ABC

Pengungsi dari Nauru Tidak Akan Diterima di Australia

Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull mengatakan Pemerintah Federal Australia akan segera melarang pengungsi dan pencari suaka yang ada di Pulau Manus dan Nauru selamanya datang ke Australia.

UU baru ini akan berlaku bagi mereka yang berusaha mencapai daratan Australia dengan perahu dari pertengahan Juli 2013, dan akan menghalangi mereka dari berusaha mendapatkan visa apapun, termasuk visa kunjungan wisata maupun bisnis.
Turnbull mengatakan UU ini akan mengirimkan pesan yang jelas.
"UU ini mengirimkan sinyal terkuat yang paling mungkin bagi para penyelundup .. amat penting bagi kita untuk mengirimkan pesan yang paling jelas ini,” kata PM Turnbull kepada wartawan Minggu (30/10).
"Mereka harus tahu kalau pintu menuju Australia tertutup bagi siapa saja yang berusaha datang kemari dengan perahu yang berisi pendatang gelap. Pintu itu benar-benar tertutup.”
"Para penumpang [di perahu penyelundup] itu tidak akan pernah bermukim di negara ini.” Tegasnya.
UU ini juga akan berlaku bagi mereka yang sebelumnya ditahan di Kepulauan Pasifik, tapi sudah meninggalkan pulau tersebut, termasuk sebagian pencari suaka yang sudah dipindahkan ke Kamboja atas kesepakatan senilai $ 55 juta.
Mereka yang tiba di Manus Island dan Nauru yang berstatus anak-anak akan dibebaskan.
Meskipun sudah ada undang-undang baru ini, Menteri Imigrasi masih akan memiliki hak untuk mengizinkan orang masuk ke Australia.
Mengingat UU ini akan berlaku surut maka ini akan bisa diterapkan terhadap hampir 1.300 orang yang saat ini berada di Manus Island dan Nauru.
Menurut rilis terbaru dari Operasi Kedaulatan Perbatasan, 72 persen dari para pengungsi di sana sudah dinyatakan sebagai pengungsi sebenarnya.

Pemerintah menerima isyarat dari One Nation ': Hanson

Pemimpin Partai One Nation, Pauline Hanson menyambut kebijakan baru ini.
"Baik sekali tampaknya pemerintah sekarang sudah mengikuti isyarat dari Partai One Nation. Sama seperti pada [kebijakan] yang sebelumnya".” tulis Hanson di Twitter.
Tapi pihak Oposisi menuduh Pemerintah telah membuat pengumuman sebagai pengalih perhatian.
"Ini adalah usaha mengalihkan perhatian dari pengelolaan yang tidak bagus dari Menteri Imigrasi Australia, Peter Dutton.” kata Wakil Pemimpin Oposisi, Tanya Plibersek.
"Sungguh luar biasa sekali sudah tiga tahun berlalu, pemerintah ini masih belum juga menemukan negara-negara ketiga untuk memukimkan mereka yang tidak memiliki kepastian di Manus Island atau Nauru.
"Sudah waktunya Peter Dutton mulai melakukan pekerjaannya dan menemukan pilihan pemukiman permanen untuk orang-orang ini."
Anggota parlemen dari Partai Buruh, Andrew Giles bertanya di Twitter: "Pemerintah macam apa yang menghukum orang-orang rentan yang membutuhkan pertolongan kita?”
"Apa gunanya [UU] ini jika memang kebijakan menghalau kembali [kapal pengungsi] pemerintah [diklaim] berhasil? Apa maksud dari hukum yang kejam ini sesungguhnya,”kata senator Tasmania dari Partai Buruh, Lisa Singh.
Juru bicara imigrasi dari Partai Hijau Nick McKim mengatakan kebijakan PM Turnbull ini adalah "upaya putus asa untuk menyerap kembali suara dari Partai One Nation, Pauline Hanson".
"Mendukung kebijakan ini sama artinya pria,wanita dan anak-anak akan dihukum tanpa mereka melakukan kesalahan apa-apa,” katanya

Kebijakan yang menghancurkan pengungsi

Sementara itu kuasa hukum pengungsi mengatakan kebijakan ini sangat tidak bisa diterima.
David Manne, dari Pusat Bantuan Hukum Pengungsi dan Imigrasi, mengatakan kebijakan yang menurut rencana akan diajjukan ke parlemen bulan depan itu, akan menghukum para pengungsi.
"Mayoritas dari orang-orang ini adalah pengungsi, kebijakan ini dengan cepat menghancurkan mereka,” katanya.
“Kebijakan ini tidak melakukan apapun untuk mengatasi pertanyaan mendasar tentang di mana mereka akan ditempatkan sehingga mereka dapat membangun kembali kehidupan mereka dengan aman dan bermartabat. "
LSM Save the Children mengatakan keputusan ini juga menutup peluang banyak pengungsi untuk berkumpul kembali dengan keluarga mereka yang sudah berada di Australia.
"Kami tahu dari pengalaman kami beroperasi di Nauru pada masa lalu bahwa pengumuman semacam ini dapat menyebabkan kerusuhan yang signifikan dan rasa putus asa di kalangan pengungsi dan pencari suaka yang sudah bertahan, dalam banyak kasus, hampir 3 tahun dalam ketidakpastian," Kata Direktur kebijakan dan Advokasi Masyarakat Save The Children, Mat Tinkler.
"Tanpa menawarkan anak-anak ini dan keluarga mereka opsi yang realistis manusiawi dan penempatan yang berkelanjutan, Pemerintah Australia hanya akan memperburuk penderitaan mental dan hilangnya harapan yang kami sudah lihat terbangun di Nauru maupun Manus.
“Kami amat prihatin pengumuman semacam ini akan mendorong terpuruknya emosi para pengungsi.”
Diterjemahkan pada pukul 14:35 WIB, 30/10/2016, oleh Iffah Nur Arifah. Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.