Penggunaan Bahasa Aborigin di Parlemen Australia Utara Kembali Mencuat

Isu penggunaan bahasa aborigin di dalam ruang sidang Parlemen negara bagian Australia Utara (Northern Territory) kembali mencuat pekan ini. Seorang anggota Parlemen, Bess Nungarrayi Price kembali mendesak perlunya hal ini diperbolehkan.

Dalam sesi dengar pendapat di Parlemen negara bagian itu, Bess Price yang juga menjabat posisi menteri menyatakan aturan persidangan hendaknya diubah sehingga membolehkan anggota parlemen berbicara bahasa apa saja, sepanjang anggota bersangkutan menyiapkan penerjemah bahasa Inggris.

Menteri Perindustrian Australia Utara Gary Higgins, yang mewakili Dapil Daly yang dihuni komunitas aboriginal terbesar, mengatakan dia tidak keberatan dengan usulan itu sepanjang dipakai keadaan tertentu. 

Menurut Higgins, dia tidak mendukung usulan agar bahasa apapun bisa digunakan setiap saat di parlemen. "Harus ada pemberitahuan lebih awal sehingga orang lebih siap. Saya kira itu bisa diterima," katanya.

Politisi aborigin yang juga menjabat menteri di Negara Bagian Northern Territory, Bess Price.

Bess Price, yang lahir dari komunitas aborigin Yuendumu berbicara bahasa ibu Warlpiri serta Luritja, Western Arrernte, Anmatyerre dan Inggris.

Tahun lalu, dia mendapat peringatan karena karena merespon seorang anggota parlemen dari oposisi dengan menggunakan bahasa Warlpiri.

Ketua parlemen setempat Kezia Purick saat itu memperingatkan Price bahwa "bahasa persidangan adalah bahasa Inggris".

Namuan sidang parlemen kemarin, Price menanyai rekannya sesama menteri bagaimana rasanya "tidak mengerti bahasa orang lain".

Price merujuk kepada PM Malcolm Turnbull dalam salah satu pidatonya di Parlemen Australia yang mengutip salah satu bahasa aborigin.

"Perdana menteri menggunakan bahasa yang kini tidak lagi banyak dipakai dan mendapat pujian," kata Price.

"Saya bicara dengan bahasa yang masih dipergunakan oleh ribuan orang. Saya dianggap tidak sopan. Saya disalahpahami," tambahnya.

Namun Purick menegaskan bahwa anggota parlemen bisa saja berbicara dengan bahasa selain Inggris sepanjang mengikuti ketentuan seperti pemberitahuan lebih awal dan ada penerjemah.

"Ini seakan jadi isu nasional bahwa kita tidak membolehkan orang berbicara dengan bahasa ibunya di parlemen ini. Hal itu tidak betul," ujar Purick.

Parlemen setempat telah menerima usulan perubahan yang diajukan Bess Price untuk dibahas dalam komite terpisah.