ABC

Penjelasan Mengapa Morrison Jadi PM Australia Menggantikan Turnbull

Seminggu adalah waktu yang lama dalam politik, kata pepatah. Hari Selasa (28/8/2018) kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri Australia yang baru Scott Morrison dilantik padahal tepat seminggu lalu Australia masih dipimpin oleh Perdana Menteri Malcolm Turnbull.

Mengapa terjadi perubahan begitu cepat, dan mengapa hal seperti ini bisa terjadi di negara seperti Australia?

Bagi anda yang tidak mengikuti perkembangan sehari-hari perpolitikkan di Australia, inilah penjelasan apa yang terjadi selama sepekan terakhir.

Kapan Malcolm Turnbull mundur sebagai Perdana Menteri?

Hari Jumat (24/8/2018), Malcolm Turnbull memberikan pidato terakhirnya sebagai Perdana Menteri Australia.

Ini terjadi setelah beberapa jam sebelumnya, kedudukan Turnbull sebagai Ketua Partai Liberal Australia digantikan oleh Scott Morrison.

Dalam pemungutan suara rahasia dalam pertemuan Partai Liberal di Parlemen, Morrison mendapat suara 45, mengalahkan saingannya Peter Dutton yang mendapat 40 suara untuk menjadi Ketua Partai Liberal.

Pertemuan diadakan setelah sebelumnya ada desakan kepada Turnbull untuk mundur karena tidak lagi mendapat dukungan dari anggota parlemen dari Partai Liberal.

Karenanya Turnbull menjanjikan pertemuan hari Jumat bila mereka yang menghendakinya mundur bisa mengumpulkan 43 suara dengan tanda tangan.

Bila itu terjadi, Turnbull mengatakan akan mundur sebagai Ketua dan tidak akan mencalonkan diri lagi.

Dalam pertemuan itu, setelah Turnbull mundur ada tiga calon yang muncul yaitu Menteri Dalam Negeri Peter Dutton, Menteri Keuangan Scott Morrison, dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop.

Ada dua putaran pemilihan, dengan Bishop sudah kalah di putaran pertama dan Morrison mengalahkan Dutton dalam penghitungan tahap kedua.

Hasil ini mengejutkan karena pada awalnya pendukung Peter Dutton lah yang menuntut Turnbull untuk mundur dan semula diperkirakan akan menang.

Mengapa jabatan Ketua Partai bisa diganti begitu saja di Australia?

Dalam sistem politik di Australia, mereka yang menjadi ketua dari partai yang berkuasa otomatis memegang jabatan Perdana Menteri.

Dan jabatan ketua tersebut bisa diganti sewaktu-waktu, bila anda anggota parlemen yang tidak puas dengan kinerja Perdana Menteri.

Dalam aturan Partai Liberal, hanya diperlukan dua orang untuk mengajukan usulan pergantian.

Di Australia, hanya mereka yang menjadi anggota parlemen yang bisa memilih siapa yang menjadi ketua mereka di parlemen.

Anggota parlemen dari partai Liberal yang sekarang memerintah adalah 85 orang, dan karenanya seorang ketua akan terpilih bila mendapatkan suara 45 dari anggota parlemen.

Sebelum jatuhnya Turnbull dan digantikan oleh Scott Morrison, Turnbull juga melakukan hal yang sama ketika menggantikan Tony Abbott sebagai Perdana Menteri.

Di partai besar lainnya, Partai Buruh yang sekarang menjadi partai oposisi juga pernah terjadi pergantian ketua di tengah masa kerja, dari Kevin Rudd ke Julia Gillard dan kemudian kembali lagi ke Kevin Rudd.

Di masa lalu, pergantian ketua partai biasanya terjadi setelah pemilu selesai. Kebanyakan ketua partai akan mundur setelah partainya kalah dalam pemilu yang berlangsung tiga tahun sekali.

Malcolm Turnbull gestures at the microphone while Peter Dutton stares at him from behind.
Pada awalnya Malcolm Turnbull (kanan) mendapat tantangan dari Peter Dutton bagi kepemimpinannya.

ABC News: Adam Kennedy

Apa yang menjadi penyebab Turnbull mendapat desakan untuk mundur?

Ada beberapa masalah yang dihadapi Malcolm Turnbull selama menjadi Perdana Menteri selama tiga tahun terakhir.

Secara umum pemerintahannya tidak cukup populer di mata warga Australia.

Dalam jajak mingguan yang dilakuikan lembaga terkenal Newspolls, pemerintahan Turnbull kalah populer selama 38 minggu berturut-turut dibandingkan partai oposisi Partai Buruh.

Dalam pemilu sela baru-baru ini di daerah pemilihan Longman di Queensland, calon dari partai koalisi Liberal National hanya mendapat 30 persen suara, turun 9 persen dari pemilihan di tahun 2016.

Menurut perhitungan, bila kecenderungan ini terjadi secara nasional, maka pihak koalisi akan kalah dalam pemilu yang dijadwalkan akan berlangsung pertengahan tahun 2019.

Dari sisi ketokohan, di dalam Partai Liberal ada ‘pertarungan’ antara dua kubu yaitu kubu sayap kanan yang memiliki tokoh seperti mantan PM Tony Abbott dan Peter Dutton, dan kubu moderat dengan tokoh seperti Malcolm Turnbull.

Di negara bagian Queensland, basis pendukung Partai Liberal belakangan tergerusi oleh Partai sayap kanan seperti One Nation pimpinan Pauline Hanson.

Mereka yang ingin Tunrbull diganti dengan Dutton mengatakan Peter Dutton yang berasal dari Queensland akan memiliki kebijakan yang bisa menarik kembali para pemilih tersebut dalam pemilu tahun depan.

Menurut anggapan beberapa kalangan di dalam partai tersebut, Malcolm Turnbull tidak memiliki kebijakan maupun ketokohan yang cukup untuk menarik pemilih tradisional partai tersebut.

Mengapa pemilihan Ketua Partai Liberal terjadi minggu lalu?

Dua minggu lalu mulai muncul berita bahwa beberapa orang di kalangan Partai Liberal berbicara mendesak Peter Dutton untuk mempertimbangkan diri guna menggantikan Malcolm Turnbull.

Hari Selasa (21/8/2018) secara mendadak Malcolm Tunrbull membuat pertemuan partai di Parlemen dengan mengatakan posisi ketua kosong, dan perlu diadakan pemilihan ulang.

Dalam pemilihan ulang itu, Malcolm Turnbull mendapat 48 suara, sedangkan Peter Dutton hanya mendapat 35 suara.

Apa yang dilakukan Turnbull pada awalnya diharapkan akan mematikan suara yang menentangnya, namun tindakan tersebut berbalik arah karena setelah pertemuan tersebut beberapa menteri senior malah mengajukan pengunduran diri.

Hari Kamis, dengan beberapa menteri senior mengatakan tidak lagi mendukung Turnbull, Perdana Menteri kemudian mengatakan akan mengadakan pertemuan lagi hari Jumat untuk menentukan siapa ketua baru bila ada cukup suara yang menghendakinya.

Josh Frydenberg and Scott Morrison share a joke
Sekarang Scott Morrison menjadi Perdana Menteri ke-30 Australia didampingi wakkil ketua partai Josh Frydenberg yang juga diangkat menjadi Menteri Keuangan Utama (Treasurer).

AAP: Sam Mooy

Siapa Scott Morrison yang menggantikan Malcolm Turnbull?

Scott Morrison sebelumnya adalah Menteri Keuangan Senior di bawah pemerintahan Turnbull yang dalam istilah Australia disebut sebagai Treasures.

Morrison sejak awal sebenarnya mendukung Turnbull untuk tetap menjadi Perdana Menteri, namun ketika hari Kamis diumumkan akan ada pertemuan pemilihan ketua, Morrison mencalonkan diri.

Morrison sebelumnya dikenal ketika Menteri Imigrasi yang mengeluarkan slogan “Stop the Boats” (Hentikan Kapal), merujuk kepada banyaknya kapal yang membawa pencari suaka yang hendak masuk ke Australia.

Morrison mendapat dukungan dari sebagian besar anggota parlemen dari Partai Liberal di parlemen, dan bukannya Peter Dutton, karena dianggap masih bisa menarik suara dari para pendukung partai tersebut yang berhaluan moderat.

Secara keseluruhan, gonjang-gonjing Partai Liberal selama sepekan terakhir sangat merusak citra mereka di mata warga Australia.

Jajak pendapat terbaru yang dikeluarkan hari Senin (27/8/2018) menunjukkan dukungan terhadap Partai Liberal turun menjadi 44 persen, sementara Partai Buruh mendapat 56 persen padahal seminggu sebelumnya dukungan kepada Partai Liberal masih 49 persen.

Apa yang akan terjadi selanjutnya sekarang?

Perdana Menteri Scott Morrison sekarang hanya memiliki waktu beberapa bulan untuk menancapkan pengaruhnya di pemerintahan dan juga kepada warga Australia sebelum pemilu berlangsung.

Tugas yang menurut banyak kalangan tidak mudah dalam situasi yang tidak menentu saat ini.

Dari gonjang ganjing minggu, Malcolm Turnbull mengatakan dia setelah mundur dari jabatan PM akan berhenti juga dari jabatannya sebagai anggota parlemen dari daerah pemilihan Wentworth di Sydney.

Karena itu pemilihan sela akan dilakukan bulan Oktober.

Daerah pemilihan itu sebenarnya adalah kursi yang ‘aman’ bagi Partai Liberal karena ketika menang dua tahun lalu, Turnbull mendapat suara 17,7 persen lebih banyak dari pesaingnya.

Namun sekarang Partai Buruh dan partai lainnya berusaha merebut kursi tersebut, dan bila menang, maka itu berarti perimbangan suara bagi partai pemerintah dan partai oposisi tidak lagi.

Karenanya bila itu terjadi, pemerintah tidak akan bisa mengajukan rancangan undang-undang ke parlemen untuk disetujui, dan karenanya kemungkinan harus menyerukan adanya pemilhan umum yang baru.