnya pesawat MH17.

Namun sejauh ini, pembicaraan terkait hal itu masih merupakan wacana, dan di tengah-tengah pembuktian bahwa Inggris masih memperbolehkan ekspor senjata ke Rusia, ada beberapa pertanyaan penting terkait upaya Barat mengatasi insiden ini,

“Kami terkejut oleh tingkat ekspornya, kami terkejut oleh nilai ekspornya. Ini adalah masalah keheranan dan fokus,” ujar anggota Parlemen Inggris, Sir John Stanley, yang mengetuai Komite Pengendalian Ekspor Senjata.

Ia mengatakan, ekspor lebih dari 200 senjata Inggris ke Rusia tetap dilakukan, meski Perdana Menteri Inggris, David Cameron, menyerukan adanya sanski.

“Rekomendasi utama kami adalah bahwa pemerintah mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dalam memberi persetujuan lisensi ekspor senjata, yang dapat digunakan untuk tindakan kekerasan internal karena diberikan kepada rezim otoriter,” jelas Sir John.

Penjualan senjata terus berlanjut di saat tekanan diberikan ke Perancis untuk menghentikan pengiriman dua kapal perang mereka ke Rusia – sebuah pertanda bahwa kekompakan Eropa atas pemberian sanksi ini masih belum jelas.

Inggris telah memberi pembelaan atas posisinya, seraya menyebut tidak adanya penjualan ke Rusia sejak Maret meski lisensi masih berlaku untuk ‘urusan non-militer yang terlegitimasi.’

Guy Anderson dari konsultan industri senjata ‘Jane’s Defence’ sepakat, jargon tersebut sangat multi-interpretasi.

“Sesuatu seperti senapan, itu sudah sangat jelas. Itu adalah barang yang dapat di-multifungsikan, bisa digunakan untuk polisi, bisa digunakan untuk keperluan olahraga,” urainya.

Penghentian penjualan senjata bisa memberi hambatan ekonomi

Jadi akankah larangan Inggris terhadap penjualan senjata ke Rusia berdampak pada ekonominya?.

Guy Anderson mengatakan, Inggris akan menanggung sedikit penderitaan.

“Jika Inggris menahan semua lisensi ekspor yang berhubungan dengan peralatan pertahanan ke Rusia, hal itu tak akan mencederai basis industri pertahanan Inggris,” ungkapnya.

Juru kampanye anti-senjata, Andrew Smith, mengatakan, menjual senjata lebih dari

“Ini seluruhnya bergantung pada Inggris sebagai pihak yang menjual senjata tersebut, karena penjualan senjata tak hanya menyediakan dukungan militer, tapi juga dukungan politik yang kuat,” kemukanya.

Andrew menjelaskan, ketika berbicara mengenai sanksi, kepentingan nasional bisa seringkali memberatkan tujuan yang mulia.

“Kebijakan luar negeri Inggris didukung oleh ... kemunafikan yang tak terbantahkan, jika Inggris berbicara tentang hak asasi manusia dan demokrasi di luar negaranya di saat Perdana Menteri mereka mengaitkan hal tersebut dengan insiden di Ukraina, tetapi pada saat yang sama perusahaan Inggris mengambil keuntungan dari konflik itu," tegasnya.

Ketidak-kompakan Uni Eropa mulai mengkhawatirkan Amerika Serikat.

“Saya pikir Eropa telah lemah dalam upaya pemberian sanksi dan Putin menyadari itu,” kemuka John Herbst, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Ukraina.

Juru Bicara Pemerintah Inggris mengatakan, pengendalian ekspor harus tegas dan keras, dengan fokus khusus kepada hak asasi manusia.

Para menteri luar negeri negara-negara Eropa dijadwalkan untuk bertemu minggu depan di tengah tekanan pemberian sanksi yang akan menghalangi Rusia dari pasar modal, dan menarget orang-orang serta institusi yang dekat dengan Vladimir Putin.